Anggota Komisi B DPRA, Muhammad Tanwier Mahdi menilai. Pemerintah Aceh masih kurang memperhatikan sektor pertanian. Perlu ditingkatkan, agar tak selalu bergantung pada Migas.

Semakin berkurangnya pendapatan Aceh dari sektor minyak dan gas (Migas) setiap tahunnya, jelas berimbas pada laju pertumbuhan ekonomi Aceh. Apalagi, upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian tanpa Migas, masih belum berjalan optimal. Terbukti, ekonomi Aceh, tak termasuk Migas, tahun 2009 hanya tumbuh 3, 92 persen. Sementara itu, secara keseluruhan perekonomian Aceh justru  mengalami kontraksi yang cukup dalam yakni minus 5,58 persen.

Menurut Anggota DPRA, Muhammad Tanwier Mahdi, Pemerintah Aceh sudah mesti mengambil kebijakan solutif agar ekonomi Aceh bisa tumbuh normal. “Kami berharap pertumbuhan ekonomi semestinya tak bergerak lambat. Sehingga, masyarakat bisa cepat merasakan kesejahtateraan,” kata anggota Komisi B, Bidang Perekonomian itu.

Sektor pertanian, kata Tanwier, adalah salah satu yang perlu ditingkatkan. “Dari Rancangan Kerja Aanggaran 2010 yang diajukan eksekutif, tampak sektor pertanian kurang mendapat perhatian,” katanya. Padahal, menurut Tanwier, untuk menjawab menurunnya pendapatan Aceh dari Migas, pemerintah mestinya fokus menghidupkan sektor-sektor, seperti, pertanian dan perkebunan.

Melihat topografi Aceh, sektor ini memang sangat memadai untuk dioptimalkan. Pertama, Aceh adalah daerah agraris dengan cakupan lahan pertanian yang luas. Lalu, penduduknya juga banyak yang berprofesi petani. “Dengan mengoptimalkan sektor ini, diharapkan bisa membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Pemerintah, kata Tanwier, juga memiliki tanggungjawab menjaga kestabilan ekonomi sehingga tercipta iklim ekonomi yang mantap dan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Tapi kenyataan saat ini, banyak hasil komoditi masyarakat, seperti sawit, tak mendapat tempat di pasar. Alhasil, nilai ekonomi hasil pertanian itu masyarakat pun menurun.

Menurut Tanwier, dengan pergerakan ekonomi Aceh yang dominannya ditopang APBA, Pemerintah Aceh harus benar-benar menggunakan anggaran secara terukur. Hal ini dianggap penting. Lesunya pertumbuhan ekonomi Aceh juga dipicu oleh rendahnya kontribusi swasta. “Ini artinya, perekonomian Aceh hanya bergerak dengan kekuatan APBA,” katanya. Terlambat APBA disahkan, semua macet. Itu sebabnya, pemerintah mesti fokus, kebijakan program ekonomi hendaknya sesuai dengan kondisi masyarakat.

Lesunya iklim investasi, kata Tanwier, terjadi karena tak optimalnya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana, seperti, ketersedian energi dan infrastruktur jalan, yang bukan menjadi tanggungjawab swasta. Sehingga tak heran, pelabuhan yang kita miliki belum juga bisa hidup. Tak ada komoditi yang bisa diekspor dari Aceh. Alhasil, Aceh mengekspor alat berat ke Jakarta. “Ini luar biasa, komoditi Aceh itu alat berat sisa Singapura,” katanya.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusan Statistik (BPS) Aceh pekan lalu sumbangan sektor non-Migas terhadap perekonomian Aceh, yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dinilai masih sangat rendah.  Bahkan, derasnya laju penurunan di sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh minus 49,24 persen, serta adanya pertumbuhan negatif di industri pengolahan (-6,06%), telah menyebabkan perekonomian Aceh secara keseluruhan mengalami kontraksi yang cukup dalam, minus 5,58 persen.

Itu sebabnya, menurut pakar ekonomi Aceh dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Nazamuddin, pemerintah harus menyiapkan langkah strategis dengan mencari sumber pendapatan lain, misalnya investasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengembangkan sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa-jasa. “Selama ini sumbangan PAD kita sangat kecil, perhitungan saya hanya sekitar 12 persen, tidak sampai Rp 1 triliun. Jadi pemerintah harus segera memikirkan langkah strategis untuk kompensasi dana Migas yang turun tersebut,” katanya.***