Pupuk bersubsidi sering diselewengkan dan jatuh ke tangan yang tidak berhak. Seorang oknum anggota Polisi dari Polres Bireuen terlibat. Dibutuhkan pengawasan melekat dalam pendistribusian.

Bripka Yusrizal tidak bisa lagi bertugas sebagai aparat penegak hukum. Seragam Polri yang biasanya dia kenakan, juga harus berganti dengan pakaian tahanan. Oknum polisi yang selama ini bertugas sebagai Banit Patroli Polsubsektor Peusangan Siblah Krueng itu, kini harus meringkuk di balik jeruji besi.

Yusrizal dibekuk aparat Satreskrim Polres Bireuen di rumahnya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Selasa pekan lalu, sekitar pukul 18.45 Wib. Setelah dia menjadi tersangka dan buronan rekan-rekannya sekitar satu setengah bulan lalu. Itu disebabkan, dia terlibat penyeludupan pupuk urea bersubsidi.

Selama dalam pelarian, Yusrizal sering berpindah-pindah tempat. Kadang-kadang di Medan. Pekan selanjutnya ke Jakarta. Sehingga polisi selalu kehilangan jejak dan sulit menangkapnya.

Namun, sepandai-pandainya Yusrizal “bermain petak umpet”, akhirnya terlacak juga keberadaannya. Informasi dari masyarakat memberitahukan, Yusrizal berada di Bireuen. “Penangkapan itu juga berkat peran keluarga tersangka yang terus-terusan membujuknya, agar dia lekas pulang dan menyelesaikan kasus tersebut,” ungkap Kapolres Bireuen, AKBP Yuri Karsono, SIK, melalui Kasat Reskrim, Iptu Benny Cahyadi, SH, kepada para wartawan di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu.

Dikatakan Benny, dalam pemeriksaan awal, Yusrizal hanya mengaku sebagai perantara antara Razali alias Apali (distributor pupuk subsidi) dengan Erwin, tersangka penampung pupuk subsidi dari Medan. “Pengakuan tersangka, dia hanya sebagai perantara. Tapi, terindikasi juga sebagai pemodal bersama Razali dalam penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bireuen,” jelas Benny.

Dengan ditangkapnya Yusrizal, ujar Benny, sejauh ini sudah ditetapkan dua tersangka dalam kasus pupuk subsidi ini. Setelah sebelumnya, Erwin, juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih buron. Sedangkan Razali, masih sebagai saksi. “Kami masih mengembangkan kasus ini. Tidak tertutup kemungkinan, akan muncul tersangka lain,” ujar mantan Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil itu.

Keterlibatan oknum polisi dalam kasus ini terungkap, setelah aparat Polres Bireuen menangkap satu truk bermuatan pupuk urea bersubsidi di kawasan Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Selasa dinihari, 4 Oktober lalu. Truk tronton BK 8888 GF ini bermuatan 400 zak atau 20 ton pupuk urea bersubsidi. Saat ditangkap truk menuju Medan.

Penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan, adanya praktik penimbunan pupuk bersubsidi di sebuah gudang di Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan. Tak mau buang-buang waktu, polisi langsung terjun ke lokasi. Sampai di sana, ternyata gudang dalam keadaan tertutup. Kemudian diketahui, baru saja ada truk berisi pupuk keluar dari gudang menuju ke arah timur. Lalu polisi mengejarnya dan truk tersebut dihentikan di kawasan perbatasan antara Kecamatan Kutablang dengan Gandapura.

Hasilnya, benar saja. Saat polisi memeriksanya, pupuk itu sama sekali tidak memiliki dokumen apapun. Saat itu juga sopir dan kernet beserta barang bukti truk berisi pupuk urea bersubsidi tadi dibawa dan diamankan di Mapolres Bireuen.

Setelah dimintai keterangan, sopir dan kernet yang dirahasiakan identitasnya itu, dibebaskan. Sebab, kedua mereka tidak terlibat. Mereka hanya menerima ongkos pengangkutan pupuk saja.

Nah, berdasarkan keterangan kedua orang tadi. Diketahui kemudian, ternyata praktik penyeludupan pupuk bersubsidi itu melibatkan seorang oknum polisi di jajaran Polres Bireuen bernama Bripka Yusrizal. Selama ini dia bertugas di Polsubsektor Peusangan Siblah Krueng.

Tak pelak, Yusrizal pun dipanggil dan diperiksa di Mapolres Bireuen saat itu juga. Kepada tim penyidik, Yusrizal mengaku pupuk itu memang miliknya dan hendak diseludupkan ke Medan. Dia memperoleh pupuk tersebut dari Razali, warga Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

Razali adalah Direktur CV Mitra Jaya Utama, selaku distributor pupuk bersubsidi untuk wilayah Kecamatan Samalanga, Pandrah, dan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Sebenarnya, kata dia, pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) itu, dipasok distributor untuk kebutuhan petani di tiga kecamatan tersebut. Tapi dalam praktiknya, pupuk itu diduga ditimbun pelaku di gudang tadi. Kemudian dijual kembali kepada penadah, dengan harga nonsubsidi yang lebih tinggi.

