Puluhan mobil impor eks Singapura untuk DPR Aceh tertahan di Pelabuhan Malahayati karena belum dilengkapi dokumen semestinya. Namun, sebagian anggota Dewan justru membantah mobil-mobil mewah tersebut pesanan mereka.

TIGA puluh tujuh unit mobil mewah impor itu terparkir di dalam gudang terminal pelabuhan Malahayati, Aceh Besar.Karena diselimuti debu, sebagian mobil bekas itu tampak buram. Jumat pekan lalu, tepat 15 hari mobil-mobil itu mejeng dalam gudang berukuran sekitar 20 x 50 meter tersebut. Aparat Bea dan Cukai Provinsi Aceh terpaksa menahan mobil beraneka merek yang diimpor langsung dari Singapurapada 26 Desember lalu itu. Penyebabnya, mobil yang sedianya ditujukan untuk anggota DPR Aceh dan DPRK seluruh Aceh ini belum membayar Pajak impor Barang (PIB) dan tak sesuai dengan dokumen yang menyertainya, yaitu besaran CC (centimeter cubic) tak sesuai dokumen.

“Pihak Bea dan Cukai sedang menunggu klarifikasi dari DPR Aceh dan PT. Keuneukai selaku importir, terkait beberapa dokumen,” ujar sumber MODUS ACEH, menyebutkan.

Pembelian puluhan mobil bekas berstatus barang modal bukan baru itu dilakukan atas dasar kontrak antara DPR Aceh dengan PT. Keuneukai Lestari Sabang, sebuah perusahaan yang berkantor di Jalan Maimun Saleh, Sabang, sebagai rekanan. Menurut surat rekomendasi yang dikeluarkan Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah kepada Direktorat Jendral Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBIT), puluhan kendaraan roda empat bekas itu diimpor dan diperuntukkan kepada anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota se Aceh karena sangat dibutuhkan oleh para angggota dewan tersebut.

Oleh karena itu, dalam surat persetujuan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan, kendaraan bermotor bukan baru tersebut hanya diperuntukkan untuk anggota DPR Aceh /DPR Kabupaten/Kota se Aceh dan dilarang dijualbelikan atau dipindahtangankan ke Provinsi lainnyadi Indonesia.

Namun, inilah yang jadi soal. Alih-alih gembira dengan dikeluarkannya izin impor mobil mewah tersebut, sejumlah anggota dewan justru meradang. Mereka membantah jika mobil-mobil itu diperuntukkan untuk anggota DPR Aceh serta DPR Kabupaten/Kota se Aceh. Pasalnya, meski bebebrapa anggota dewan mengaku sudah memesan mobil yang ditawarkan, namun hingga kini mereka belum dihubungi atau diberitahukan oleh pimpinan DPRA maupun PT. Keuneukai selaku pelaksana impor.

Itu sebabnya, salah satu anggota DPR Aceh, Dalimi mempertanyakan untuk siapa sebenarnya peruntukan mobil bukan baru dari Singapura itu dilakukan. Karena, sesuai dengan surat permohonan dan rekomendasi, puluhan unit mobil itu hanya diperuntukan kepada anggota DPRA dan DPRK se-Aceh.

Menurutnya, kepemilikan mobil bukan baru dari Singapura 48 unit mesti diperjelas, agar nama lembaga rakyat itu tidak dirugikan untuk kepentingan bisnis kelompok yang mendapatkan fee dari pihak importir. “Saya kira status kepemilikan 48 unit mobil harus diperjelas, karena peruntukan mobil tersebut untuk anggota dewan,” tanya Dalimi.

Setali tiga uang dengan Dalimi, empat Ketua Fraksi di DPR Aceh, masing-masing Fraksi Partai Aceh, Ramli Sulaiman, Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Tanwier Mahdi, Fraksi Golkar, Husin Banta, dan Ketua Fraksi PKS-PPP, Fuady Sulaiman juga mengaku bahwa tidak ada satu orang pun anggotanya yang membeli mobil tersebut, dengan berbagai alasan. “Setelah saya tanya, tidak satu orang pun yang membeli mobil bukan baru asal Singapura ini,”  ujar para ketua fraksi ini seragam kepada MODUS ACEH, terpisah.

                                                                                                                               ***

Semua bermula pada pertengahan 2010 lalu. Saat itu, Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah yang baru setahun dilantik menjadi anggota DPR Aceh, saling bertukar pendapat bersama Basri Hasyem selaku Direktur PT. Keuneukai Lestari Sabang. Dalam “curhat” nya tersebut, Hasbi merasa perlu adanya kendaraan untuk operasional para anggota dewan di seluruh Aceh. Singkat kata, impor mobil eks Singapura dipilih untuk menjawab kegundahan mantan calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Humam Hamid, pada 2006 lalu ini.

