Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diharapkan segera melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Ini disebabkan karena daya serap APBA 2009 yang rendah.

Tak wajar dibilang baik, bila Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) tidak juga berkerja maksimal. Tengoklah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2009. Meski disahkan 24 Februari 2009 lalu, namun hingga kini realisasinya tetap saja rendah.

Menurut Anggota DPR Aceh Muslim Ayub, meski hanya tersisa 60 hari lagi masa kerja, namun anggaran yang baru terserap hanya sekitar 35 hingga 40 persen saja. “Ketidakmampuan SKPA-SKPA dibawah kepemimpinan Irwandi Yusuf ini semakin jelas. Bayangkan, hingga akhir 30 September, realisasi proyek fisik APBA 2009 di masing-masing dinas/badan, hanya senilai 32,15 persen saja.” Kata Politisi Partai Amanat Nasinal (PAN) ini kepada MODUS ACEH, Selasa pekan lalu.

Itu sebabnya, Muslim memperkirakan hingga akhir Oktober 2009 ini, realiasi APBA 2009 hanya berkisar 35 hingga 40 persen. Dengan begitu, kata Muslim, rakyat Aceh jangan berharap banyak jika realisasi APBA 2009 senilai Rp 9,7 triliun itu bisa tercapai seratus persen. Ini artinya, hak masyarakat akan pembangunan kembali tertunda.

Besar kemungkinan, berbagai proyek fisik yang belum ditender hingga Oktober ini terancam gagal. Sebab, batas waktu pelaksanaan anggaran, berakhir 11 Desember 2009 mendatang.

Rendahnya realisasi APBA, berakibat buruk terhadap pembangunan Aceh dan juga berpengaruh pada sektor perekonomian rakyat Aceh. Jika itu terus dibiarkan oleh pemerintah Aceh, resikonya masyarakat beranggapan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar lemah dalam memimpin Aceh. “Kita khawatir, rendahnya realisasi pembangunan ini, efeknya kepada gubernur sendiri,” kata calon wakil ketua DPR Aceh periode 2009-2014 ini.

Itu sebabnya, Muslim Ayub menyatakan, bila Gubernur Aceh tidak ingin dinilai berkinerja lemah, maka sudah semestinya melakukan evaluasi terhadap jajarannya. Gubernur, kata Muslim, harus berani memutasikan kepala dinas yang tidak mampu meningkatkan daya serap anggaran. “Evaluasi dan lakukan mutasi,” tegas Muslim.

Hal lain yang dianggap sebagai faktor lambatnya pelaksanaan anggaran juga disebabkan karena sejumlah dinas yang mestinya terpisah, justru dilebur menjadi satu. Akibatnya, terjadi tumpang tindih pekerjaan. Muslim mencontohkan, dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Semestinya, agar lebih fokus dan terarah, dinas ini dipisahkan. Begitu pula dengan dinas kehutanan dan perkebunan. Ini juga perlu dipisahkan, sehingga kepala dinas tidak terlalu berat melaksanakan tugas mereka. “Bila Irwandi melakukan mutasi, faktor ini juga mesti diperhatikan,” katanya.

Muslim yang telah berpengalaman selama lima tahun duduk di parlemen ini tidak hanya menyarankan dinas-dinas dipisahkan. Bagi Muslim, penempatan kepala SKPA juga harus profesional. Karena, bila SKPA ditempatkan berdasarkan muatan politis semata, maka hasil yang didapat tak akan baik. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil, tentu berdasarkan kepentingan.

Itu sebabnya, kata Muslim, agar muatan kepentingan bisa dihindari, proses rekruitmen SKPA-SKPA atau eselon II, harus melibatkan Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Gubernur jangan hanya mengandalkan proses fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) saja. Karena buktinya sudah jelas: kinerja SKPA-SKPA dalam dua tahun reakhir ini masih buruk. Tidak ada yang menggembirakan dari Kinerja SKPA ini,” kata Muslim.

Lain halnya bila Baperjakat dilibatkan dalam proses rekrutmen. Badan ini lebih paham dengan kondisi Aceh. Karena SDM-SDM yang ada memang mereka yang paham akan dinamika Aceh. Namun sebaliknya, jika melakukan fit and proper test dengan melibatkan pihak luar. Justru akan membahayakan kepemerintahan Irwandi itu sendiri. Alasannya, pihak luar kurang mengerti karakter orang  Aceh.

Itu sebabnya, kata Muslim, sudah sepantasnya pemerintah Aceh perlu memikirkan hal ini. Itu semua guna menghidari penilai negatif dari masyarakat Aceh. “Bukan kita tidak percaya dengan pihak luar, tapi gubernur perlu merenungkan yang saya sebutkan tadi,” kata Muslim.***