Entah merasa sudah bersalah dan takut berhadapan dengan hukum. Setelah Yusrizal menjalani pemeriksaan hari itu, tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Hal itu diketahui, saat pemanggilannya untuk menjalani pemeriksaan kembali beberapa waktu kemudian, Yusrizal tidak hadir lagi. Padahal keterangan dia sebelumnya, masih sebatas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sementara. Sejak saat itulah dia ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Bireuen

Razali sendiri selaku distributor pupuk subsidi yang diduga bekerjasama dengan Yusrizal, kemudian juga dimintai keterangan. Namun sejauh ini, yang bersangkutan belum memenuhi persayaratan untuk ditetapkan sebagai tersangka. Masih diperlukan keterangan tambahan lagi dari para saksi lain.

Untuk itu, pihak berkompeten dari PT PIM, juga sudah dimintai keterangan. Hal ini dibutuhkan, untuk menguatkan BAP terhadap Razali. Keterangan dari pihak PT PIM diperlukan, untuk mengetahui jumlah order pupuk yang telah mereka pasok kepada distributor tersebut. Data itu dicocokkan dengan dokumen yang ada pada Razali.

Selain itu, penyidik Polres Bireuen juga telah meminta keterangan dari Ir. Mawardi, pegawai dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Bireuen. Penyidik meminta keterangan dari saksi ahli itu untuk mengetahui kemana kuota pupuk jatah Kabupaten Bireuen dan jumlah pupuk yang dipasok pupuk itu disalurkan.

Penyimpangan distribusi pupuk urea bersubsidi, memang sering terjadi di Kabupaten Bireuen. Bahkan, hanya berselang beberapa hari kemudian, aparat Polres Bireuen kembali menyita barang bukti 350 zak atau 17 ton lebih pupuk urea bersubsidi di sebuah gudang ruko di Desa Pante Ara, Kecamatan Peusangan, Senin dinihari, 10 Oktober lalu. Pupuk itu juga rencananya akan diselundupkan ke Medan.

Pupuk itu milik Murtala yang disimpan di gudang tadi milik kawannya, Rusdi Sarong. Murtala kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini dia belum tertangkap dan diduga telah melarikan diri. Polisi menduga, kedua temuan penyimpangan pupuk urea bersubsidi itu, saling berkaitan satu sama lain. Yang membedakan hanya pemiliknya saja.

Lantas, apa yang sangat menggiurkan, sehingga pupuk urea bersubsidi itu sering diselewengkan? Tentu saja, karena disparitas (selisih) harga pupuk urea bersubsidi dengan nonsubsidi yang relatif tinggi. Sehingga memicu penyelewengan atau salah sasaran dalam penyalurannya.

Saat pendistribusian, pupuk urea bersubsidi sering mengalami kebocoran dan diselewengkan ke sektor di luar pangan. Seperti kebutuhan perkebunan kelapa sawit. Betapa tidak, saat ini pupuk urea bersubsidi harganya Rp 1.600 per kilogram. Sementara harga pupuk urea nonsubsidi atau komersil mencapai Rp 4.500 per kilogram.

Bayangkan, berapa keuntungan yang mereka raup. Kalau jumlah pupuk urea bersubsidi itu mencapai ratusan bahkan ribuan ton. Tentu, sangat mengundang nafsu serakah para mafia pupuk bersubsidi sehingga berusaha berbagai cara untuk menyelewengkan kebutuhan petani tersebut.

Tak terkecuali oknum aparat penegak hukum, ikut juga berspekulasi dan mempertaruhkan jabatannya. Hanya untuk mengeruk keuntungan, dengan bermain pupuk bersubsidi. Seperti yang diduga dilakoni Bripka Yusrizal. Sementara petani terus merugi, karena tidak ada lagi pupuk subsidi untuk menyuburkan tanaman. Sebab, pupuk urea bersubsidi selalu langka di pasaran dan jatuh ke tangan spekulan pupuk subsidi.

Menurut Benny Cahyadi, selain akan dijerat dengan hukum pidana, Yusrizal juga terancam Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari keanggotaan Polri. Sebab, dari sisi administrasi, tersangka sudah dapat diajukan ke sidang Kode Etik Kepolisian. “Tersangka sudah lebih 30 hari meninggalkan tugasnya, tanpa izin atasan. Karena itu, sudah memenuhi syarat untuk di-PDTH-kan. Tapi itu wewenang atasan kami yang menentukannya nanti,” tukas Benny. Sebuah ganjaran buat oknum polisi yang bermain pupuk subsidi. Nasib, nasib.***