Persis, 9 April 2009 lalu. Seluruh rakyat Indonesia, tak kecuali Aceh, menggunakan haknya, mengikuti Pemilu Legislatif. Pemilu ke-10 dalam sejarah republik Indonesia ini, dimulai sejak Pemilu pertama tahun 1955.

Pertanyaan menarik adalah, apa makna Pemilu 2009 bagi rakyat Aceh? Maklum, selain memilih 38 caleg dari partai nasional, juga calon legislatif (caleg) yang diusung oleh enam partai politik lokal (parlok). Tentu saja, keunggulan ini tidak dimiliki provinsi lain.

Banyak yang memprediksi, untuk tingkat kabupaten/kota serta DPR Aceh, caleg parlok akan mengalahkan partai nasional. Dan, prediksi itu, selangkah lagi menjadi kenyataan.

Pemilu tahun ini merupakan Pemilu bersejarah di Aceh, pasca konflik dengan ditandatanganinya perjanjian damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebelumnya, banyak pihak berharap, Pemilu tidak digelar di bawah ujung bedil. Para pemilihnya benar-benar merdeka menentukan hak pilih.

Maklum, sekedar mengulang saja. Ada beberapa kali pesta demokrasi ini, yang digelar di Aceh, sejak Orde Baru berkuasa, berada di bawah konflik. Sebut saja, era Daerah Operasi Militer dan Darurat Militer. Bahkan, Pemilu 1955 yang diakui sebagai Pemilu yang paling demokratis, kondisi Aceh saat itu dalam pusaran konflik DI/TII.

Pemilu 1955 berlangsung dua kali. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu tersebut, terlaksana ditengah letusan senjata. Sebab, 21 September 1953, mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo Teungku Muhammad Daud Beureueh, memproklamirkan berdiri Negara Darul Islam.

Untuk menumpas pemberontakan ini, Pemerintah mengirim empat batalyon tentara dan 13 batalyon Mobrig (Brimob) dengan harapan pemberontakan dapat dipadam pada akhir 1954. Nyatanya,  gerakan ini terus bergulir hingga akhirnya berdamai pada 1959. Bahkan, di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, Pemilu terpaksa ditunda pelaksanaan karena kawasan itu dibawah kendali tentara DI/TII.

Pemilu pertama pada zaman Orde Baru dilaksanakan, 5 Juli 1971. saat itu, kondisi politik dan keamanan di Aceh relatif tenang dalam arti tidak ada kekerasan bersenjata. Tapi, enam tahun kemudian digelar Pemilu pada 2 Mei 1977. Lima bulan sebelum pesta demokrasi ini digulirkan, DR Hasan di Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka, 4 Desember 1976.

Keputusan itu, dijawab pemerintah Jakarta dengan pengiriman tentara. Seperti Pemilu 1955, letusan bedil, ancaman kepada warga kerap terjadi di tiga daerah konsentrasi itu yakni di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan lambang Ka’bah memetik kemenangan di Aceh. Jangan tanya Golkar, ketika itu masih menjadi barang asing di tanoh endatu: Aceh.

Pemilu kempat sejak Orde Lama dihancurkan, 4 Mei 1982. Kondisi Aceh seperti Pemilu 1955. Anggota Aceh Merdeka yang kemudian populer dengan sebutan GAM memilih tiarap. Ratusan anggota GAM mengikuti latihan militer di Kamp Tazura di Libya. Di Masa damai, PPP mendulang kemenangan di Tanah Rencong.

Menariknya, Pemilu kelima diadakan pada 23 April 1987. Di permukaan, kondisi Aceh tenang. Namun siapa duga, ABRI sejak 1982-1989 melancarkan Operasi Siwah untuk mencari sisa-sisa anggota GAM. Gubernur Aceh Prof Ibrahim Hasan gencar mengadakan kampanye untuk kemenangan Golkar. Dia berhasil memperkenal Golkar yang asing hingga akrab pada masayarakat.

Hasilnya, partai berlambang pohon Beringin ini bisa berdiri tegak di Serambi Mekkah. Sebuah stiga kemudian dimunculkan militer. Mau tenang dan aman, pilih Golkar. Kalau tidak, dicap GPK alias Gerombolan Pengacau Keamanan. Nama lain untuk gerilyawan GAM.

Pemilu keenam, 9 Juni 1992. Sejak Mei 1989 - 7 Agustus 1998, TNI menerapkan Operasi Jaring Merah yang lebih populer dengan Daerah Operasi Militer (DOM). Tak ayal, kampung-kampung yang dimenangi PPP, warganya terus melaksanakan ronda malam. Dalihnya, kampung itu tidak pro kepada Pemerintah yang diwakili Golkar. Sebaliknya, bila Golkar menang, warga lega karena bebas dari patroli militer.

Setali tiga uang dengan Pemilu 1992 , Pemilu ketujuh pada 29 Mei 1997 berlangsung dalam situasi tidak kondusif. Penduduk cukup pintar agar kekerasan berkurang dengan menusuk nomor dua yakni Golkar. Dalam kondisi konflik, terbukti Golkar meraih kemenangan di Aceh yakni pada Pemilu 1992 dan 1997.

Nah, 21 Mei 1998, reformasi datang. Pemilu kedelapan digelar pada 7 Juni 1999. Status DOM yang memberangus kebebasan berekspresi dicabut pada 7 Agustus 1998. Kalangan sipil menyerukan boikot Pemilu karena Pemerintah tidak serius mengurus pelanggaran HAM di masa DOM dan tuntutan lainnya. Hasilnya, 30 persen pemilih yang ke bilik suara. Pada era reformasi itu, PPP menoleh kemenangan di sana.

Pemilu di bawah bayang-bayang militer seperti pada Pemilu 1992 dan 1997, terulang lagi pada Pemilu 5 April 2004. Inilah masa getir proses berdemokrasi di Aceh. Sebab Pemilu ini dilaksanakan pada masa Darurat Militer yang dimulai sejak 19 Mei 2003 hingga status itu dicabut pada 2005 atau pasca tsunami 26 Desember 2004. hasilnya, Partai Golkar kembali unggul di daerah paling ujung barat dari Pulau Sumatera ini.

Lantas, bagaimanakah dengan Pemilu 9 April 2009 di Aceh, yang diikuti enam partai lokal? Walau banyak pihak telah memprediksikan akan dimenangkan Partai Aceh. Tetap saja kerinduan rasa aman dan tentram, tanpa ada rasa takut, menjadi harapan mayoritas rakyat Aceh.

Semua partai yang berkompetisi tunduk kepada asas Pancasila dalam kerangka NKRI. Sejurus dengan itu, mantan kombatan GAM, menutup rapat-rapat atau bahkan mengunci kotak peluru dan mengantikannya dengan kotak suara melalui Partai Aceh, guna mendapat mandat dari rakyat.

Apapun hasilnya, yang menang dan terpilih, harus siap menerimah amanah. Yang kalah, tetap saja terhormat.***