Kembali dari Jakarta, Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin tak langsung menuju pendopo. Sebaliknya, menyempatkan diri menuju Hotel Hermes Pelace, untuk wawancara khusus dengan MODUS ACEH, Sabtu petang lalu.

Memang, sejak dua pekan lalu, sosok Mawardi Nurdin dan Partai Demokrat Aceh menjadi buah bibir. Ini disebabkan, partai penguasa tersebut mendaftarkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada ajang Pemilukada mendatang. Akibatnya, beberapa pimpinan partai nasional menuding Partai Demokrat telah “berkhianat” dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh beberapa pimpinan partai nasional lainnya.

Nah, apa kata Mawardi Nurdin, terkait tudingan tadi? Berikut penjelasannya.

Pertemuan anggota Forbes dengan elemen masyarakat sipil Aceh melahirkan sejumlah rekomendasi. Pendapat Anda?

Harusnya anggota Forbes Aceh jangan bicara masalah yang memecah belah rakyat. Inikan seperti mengail di air keruh.

Anda kecewa?

Ya, saya kecewa. Seperti saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Harusnya Forbes mendinginkan suasana dan terus mencoba untuk menampung berbagai aspirasi dan keinginan masyarakat. Lalu, mereka membicarakannya dengan Jakarta. Bagaimana solusi terbaik.

Pesan dan kesan yang Anda tangkap?

Saya kira semua rakyat tahu, ujung-ujungnya mereka cari muka semua.

Maksud Anda cari muka kepada siapa?

Cari muka kepada Partai Aceh dan ada kepentingan jangka pendek maupun panjang. Ini jelas dan dengan mudah terbaca.

Bisa Anda sebutkan contoh kepentingan jangka pendek?

Ada orang-orang yang ingin masuk dalam suasana ini. Sebagai calon Gubernur, Walikota atau Bupati sehingga mereka ingin memanfaatkan situasi ini sebelum pemilihan legislatif 2014-2019 DPRA maupun DPR RI.

Apa tidak terlalu prematur?

Ya, saya pikir terlalu cepat, 2014 itu masih jauh dan saya rasa masyarakat bisa membaca situasi ini. Misalnya Nasir Djamil, dia mengatasnamakan Forbes. Sebenarnya itu salah, karena apa yang disampaikan itu tidak dibicarakan dalam rapat Forbes. Kita bisa membaca keterangan dari Mirwan Amir yang juga penasehat Forbes Anggota DPR-RI Asal Aceh. Beliau mengatakan tidak pernah membicarakan hal ini. Dan, dalam acara seperti itu, semestinya disepakati dulu apa yang mau dibicarakan dan apa yang akan dicapai.

Jelasnya bagaimana?

Kalau kita lihat hari ini pun, sebenarnya pernyataan Nasir Djamil untuk menunda Pilkada tidak didukung DPD PKS Pantai Barat-Selatan. Karena itu, menurut pendapat saya, pertemuan Forbes pekan lalu itu lebih menonjolkan kepentingan pribadi dari pada masyarakat banyak.

Selain terlalu cepat atau prematur menuju legislatif 2014, apakah menurut Anda ada misi lain. Misalnya ingin membunuh karakter Partai Demokrat?

Kalau kita lihat acaranya memang terkesan ingin menguliti Partai Demokrat. Saya juga mendengar dalam acara tersebut sempat ada sorak-sorai ketika nama Presiden RI SBY disebut-sebut. Mereka menyoraki seolah mengejek, kemudian Partai Demokrat. Jadi, seolah-olah ada pembunuhan karakter, seolah-olah Partai Demokrat mengkhianati kesepakatan yang ada.

Mungkin saja benar Anda berkhianat?

Oh tidak, tidak ada yang kita khianati. Karena kesepakatan kita dari awal adalah supaya ini bisa berjalan dengan baik. Semua bisa menerima, kalau memang qanun belum dibuat, qanunnya juga bisa kita buat termasuk mengakomudir semua calon Independen atas putusan MK. KIP juga harus mengikuti qanun yang sudah kita buat. Tapi kenyataannya memang DPRA sendiri tidak berkeinginan untuk membuat, dengan berbagai alasan dan akhirnya menolak untuk membahas qanun itu.

Karena itu Partai Demokrat mendaftarkan calonnya?

Ya, sebenarnya Partai Demokrat tidak pada tahap menunggu dengan batas waktu yang tidak terbatas. Sebab, kesepakatan awal kami akan tunggu dalam satu bulan. Kemudian finalnya setelah masuk anggota DPRA. Lalu, kita mengajukan draf qanun atau ada inisiatif DPRA untuk draf qanun Pilkada dan kita membahasnya.

