FAUZAN duduk terdiam di kursi pesakitan. Rabu pekan lalu, ia hanya bisa tertunduk lesu saat mendengar pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bireuen. Mantan bendahara Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Bireuen tersebut hadir dipersidangan didampingi pengacaranya M. Husen, SH. Tak terlihat seorang pun anggota keluarganya, untuk memberikan dukungan moril. Padahal, hari itu pria 33 tahun ini menghadapi vonis atas kasus dugaan korupsi yang didakwakan kepadanya.

            Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut dimulai pukul 10.30 Wib. Dipimpin Safruddin, SH dan Safri, SH serta Zulkarnaen, SH (anggota). Sementara jaksa penuntut umum (JPU) hanya dihadiri Mawardi, SH. Dalam amar putusannya, majelis hakim PN Bireuen menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi dalam dakwaan sekunder. Karena itu,  menjatuhkan hukuman 2,4 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta kepada Fauzan. Subsider dua bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu  3,5 tahun penjara .

Terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 439.203.000. Apabila dalam satu bulan tidak bisa membayar, maka hartanya akan disita dan dilelang. Jika tidak mempunyai harta, terdakwa dikenai hukuman enam bulan penjara. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar sepuluh ribu rupiah.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan dan setelah mendengar keterangan saksi ahli, Drs. Yan, auditor BPKP Banda Aceh, perbuatan terdakwa telah merugikan Negara. Dari hasil audit pada 20 Oktober 2010, diketahui terdapat kerugian negara sebesar Rp 439.203.000. Itu berarti unsur kerugian negara telah terpenuhi.

Sebelum memberikan putusannya, hakim mempertimbangkan beberapa hal baik yang memberatkan maupun meringankan. Yang memberatkan, terdakwa selaku  bendahara di Disdik Bireuen saat itu,  mengetahui aturan yang ada namun tetap melanggarknya. Tindakan terdakwa dianggap tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah.

Fauzan terbukti bersalah dalam dakwaan subsider, sementara dakwaan primer yang dipidana melanggar pasal 2 ayat 1 UU Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001, terdakwa  dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Karena tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Setelah membacakan putusannya,  hakim Safruddin, SH menanyakan kepada terdakwa apakah Fauzan menerima keputusan tersebut. Dengan nada pelan, pegawai di Dinas Sosial Pematang Siantar, Sumatera Utara itu menyatakan menerima putusan tersebut. ”Saya juga pernah jadi bendahara, tapi saya ikuti aturan yang ada. Bahkan atasan pernah saya lawan karena apa yang diperintahnya salah. Saya tidak mau melanggar aturan. Akhirnya dia yang harus mengalah,” ungkap Safruddin mengisahkan pengalamannya kepada terdakwa.

Fauzan meminta  supaya Yusri S. Sos, semua kepala sekolah penerima bantuan DAK 2007, dana pendidikan NAD 2007, dana APBD tingkat II 2007 dan anggota DPRK Bireuen tahun 2007 juga ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa, terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Dia menyebutkan mantan Kadisdik Bireuen sebagai kuasa pengguna anggaran saat itu,  telah membuat perjanjian kerja dengan masing-masing kepala sekolah penerima bantuan.  “Kenapa dakwaan jaksa tak melibatkan mantan Kadisdik dan kepala sekolah yang terima bantuan. Seharusnya, Yusri dan semua kepala sekolah juga ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa,” pinta M. Husen kuasa hukum Fauzan saat membacakan pembelaan pada persidangan sebelumnya.

Tak hanya itu, pengacara Fauzan  juga memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan anggota DPRK Bireuen tahun 2007 sebagai terdakwa dalam kasus ini. Alasanya,  karena pihak legislatif telah menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati terkait dana tersebut.

Sejumlah kepala dan komite sekolah yang berhak menerima dana tadi, sebelumnya telah beberapa kali menemui Fauzan, selaku bendaharawan Disdik Bireuen ketika itu. Namun setiap kali mereka mempertanyakannya, Fauzan selalu beralasan, sampai saat ini dana tersebut masih belum direalisasikan di BUD Pemkab Bireuen.

Tak mudah percaya dengan alasan Fauzan, lalu mereka mendatangi dan mempertanyakannya pada BUD Pemkab Bireuen. Jawaban dari pihak BUD sangat mengejutkan. Ternyata, dana itu telah ditarik Fauzan. Jadi, menurut keterangan dari pihak BUD, tidak benar seperti keterangan Fauzan tadi, selama ini dana tersebut masih mengendap pada mereka.

Karena sudah ketahuan belangnya, sejak saat itulah Fauzan kalang kabut. Lalu dia berusaha membayar sedikit demi sedikit dana yang diduga telah dia tilep kepada yang berhak menerimanya. Tapi, sampai tenggat waktu yang diberikan Bupati Bireuen, Nurdin Abdul Rahman, Fauzan hanya sanggup merealisasikannya dalam jumlah minim. Malah dia terkesan tenang-tenang saja dan sudah jarang masuk kantor.

Akhirnya,  Bupati Nurdin mengambil sikap tegas. Melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bireuen tertanggal 15 April 2008 Nomor : 99 tahun 2008, Bupati Nurdin melakukan pergantian Bendahara Disdik Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2008. Dia  mencopot jabatan itu dari Fauzan dan menggantikannya dengan Ti Aminah.

Diketahui Fauzan saat itu, tidak melakukan pencairan dana yang diperuntukkan untuk kegiatan rehab fisik, pengadaan mobiler, dan kegiatan kabid ke sekolah penerima. Padahal, dana tersebut telah terealisasikan dari BUD ke Disdik Bireuen. Buktinya semua dana itu sudah terealisasi adalah, dengan telah terbitnya SP2D dari BUD, namun Fauzan berdalih dana tersebut masih di BUD dan belum dicairkan ke Dinas P dan K Bireuen. Hal itu terungkap berdasarkan pemeriksaan saksi yaitu kepala sekolah penerima dana bantuan.

Dana bantuan yang diperuntukkan untuk kegiatan sekolah, baik pengadaan mobiler maupun rehab fisik belum ditransfer ke rekening sekolah, sampai dengan saat ini. Sedangkan untuk semua kegiatan telah dilaksanakan oleh kepala sekolah.

Fauzan didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang pemberantasan korupsi. ***