Ternyata masalah belum selesai. Sebab, salah satu syarat izin impor mobil bekas tersebut harusmendapat rekomendasi dari Gubernur Aceh untuk diteruskan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.Untunglah saat itu gayung pun bersambut. Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh mendukung rencana politisi dari Partai Aceh tersebut.

Nah, untuk meyakinkan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Perindustrian, akhir Agustus 2010, Hasbi Abdullah bersama Basri Hasyim menghadap Menteri Perindustrian. Saat itu, keduanya tergabung dalam rombongan yang beberapa diantaranya terdapat para petinggi Partai Politik serta pengusaha di Aceh. Berbekal surat rekomendasi dari Gubernur Aceh, akhirnya Menteri Perindustrian merespon permohonan tersebut dengan catatan harus merivisi quota impor mobil yang sebelumnya 850 unit menjadi 500 unit mobil, dengan rincian Mini Bus sebanyak 125 Unit, Jeep 175 Unit, serta SUV 4X4 sebanyak 200 Unit.Dan PT Keuneukai Lestari Sabang ditunjuk Ketua DPRA Hasbi Abdullah sebagai perusahaan pelaksana impor.

Sebagai pelaksana, PT Keuneukai lantas mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan dengan batas waktu enam bulan yang dimulai dari Januari 2011 hingga Juni 2011.Dari 500 unit permohonan yang diberikan, untuk tahap pertama PT Keuneukai mengajukan permohonan impor sebanyak 48 unit mobil. Namun sayang, hingga batas waktu yang ditentukan, PT Keuneukai ternyata belum dapat mengimpor sejumlah mobil yang dimaksud. Menurut Basri, hal ini terjadi karena sejumlah anggota dewan belum berminat untuk memesan mobil-mobil mewah tersebut dikarenakan isu yang berkembang jika biaya pengiriman lebih besar daripada harga mobil.Entah karena alasan itu pula, sebulan sebelum batas waktu izin berakhir, Ketua DPR Aceh meminta permohonan kepada Dirjen IUBITuntuk melakukan perpanjangan izin impor hingga 31 Desember 2011.

Dus.. Dari sini kejanggalan demi kejanggalan mulai terlihat. Sebagian anggota DPRA mengaku, jika mereka baru mengetahui adanya izin impor mobil itu saat batas waktu izin impor mobil tersebut akan berakhir.Antara perusahaan importir dan anggota DPR Aceh juga belum terjadi kesepakatakan terkait pemesanan mobil tersebut, namun puluhan mobil itu tetap diimpor dan tiba di Aceh. Oleh karena itu, sebagian anggota dewan mencurigai jika PT. Keneukai hanya memanfaatkan quota dari anggota dewan untuk memuluskan proses impor sejumlah mobil eks Singapura tersebut.

Menariknya, kepada MODUS ACEH, Basri Hasyem selaku Direktur PT Keuneukai Lestari Sabang mengakui jika 37 mobil mewah yang tiba sekitar dua pekan lalu bukan milik anggota DPR Aceh maupun DPRK se Aceh, melainkan milik dirinya pribadi. Ini karena, sampai batas waktu impor yang diberikan kepada PT Keneukai habis, pihak DPRA dan DPRK belum berminat dantidak memberikan kepastian terkait mobil yang akan diimpor, termasuk Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah. Oleh karena itu, menurut Basri, agar perusahaan miliknya tidak di blacklist oleh Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, serta izin impor mobil eks Singapura untuk Aceh dengan quota sebesar 500 unit tidak hangus, pihaknya terpaksatetap mengimpor mobil-mobil tersebut sesuai kemampuan pihaknya yaitu sebanyak 37 unit dari 48 unit yang diberikan izin impor untuk tahap pertama.

“Saya sebagai importir berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan ini. Saya berkewajiban, jangankan 48 unit, 10 pun harus saya impor. Saya harus bertanggung jawab untuk penyelamatan quota. Karena kalau tidak, kepercayaan pusat terhadap Aceh hilang nanti. Jangan sampai ada pemikiran Aceh hanya bisa meminta, menjalankan tidak mau. Nah, pada saat seperti inilah kita sebagai orang Aceh harus berani bertindak dan bertanggung jawab,” jelas Basri.***