Nah, bahasanya adalah kami mengikuti tatacara pembuatan qanun, kita harapkan prosesnya berjalan dengan baik, apakah dengan adanya pertemuan-pertemuan selanjutnya. Atas dasar itulah, kami sepakat awalnya menunda Pilkada Aceh. Tujuannya, untuk menyelesaikan konflik regulasi. Dan, kalau itu tidak kami dipatuhi bukan berarti Partai Demokrat Aceh melanggar komitmen. Ingat, kesepakatan awal yang telah dibentuk dengan beberapa partai, telah dilanggar sendiri oleh anggota DPRA.

Mungkin karena posisi Partai Demokrat berada di depan?

Sebenarnya saya tidak di depan, saya hanya jurubicara, karena kami semuanya sama. Keputusan itu kami ambil bersama, apapun yang diberikan, apakah suara yang diberikan untuk orang yang tidak sepakat ada Independen, suara partainya kecil atau banyak, itu sama. Sebagai jurubicara memang ditunjuk satu orang, kebetulan yang ditunjuk saya, tapi bukan berarti saya leader atau pimpinan. Bukan berarti kami yang mengarahkan, melainkan kami duduk bersama dan membahas apa yang diharapkan dan menjadi jalan keluar. Harapan kami tentu Pilkada bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Tapi, beberapa politisi mengatakan Partai Demokrat pengkhianat?

Ya mungkin mereka salah persepsi. Apa dasarnya disebut pengkhianat? Apa hanya gara-gara kami mendaftarkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh? Kita tahu inikan Pilkada serentak di 17 kabupaten/kota juga provinsi. Kita harus menghemat anggaran. Itulah salah satu pemikiran yang berkembang dalam pertemuan lintas partai saat itu.

Kalau begitu, atas dasar apa PD disebut pengkhianat?

Saya juga tidak mengerti. Masyarakat saya kira lebih tahu dan ikut memantau situasi yang ada. Semua partai politik nasional mendaftarkan calonnya. Hanya saja, tidak di posisi Gubernur dan Wakil Gubernur. Selebihnya di posisi Bupati dan Walikota, mereka juga mendaftarkan calonnya atau ikut berkoalisi dengan parnas lainnya. Jadi, kalau mereka katakan saya berkhianat, mereka juga berkhianat. Kalau memang komitmen dari awal tidak mendaftar yang jangan mendaftar.

Kesepakatan awal seperti apa?

Seperti saya sebutkan tadi, kami komitmen untuk tidak mendaftar sampai konflik Pilkada ini bisa kita selesaikan. Tapi kapan konflik Pilkada ini bisa selesai kalau qanunnya tidak dibahas oleh DPRA. Kami dari partai nasional dari awal sudah sepakat bahwa keputusan MK final (inkrah) dan itu mengikat. Semua partai nasioanal mengatakan seperti itu, dan tidak ada satu partai nasional pun yang tidak menerima putusan MK, kecuali Partai Aceh.

Pemikiran lain?

Kami berharap dengan bergabung dalam suatu koalisi dan kami masuk ke dalam, bisa mencairkan suasana. Memecahkan kebekuan yang ada.

Hasilnya?

Akhirnya kami mendapat kesimpulan, mendapat sinyal dan kami dengar sendiri bahwa, beberapa persyaratan yang PA ajukan, misalnya prosedur dari lembaga tinggi negara (MK) agar tidak mudah mencabut pasal-pasal dalam UUPA. Mereka awalnya tidak keberatan jika Pilkada diadakan. Tapi, mereka akan menerima dengan syarat, inilah kesempatan terakhir kali agar lembaga tinggi negara seperti MK, untuk mencabut pasal demi pasal kekhususan Aceh yang tertuang dalam UUPA, mungkin begitu.

Lalu?

Nah, begitu berubah, berarti kita tidak harus terikat lagi dengan kesepakatan awal.

Kenapa?

Karena syarat dari kesepakatan awal tidak dipenuhi, jadi saya rasa tidak ada yang berkhianat dan semuanya mendaftar. Dan, kalau Partai Golkar tidak mendaftar, itukan saat-saat terakhir. Padahal, mereka sudah menelpon KIP Aceh, dan saya mendengar sendiri, bahkan KIP Aceh akan menunggu sampai pukul 01.00 WIB dini hari. Walaupun sudah lewat pukul 00.00 Wib, tapi mereka sudah menelpon KIP Aceh, untuk segera mendaftar. Dan kita tahu malam itu, di Kantor Golkar terjadi pembicaraan yang sangat menarik. Terakhir, Ketua Golkar Aceh tidak bersedia mencalonkan figurnya karena takut kalah. Ini bermakna, mereka bukan tidak mendaftar tapi karena takut kalah.

Bagaimana dengan PKS dan PAN?

