Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran beasiswa Unimal senilai Rp 2,5 miliar yang sedang ditangani Unit Tipikor Polres Lhokseumawe belum menemui titik terang, bahkan terkesan stagnan. Bahkan informasi yang diperoleh media ini yang menyebutkan mantan Bendahara Unimal Jakfar, SE Bin M. Daud sudah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata hanya isapan jempol. Mantan Rektor A. Hadi Arifin belum tersentuh. Begitu digdayakah Hadi atau sudah menebar fulus?

“Polisi masih bekarja...” Itulah kalimat awal yang dilontarkan AKP Galih Indragiri, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe ketika MODUS ACEH menemui perwira muda ini di ruangannya, Rabu pekan lalu, sekira pukul 12.30 Wib. Galih ditemui untuk mengetahui perkembangan perkara dugaan penyelewengan dana bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin (BBM) dan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) yang bersumber dari APBN tahun 2010 senilai Rp 2,5 miliar di Universitas Malikussaleh (Unimal).

Anehnya, meski kasus ini sudah bergulir hampir beberapa bulan dan ditangani penyidik Tipikor Polres Lhokseumawe, tapi sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Bahkan, kabar yang menyebutkan mantan Bendahara Unimal Jakfar, SE Bin M. Daud sudah ditetapkan sebagai tersangka, hanya isapan jempol.

Sementara mantan Rektor Unimal A. Hadi Arifin yang pada awal kasus ini merebak disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyelewengan dana ini, ternyata sampai saat ini masih belum tersentuh. Bahkan upaya pemanggilan dari penyidik tanggal 17 Oktober 2011 lalu juga gagal. Sang Prof saat itu berdalih sedang sibuk.

Nah, ketidakhadiran Hadi memenuhi panggilan penyidik, seketika menyebar isu tak sedap. Ada yang menyebutkan, keberanian Hadi untuk mangkir dari panggilan polisi, karena dia sudah “main mata” dengan orang dalam. Kecuali itu, ada isu tak elok, Hadi sudah “mengatur” orang dalam. Cerita yang tak kalah adalah, para penyidik dari Polres Lhokseumawe terkesan enggan memeriksa Hadi. Itu disebabkan, posisi mereka umumnya masih tercatat sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

Tentu saja, keadaan ini menimbulkan berbagai spekulasi. Maklum, sejak awal kasus ini terkuak, aparat penyidikan dari Polres Lhokseumawe tekesan sangat bersemangat. Seakan tidak ingin kehilangan buruannya, beberapa saksi dipanggil untuk dimintai keterangan. Baik dari mahasiswa penerima beasiswa yang diperiksa secara random (acak), yakni lima orang mahasiswa per jurusan maupun saksi dari pihak rektorat.

“Semoga saja Reskrim Unit Tripikor Polres Lhokseumawe kali ini benar-benar mampu mengungkap kasus beasiswa tersebut, jangan sampai kasus yang pernah diselidiki oleh Polres Lhokseumawe hilang begitu saja tanpa penyelesaian seperti yang terjadi pada tahun 2008. Polisi sudah pernah menyelidikinya,” tulis aktivis mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Aksi Mahasiswa Unimal (GAM-Unimal), dalam siaran persnya keapda MODUS ACEH beberapa waktu lalu.

Setali tiga uang, Solidaritas Organisasi Mahasiswa Universitas Malikussaleh (SOMAL) dalam pernyataan sikapnya yang diterima MODUS ACEH, Selasa pekan lalu, juga memberi apresiasi kepada Polres Lhokseumawe yang telah membantu mengungkapkan kasus dugaan indikasi korupsi beasiswa mahasiswa Universitas Malikussaleh tahun 2010. Selanjutnya mendesak POLRES Lhokseumawe untuk segera menangkap tersangka dugaan indikasi korupsi beasiswa mahasiswa Universitas Malikussaleh tahun 2010. Karena, saat ini tersangka masih bebas berkeliaran di luar. “Demi dipercepatnya proses hukum terhadap kasus tersebut dan mendesak pihak kepolisian Lhokseumawe untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang terja di Unimal pada masa Rektor A. Hadi Arifin,” tulis SOMAL.

SOMAL merupakan gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa intra kampus Unimal. Mereka terdiri dari MPM UNIMAL, DPM UNIMAL, BEM Fakultas Pertanian, BEM Fakultas Hukum, BEM Fakultas Teknik, DPM Fakultas Hukum, DPM Fakultas Teknik, Himpunan Mahasiswa Agribisnis, Dewan Legislatif Mahasiswa Teknik Mesin, dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL). “Kami mendesak pihak Kepolisian dari Polres Lhokseumawe untuk membuka kepada publik setiap tahapan pemeriksaaan yang dilakukan,” harap mereka dalam siaran persnya kepada media ini.

Sementara Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian berharap, jajaran Porles Lhokseumawe dapat mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di Unimal. Maklum, dana yang masuk selama ini berasal dari berbagai sumber seperti, APBN, APBA dan APBK. Indikasi korupsi itu, kata dia, selama ini terkesan tertutup rapi, sehingga tidak seorang pun pejabat kampus yang diproses secara hukum.

