Pengamat dan Peneliti Intelejen, Wawan H Purwanto mengatakan, aksi teror menjelang pemilihan umum bukanlah sesuatu yang luar biasa. Apalagi bagi Aceh yang pernah dilanda konflik. Karena itu, menurut pendiri dan peneliti pada Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional (LPKN) ini, penegakan hukum harus lebih dikedepankan. Mantan Staf Ahli Wakil Presiden (Jusuf Kalla) Bidang Keamanan ini melihat, aksi teror yang terjadi di Banda Aceh lebih karena motif politis, terutama masalah persaingan menjelang Pilkada.

Mantan Anggota Tim Sosialisasi Perjanjian Damai Helsinki RI-GAM ini mengingatkan agar pelanggaran yang terjadi harus segera ditindak secara hukum. Alasannya, supaya tidak terjadi pengulangan atau preseden buruk.

Lantas bagaimana pandangan dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi ini melihat situasi dan kondisi politik di Aceh menjelang Pilkada? Berikut penuturannya kepada MODUS ACEH, Jumat pekan lalu, melalui sambungan telepon.

Dalam satu pekan kemarin, Kota Banda Aceh diteror dua ledakan granat. Bagaimana Anda melihat kondisi ini?

Menurut saya, situasi teror menjelang pemilihan umum itu bisa dikatakan bukan hal yang luar biasa. Dan yang namanya bekas daerah konflik tentu dinamikanya lebih panas ketimbang daerah-daerah lainnya yang biasa. Ya apalagi untuk Aceh yang pernah terjadi konflik. Sehingga ini bukan hal yang mengejutkan. Karena itu peristiwa penggranatan itu perlu adanya antisipasi.

Maksudnya?

Sebab ini folder nya sudah pelanggaran hukum, sehingga penegakan hukum harus lebih dikedepankan daripada kita menarik kembali ke arah konflik sebelumnya.

Target teror salah satunya adalah kantor tim sukses salah satu calon Gubernur Aceh. Menurut Anda apa motif si pelaku?

Kalau saya melihat adalah sisi politis. Selain ada masalah-masalah yang menyangkut keamanan juga menyangkut masalah persaingan menjelang Pilkada. Misalnya, dulu teman seiring, ternyata yang satu mendapat tempat penting, terus yang lain tidak, kan bisa menimbulkan faktor-faktor..ya kecemburuanlah. Faktor-faktor lain yang menyangkut persaingan. Karenanya ini perlu ada satu langkah-langkah untuk meneliti siapa yang besar kemungkinan terlibat dan penyelesainnya lebih secara hukum, disamping adanya upaya untuk meredakan ketegangan agar tidak melebar.

Alasan lain?

Artinya, mempersempit ruang gerak. Bahwa ini adalah pelanggaran yang harus ditindak secara hukum, supaya tidak terjadi pengulangan atau preseden buruk dan itu jangan dibiarkan.

Apakah ada indikasi pihak ketiga yang coba mengacaukan Aceh?

Ini bisa juga dari pihak ketiga. Artinya memang situasi pemilu itu pasti siapa sih yang ingin kalah. Dan tentu kemudian mengeluarkan uang, pikiran, waktu dan semua biaya-biaya yang begitu besar. Tapi kalau misalnya mereka melihat peluangnya hanya beberapa persen- meski ini butuh dilakukan dengan survei- lantas salah satu yang dipakai psywar (perang urat syaraf). Ya psywar ini dilakukan dengan cara-cara seperti ini (teror). Karena itu diperlukan kewaspadaan bersama, supaya ini tidak menjadi ofensif yang meresahkan publik lebih luas.

Menurut Anda, apakah masih akan ada teror serupa ke depannya?

Ya kalau yang namanya kemungkinan masih bisa saja. Mengingat masih banyaknya bahan peledak maupun senjata yang beredar di masyarakat. Menurut saya ini perlu ada razia supaya bisa meminimalisir kepemilikan bahan peledak maupun senjata api. Supaya tenang kembali dan tidak menjadi konflik yang lebih terbuka.

Anda melihat teror yang terjadi sebagai salah satu upaya agar Pilkada Aceh ditunda?

Kalau ditundanya Pilkada, tentu akan ada efek lain yang menyertai. Karena memang kalau menunda Pilkada juga harus ada tujuan yang jelas. Karena apa, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penundaan itu juga tidak terima sehingga bisa saja melakukan manuver-manuver. Yang paling penting Pilkada biar sesuai dengan jadwal lah. Namanya demokrasi mesti ada yang menang dan kalah. Ini kan masalah kedewasaan. Nanti ada masanya akan cair kembali setelah terpilih siapa pemenangnya. Karena itu semestinya lebih baik ada kepastian, ketimbang diundur-undur malah semakin menimbulkan ketidakpastian dan dampaknya juga akan ada aksi yang lebih baru.

Lalu, menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan aparat keamanan untuk meredam aksi ini?

Kalau kinerja polisi dasarnya TKP (tempat kejadian perkara). Tinggal bagaimana upaya menarik bukti-bukti yang ada disitu. Keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan lainnya yang mendukung. Tanpa ada suatu kerja keras untuk mengungkap ini, maka akan menjadi preseden buruk. Seolah-olah ada semacam pembiaran. Nah kita ingin, jika memang memungkinkan ya dapat diungkap pelaku-pelakunya sesuai dengan keterlibatannya. Sehingga rasa aman masyarakat bisa terpenuhi. Jangan sampai kepercayaan publik bisa goyah yang dampaknya trust public kepada aparat keamanan bisa berkurang. Nah itu yang berbahaya. Karena itu menjadi PR kita bersama.***