Kalau PKS dengan PAN kita tahu mereka harus koalisi. Selama ini kita sudah membangun koalisi dengan PAN, GOLKAR, PKS. Kita sudah duduk dan berbicara untuk menyusun kekuatan dengan mengusung satu calon. Kami juga melihat partai-partai kecil yang bergabung dalam lintas partai mencoba untuk menyeleksi beberapa calon. Jadi, semua calon, semua partai nasional akan mengusung calonnya. Hanya saja, mereka tidak cukup kursi dan tidak ada orang yang mengajak menggabungkan kursi-kursi tadi. Misalnya partai-partai kecil, saat itu transaksinya juga ada, antara Rp 1 hingga Rp 2 miliar. Tapi, karena tidak tercapai, sehingga tidak mencalonkan jagonya. Jadi, sebenarnya tidak ada yang mengatakan partai mereka benar-benar tidak mau dan mencalonkan diri.

Anda merasa dijebak?

Tidak, sebab dari awal kami sepakat agar konflik regulasi ini terselesaikan. Kami juga khawatir jika Pilkada ini dilangsungkan ada partai politik lokal katakanlah Partai Aceh yang notabenya pemenang Pemilu legislatif 2009-2014 tidak ikut. Bukan khawatir dari segi keamanan tapi dari segi kualitas Pilkada. Mungkin kita merasakan kurang sempurna, kemudian partisipasi masyarakat tidak penuh. Ada yang tidak berani ke TPS, atau ada ajakan jangan memilih. Dan, kami yakin pihak keamanan siap mengamankan Pilkada. Pada masa dulu juga pihak keamanan siap.

Kalau begitu apa target dari koalisi yang pernah ada?

Kami ingin agar bisa merangkul semua pihak, termasuk Partai Aceh. Tapi syaratnya, kami bersedia untuk mundur selangkah. Artinya, Pilkada ini agak sedikit mundur. Dan opsi pertama tercapai. Kami ingin Pilkada ini damai tidak seperti saat ini, sudah mulai timbul gejolak di daerah-daerah. Faktanya, ada yang menuntut Pilkada tepat waktu, ada juga yang minta ditunda dan sebagainya. Jadi, saya fikir ini tidak sehat bagi Aceh yang sedang membangun dan baru saja merasakan perdamaian. Dan itulah keinginan kami saat itu, dan kewajiban kami sebagai ketua partai politik, menginginkan agar Aceh tenang, damai dan dapat menjaga perdamaian yang baru didapatkan oleh masyarakat yang sudah lama hidup dalam konflik berkepanjangan.

Baik, apa misi PAN, PKS, Golkar serta parnas lainnya yang tidak memperoleh kursi di DPR Aceh. Misalnya PDI-P?

Ya ingin mencuri suara dan simpati. Pertama, ingin mencari muka dari Partai Aceh, bahwa merekalah yang setia, walaupun kita tahu sesunggunya tidak demikian. Faktanya, kader mereka di daerah juga mendaftar. Kedua, ingin agar suara-suara yang tadinya atau pada 2009 lalu di berikan Partai Aceh kepada PD, secara tidak langsung ataupun langsung, bisa dialihkan kepada mereka. Ketiga, ada bargaining politik dari partai-partai kecil yang tidak ada suara. Dan keempat, ada sasaran memperkuat posisi untuk meraih jabatan tertentu di DPR Aceh. Jadi, kepentingan jangka pendek dan panjang bermain di sana.

Kesannya, pertemuan Forbes lebih mementingkan misi pribadi dan kelompok bukan rakyat. Pendapat Anda?

Saya kira demikian. Apa yang dikemukakan oleh orang-orang yang mewakili kita di DPD dan DPR-RI, kesannya memang tidak berfikir untuk rakyat. Sebaliknya, lebih banyak berfikir ke partai dan juga keuntungan jangka pendek dan panjang. Bagaimana rakyat bisa sejahtera, nyaman dan damai, kalau wakil rakyat hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, kelompok dan juga partai. Mereka pulang ke Aceh hanya membawa beberapa orang untuk menyampaikan apa yang ingin dikatakan dan membikin provokasi. Ini saya fikir juga tidak baik. Sebagai tokoh yang dianggap nasional apalagi mengatasnamakan Forbes, tentu tidak mencerminkan adanya suatu pembelajaran yang bagus untuk rakyat.

Anda ikut merasakan bahwa mereka ikut bermain dalam kisruh ini?

Saya tidak tahu pastinya. Yang jelas, awalnya kami ada menghadap Forbes di Jakarta dan anggota DPD RI, termasuk tokoh-tokoh Aceh dan pimpinan partai politik nasional. Awalnya anggota Forbes tidak begitu respon. Alasan mereka, apa yang terjadi di Aceh, khususnya menolak putusan MK, tidak sejalan dengan keinginan pemerintah pusat. Kami sempat beberapa kali bertemu dengan anggota Forbes, mereka tetap menjawab seadanya bahkan beberapa kali kami undang, mereka tidak hadir.