“Kasus dugaan korupsi di Unimal bukan hal baru, dulu juga sudah pernah diselidiki pihak Polres Lhokseumawe, tapi sampai sekarang tidak jelas sudah sejauh mana tindaklanjutnya. Makanya kita harapkan Kejati Aceh tidak ikut membiarkan begitu saja indikasi korupsi yang terjadi di Unimal, karena kita duga ini merupakan kasus korupsi yang cukup besar,” kata Alfian.

Tapi lambanya kinerja Polres Lhokseumawe dalam menangani perkara ini, membuat beberapa pihak kecewa. Salah satu diungkapkan Isbahanur yang juga aktivis mahasiswa Unimal. Selama ini, Isbahanur bersuara nyaring pada berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Unimal. Kepada MODUS ACEH, Rabu pekan lalu, dia mengaku kecewa dengan kinerja polisi. “Polisi terkesan lamban, kami kecewa,” katanya.

Menurut Isbahanur, kalau memang Polres Lhokseumawe tidak sanggup menyelesaikan kasus itu lebih cepat, sebaiknya diserahkan saja ke Polda Aceh. Karena yang diharapkan oleh mahasiswa sebagai pihak yang korban, pengusutan kasus tersebut harus lebih cepat. “Jangan sampai terkesan membiarkan korupsi terjadi di lingkungan intelektual, dengan alasan takut karena pihak akademisi itu memiliki kekuatan besar. Apapun yang terjadi untuk pengusutan kasus korupsi di Unimal kami tetap memihak pada polisi,” tegas Isbahanur.

Isbahanur melanjutkan. “Dalam upaya menggiring pelaku, dipanggil dua kali tidak diindahkan atau tidak dipenuhi panggilan tersebut, maka kami mendukung pihak polisi untuk melakukan penjemputan paksa, dan apabila mantan rektor macam-macam kami siap pasang badan demi sarang intelektual Unimal bersih dan trasnparan,” ungkapnya.

Isbahanur juga menunding, akibat penyalagunaan anggaran yang dilakukan mantan Rektor Unimal A. Hadi Arifin, hingga kini ratusan mahasiswa tersendat dalam penyelesaian tugas akhir. Karena itulah, mereka berharap agar proses hukum cepat selesai, biar beasiswa segera dapat dikembalikan dan dicairkan. “Jika dalam bulan ini belum ada kemajuan juga, kami berharap Pak Kapolda Aceh segera turun tangan. Bisa jadi, ada yang tidak beres dari proses hukum yang sedang berjalan. Pak Kapolda, tolong bantu kami para mahasiswa yang sudah dimakan hak-hak kami,” harap Isbahanur.

Menanggapi kinerja polisi terkait kasus beasiswa Unimal, Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada MODUS ACEH, Rabu pekan lalu mengatakan, jika kasus Unimal sudah masuk tahap penyidikan, berarti polisi perlu mengumumkan tersangka dan tersangkanya harus sudah ada kalau sudah penyidikan, karena bukan lagi penyelidikan.

Selain itu menurut Alfian, polisi harus ada target, artinya kasus ini memakan waktu berapa lama sampai penyerahan berkas pada kejaksaan, sehingga tidak berlarut-larut dan ada kepastian hukum. “Kasus ini juga menjadi indikator kinerja kepolisian secara serius dalam pemberantasan korupsi, sehingga publik tidak menuduh ada mafia kasus dalam perkara yang ditangani pihak kepolisian”. Katanya.

Walaupun beberapa alemen sipil mengaku kecewa dengan kinerja pihak kepolisian dalam menangani perkara beasiswa Unimal yang terkesan stagnan dan jalan di tempat, tapi pihak kepolisian terkesan masih membela diri. Kapolres Lhokseumawe AKBP Kukuh Santoso melalui Kasat Reskrim AKP Galih Indragiri mengatakan. “Menangani perkara korupsi memang tidak semudah yang dibayangkan, kami butuh bukti-bukti yang kuat. Jangan ada yang berpikir ini jalan di tempat, kami tetap bekerja,” jelasnya.

Tentu, sah-sah saja polisi berkata demikian, tapi banyak pihak memantau dan mengawal kasus ini supaya tidak ’masuk angin”, apalagi sampai saat ini mantan Rektor Unimal A. Hadi Arifin belum tersentuh. Bayangkan, dipanggil penyidik juga tidak datang, sementara polisi terkesan santai saja dengan sikap Hadi. Menurut pihak kepolisan, A Hadi Arifin sibuk makanya tidak datang ketika dipanggil.

Alasan Hadi dan polisi, lagi-lagi masuk akal. Sebab, Hadi merupakan salah seorang bakal calon Bupati Aceh Utara periode 2012-2017. Begitupun, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, seharusnya Prof A Hadi Arifin, harus rela menyisihkan sedikit waktunya untuk menghadap penyidik, menjelaskan persoalan dengan sebenarnya, terutama soal dugaan korupsi dana beasiswa bagi mahasiswa Unimal. Tujuannya, supaya persoalan yang kini melilitnya dapat menjadi terang bendarang dan tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Jika ini terjadi, tentu yang rugi Hadi sendiri. “Baru jadi calon Bupati sudah mangkir dari panggilan polisi dan terjerat isu dugaan korupsi, bagaimana kalau sudah naik. Pak Kapolda, tolong segera tuntaskan kasus ini,” harap salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unimal kepada media ini.

Nah, akankah kasus ini terus bergerak dan mendapat reaksi dari Kapolda Aceh Irjen Polisi Iskandar Hasar atau terhenti di tengah jalan? Kita tunggu saja.***