Lima hari tidak beroperasi, ratusan penumpang Kapal KMP Teluk Sinabang terpaksa terlantar di Pelabuhan Labuanhaji, Aceh Selatan. Sementara, harga bahan sembako meningkat tajam.

INILAH cerita klasik yang kerap melanda masyarakat di pulau Simeulue. Pulau yang dikelilingi lautan dan terletak di ujung barat Provinsi Aceh ini, hampir selalu menggantungkan segala kebutuhannya dari daerah luar, termasuk hasil pertanian seperti sayuran. Alhasil, jika transportasi angkutan laut seperti kapal penyeberangan (ferry) dan kapal angkutan barang lainnya tidak beroperasi, maka berbagai bahan kebutuhan tersebut dipastikan tersendat karena tidak dapat dipasok.

Padahal, pulau yang pernah dijuluki sebagai daerah penghasil cengkeh ini memiliki lahan tidur yang luas. Akan tetapi kebutuhan sayuran seperti cabe, tomat, wortel, dan sayuran lain masih harus dipasok dari daratan Aceh dan provinsi tetangga.

Senin pekan lalu, misalnya. Ratusan penumpang dan puluhan truk angkutan barang yang hendak menuju Simeulue terpaksa terlantar berhari-hari di Pelabuhan Labuanhaji, Aceh Selatan, sehingga mengakibatkan berbagai bahan pokok (bako) seperti beras, sayur-sayuran, serta lainnya terancam busuk dan berjamur.

Hal ini terjadi karena angkutan laut yang menghubungkan Simeulue dengan Labuhanhaji terputus. Pasalnya, kapal KMP Teluk Sinabang yang melayani Sinabang-Labuanhaji tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu akibat Surat Izin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan Menteri Perhubungan telah habis masa berlakunya (expired), sejak 22 Januari 2012 lalu. Sehingga kapal tersebut terpaksa diarahkan untuk docking (peremajaan) tahunan ke Jakarta. Sementara kapal lainnya, yaitu KMP Teluk Singkil yang melayani rute Sinabang-Singkil saat ini masih dalam perawatan.

Sebelum masa izin berlayar KMP Teluk Sinabang berakhir, Dinas Perhubungan setempat sebenarnya telah menyurati PT ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Cabang Simeulue, dengan nomor 551.53/055/2012, tanggal 12 Januari 2012, yang berisi tentang pengajuan permohonan kapal ferry pengganti. Mengingat KMP Teluk Sinabang akan naik dock. Namun, hingga operasional kapal terhenti, ternyata tetap tidak ada penanggulangan dari pihak ASDP. Alhasil, saat ferry Teluk Sinabang tidak beroperasi, maka ferry pengganti pun tidak ada.

Manager Operasional PT ASDP Daminsyah saat dihubungi memilih irit bicara dan meminta media ini untuk menghubungi atasannya Agus Supriyanto. Namun informasi dari pihak ASDP tidak berhasil didapatkan, sehingga Kepala ASDP Cabang Sinabang, Agus Supriyatno tidak dapat dihubungi.

Saat ini, transportasi darurat yang digunakan masyarakat sebagai pengganti adalah kapal boat nelayan dengan bobot 10 ton. Meskipun demikian, boat nelayan tersebut tidak dapat mengangkut keseluruhan calon penumpang asal Simeulue yang terkatung-katung di Labuhanhaji. Selain itu, biaya yang dikeluarkan calon penumpang bisa mencapai 10 kali lipat dibandingkan dengan ongkos ferry. Maklum, dengan menumpang boat nelayan, calon penumpang harus merogoh kocek sebesar Rp 150-200 ribu, padahal biasanya hanya cukup membayar Rp. 20 ribu.

Tak pelak, kondisi ini mengakibatkan harga kebutuhan pokok seperti sayuran, telur, dan minyak goreng di Simeulue, terutama Kota Sinabang mendadak naik hingga 20 persen. Menurut Ketua Pasar Inpres Sinabang, Nana Prana Putra, kenaikan harga sembako tersebut akibat mahalnya biaya transportasi. Sebab, barang dagangan yang mereka dapatkan memakai jasa angkutan kapal boat nelayan yang lebih mahal dari biaya sebelumnya.

Nana juga menjelaskan, hampir semua pedagang tersebut mendapatkan pasokan barang dagangannya dari luar daerah. Ini karena di Simeulue, produksi sayuran tidak bisa diharapkan. Pasalnya, hasil sayuran di pulau itu hanya bisa menghasilkan cabe. “Itu pun hanya musiman dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para pembeli,” ujar Nana.

Tidak beroperasinya transportasi laut andalan pulau itu, jelas menjadi persoalan besar bagi masyarakat di pulau Simeulue. Sebab, selain biayanya yang murah, ferry juga merupakan angkutan alternatif untuk memasok berbagai barang dari luar ke Simeulue. Sementara, pihak terkait masih tergolong lamban untuk melakukan penanggulangan terkait hal tersebut. Alamakk.***