Anehnya, sekarang justeru berbalik. Seakan-akan mereka pahlawan dan di depan. Padahal, dulu boleh dikatakan tidak mendukung sama sekali karena tidak ada respon yang baik. Semestinya saat kami ajak mereka responsif.

Mengapa itu terjadi. Karena takut atau faktor lain?

Memang, saya lihat kualitas angota DPR-RI kita (Forbes) yang sekarang jauh dibandingkan dengan yang dulu. Terus terang, saya lihat yang sekarang kurang agresif. Berbeda saat ada T. Saiful Ahmad. Mereka jauh lebih agrasif untuk membantu Aceh. Khususnya dalam membawa anggaran ke Aceh. Saat ini relatif kurang. Yang ada hanya politik praktis, tidak ada yang menonjol, tidak ada usaha dari Forbes berbuat lebih untuk Aceh dengan membawa anggaran yang signifikan seperti yang dilakukan anggota lama. Dan sekarang banyak sekali tugas yang belum diselesaikan. Misalnya soal Sabang dan lain-lain. Jadi, betul-betul tidak ada jiwa pejuang. Kualitas anggota DPR-RI kita ya termasuk anggota Forbes, ya jauhlah dari harapan.

Terkait permasalahan ini, apakah Anda ada melapor ke Dewan Pembina dan DPP Demokrat?

Ya, semua perkembangan saya lapor ke Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP PD.

Apa tanggapan dari Ketua Umum dan Pembina?

Intinya mereka memakluminya. Kalau orang itu ya seperti itu, kadang tidak sinkron, ingin berjalan sendiri diluar agenda.

Tidak ada pertanyaan lebih dari Ketua Umum dan Pembina dalam menyikapi permasalahan ini?

Ya, selalu ada pertanyaan tentang perkembangan masalah ini. Misalnya, kalau ditunda siapa yang akan maju? Kami sering sharing tentang perkembangan Pilkada di Aceh. Dan kami tetap menunggu keputusan MK. Pembina dan Ketua Umum PD juga menyarankan untuk menunggu keputusan MK . Apa yang diputuskan MK itulah yang kami jalankan. Kalau kami tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan MK, ya bisa melanggar hukum.

Ada yang menyebutkan, diam-diam Partai Demokrat di Aceh akan jadikan musuh bersama oleh beberapa partai nasional. Anda merasakan itu?

Ya, mereka mencoba melakukan itu, tapi saya secara pribadi masih punya hubungan baik. Kami merasa tidak ada alasan untuk dijadikan musuh bersama. Kami rasa mereka hanya ingin mengambil alih suara di Pemilu 2014. Itu saja. Tapi kalau menjadikan musuh bersama, secara pribadi saya berkomunikasi terus.

Jika benar?

Saya fikir itu tidak akan ada pengaruhnya. Masyarakat sudah mulai pintar. Dan Pemilu 2014 masih lama dan 2,5 tahun lagi. Semua akan berubah.

Kisruh Pilkada, diam-diam telah meningkatkan tensi kriminalitas di Aceh. Anda merasakan itu?

Seharusnya itulah yang harus mereka fikirkan. Bagaimana kenakalan remaja, narkoba, HIV AIDS terus meningkat di Aceh. Dana pembangunan kita yang seharusnya bisa digunakan pada tempatnya, tapi harus terkuras gara-gara ini. Harusnya, mari kita sama-sama berpikir, tahun 2020 kita tidak tergantung lagi dengan pusat. Sumber-sumber dana Otsus harus mereka fikirkan, jangan sibuk memikirkan bagaimana putusan MK. Harusnya, itu yang mereka pikirkan, bukan datang atau pulang ke Aceh membuah keruh suasana saja.

Hubungan Anda dengan pimpinan PA?

Dari awal saya sudah sampaikan kepada Mentroe Malek Mahmud dan Muzakir Manaf, kedudukan partai nasional itu bukan di Aceh tapi di Jakarta. Keputusannya ada pada pimpinan pusat. Apabila memang perintah DPP PD minta kami harus daftar ya saya harus mendaftar. Jadi, ini bukan putusan pribadi Mawardi. Bukan Mawardi pengkhianat.

Menurut Anda, apakah sikap dari beberapa politisi Aceh di Jakarta, sejalan dengan keputusan partainya?

Saya rasa tidak. Mereka bergerak sendiri-sendiri bukan perintah dari Ketua DPP-nya. Indikasinya ya karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan jangka pendek dan panjang mereka sendiri.***