30 Agustus 2006
PT Ubertraco melalui perwakilan PT Ubertraco Medan, Bahagia Bukti SH, dan Manajer PT Ubertraco Singkil, Ir Hasmi Adami, bersama Pj Bupati Aceh Singkil, saat itu Ir Hasdaruddin BRE, Ketua DPRD Aceh Singkil Chalidin Munte, mewakili unsur Muspida Aceh Singkil telah menandatangani pernyataan.

Januari 2007
PT Ubertraco Unit Ujung Bawang, Ir H Hasmi Adami, menyambangi Komisi A DPR Aceh dan diterima Abdullah Saleh. Dalam pertemuan tersebut perwakilan PT Ubertraco membantah telah menyerobot tanah warga.

14 Maret 2007
Warga Aceh Singkil mendatangi DPR Aceh untuk mengadukan nasib tanah perkebunan mereka yang digarap PT Ubertraco. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi A, Abdullah Saleh, dihadiri sejumlah anggota Komisi A dan B, serta pejabat BPN Provinsi Aceh dan Aceh Singkil

23 August 2007
Tak kurang dari 40 warga Kemukiman Pemuka, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, sekira pukul 11:30 mendatangi barak PT. Ubertraco yang berlokasi di Desa Pea Bumbung. Kedatangan mereka meminta agar pimpinan perusahaan segera menghentikan pengerjaan lahan yang menggunakan tiga alat berat. Alasannya, tanah yang dikerjakan adalah tanah ulayat yang sudah berpuluh-puluh tahun telah digarap masyarakat.

24 April 2008
Jajaran kepolisian di Singkil menahan Sairun. Alasannya, Sairun telah melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Begitupun, ayah dari tiga orang putra ini tetap bersabar. Kenyataan ini membuat sejumlah kalangan mengecam tindakan aparat penegak hukum di sana.

10 Mei 2008
Sairun beserta masyarakat yang menjadi korban, menghadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, di Meuligo Aceh, Banda Aceh. Kepada kepala Pemerintah Aceh, mereka mengadukan nasibnya dan mendapat respon positif. Sebaliknya, Pemda dan DPRK Aceh Singkil justru terlihat seperti sengaja membiarkan kasus ini berlarut- larut. Sairun menambahkan, Pemerintahan Aceh telah berkomitmen menanggapi pernyataan LSM Gempa (selaku pedamping masyarakat yang tanahnya di serobot Ubertraco).

14 Mei 2008
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan supaya PT. Ubertraco yang berada di Kabupaten Aceh Singkil, segera menerapkan sistem plasma, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan sawit itu.

17 Juli 2008
Warga Rimo Aceh Singkil melakukan aksi demo terhadap PT. Ubertraco perwakilan Aceh singkil. Warga meminta PT Ubertraco mengembalikan tanah mereka dan menepati isi perjanjian yang telah ditandatangani pada 30 Agustus 2006.

Selasa, 24 Mei 2011
Ratusan Masyarakat Aceh Singkil yang bersengketa dengan PT. Nafasindo/Ubertraco Selasa (24/5), berangkat ke Banda Aceh dan meminta agar BPN Provinsi Aceh membuat patok permanen terhadap patok-patok yang sebelumnya sudah dibuat oleh BPN. Massa yang diperkirakan sekitar 400 orang itu meminta BPN Aceh, jangan sampai membiarkan kasus ini berlarut-larut karena akan berakibat fatal terjadinya perang saudara, bila BPN tidak mau membuat patok permanen.

Jum’at, 27 Mei 2011
Puluhan pemuda dan mahasiswa Aceh Singkil mengultimatum Konsul Jenderal (Konjen) Malaysia di Medan, Sumatera Utara, untuk segera menyelesaikan kasus penyerobotan tanah warga Singkil yang diduga dilakukan PT Nafasindo/Ubertraco, perusahaan milik Malaysia, dalam waktu seminggu.   Massa menegaskan, akan membakar gedung PT Nafasindo dan mengusir seluruh karyawan perusahaan sawit itu dari wilayah Singkil, apabila Konjen Malaysia tak berhasil menyelesaikan kasus penyerobotan lahan itu dalam waktu seminggu, sebagaimana diultimatum para demonstran.

30 Mei 2011
Ratusan massa yang menggelar aksi demonstrasi di Gedung Bupati Aceh Singkil mengamuk. Mereka mengacak-acak serta melempari kantor tersebut dengan batu hingga memecahkan kaca gedung. Massa yang mencapai 200 orang itu menggelar aksi saat unsur Muspida sedang menggelar rapat. Masyarakat marah karena menilai Bupati Singkil Makmur Syahputra tak ingin menemui mereka. Mereka berharap Bupati menepati janjinya untuk segera membuat tapal batas permanen lahan yang masih dalam sengketa itu. Ratusan warga yang mengamuk adalah korban penyerobotan lahan PT. Ubertraco/Nufasindo yang juga pernah berdemonstrasi di Banda Aceh dan di Konsulat Malaysia di Medan.

31 Mei 2011
Puluhan mahasiswa Aceh Singkil mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Mereka meminta kepala PTUN, menjelaskan kepada bupati, bahwa pematokan lahan secara permanen  adalah sah.

6 juni 2011
Polda Aceh menetapkan tiga tersangka kasus perusakan Kantor Bupati Aceh Singkil, 30 Mei 2011. Dikatakan, kepolisian terus berupaya untuk mengusut tuntas pelaku dan dalang unjuk rasa yang berakhir dengan pengrusakan kantor Bupati di Kabupaten Aceh Singkil. Kantor bupati Aceh Singkil dirusak ratusan orang pengunjuk rasa yang menuntut penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit di wilayah itu. 

20 Juni 2011
Kepolisian Resort Aceh Singkil mencabut status siaga satu setelah tidak adanya aksi penolakan oleh warga atas penahanan 18 tersangka dalam kasus perusakan kantor Bupati Aceh Singkil. Polisi juga telah menyerahkan berkas perkara 18 tersangka itu ke Kejaksaan Negeri setempat. Kepala Kepolisian Resort Aceh Singkil, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Helmi Kuarta mengatakan, status siaga satu telah dicabut, sepekan kemudian. Kata dia berkas perkara para tersangka juga telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Singkil.

Rabu, 16 November 2011
Gubernur Aceh melakukan pertemuan dengan masyarakat dari 22 desa di Aceh Singkil dan PT Ubertraco guna menuntaskan kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Ubertraco/ Nafasindo di Singkil. Dan dari hasil pertemuan tersebut, Gubernur Aceh telah menetapkan pematokan ulang batas tanah warga dengan PT. Ubertraco/Nafasindo berdasarkan hasil verifikasi Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Aceh, rencananya akan dilakukan pada 23 November mendatang.***