BIREUEN - LSM GaSAK Bireuen menilai, kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2011 masih tidak sesuai harapan. Sementara kinerja kepolisian masih lemah dan terkesan tebang pilih.

RANGKUMAN itu bertajuk catatan akhir tahun Pemerintahan Kabupaten (pemkab) Bireuen. Laporan yang berisi evaluasi tata kelola dan kinerja pemerintahan kabupaten Bireuen sepanjang tahun 2011 dibawah kepemimpinan Bupati Nurdin Abdu Rahman dan Wakil Bupati Busmadar Ismail tersebut dikeluarkan oleh LSM Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen. Mukhlis Munir selaku Koordinator GaSAK Bireuen mengatakan, dari kesimpulan catatan itu, rapor yang didapat keduanya ternyata masih belum sesuai harapan masyarakat atau masih merah.

Dari segi pemberantasan korupsi misalnya. Menurut catatan GaSAK, sampai dengan akhir tahun 2011, Bireuen masih dikategorikan sebagai daerah potensial untuk melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa kasus yang diindikasikan korupsi malah tidak jelas juntrungannya. Ini seperti kasus kas bon jilid II yang melibatkan mantan Bupati Bireuen Mustafa A. Geulanggang sebesar Rp. 8 miliar. Lalu kasus korupsi pengadaan mobil dinas 2008 pada kantor Pertambangan energi dan Lingkungan hidup sebesar Rp 297 juta dengan mata anggaran APBD 2008. Saat itu, walau bagian keuangan telah membayar seluruhnya, namun beberapa bulan kemudian, mobil Mitsubishi 4 WD itu justru ditarik kembali oleh pihak Showroom karena belum dibayar. Anehnya tidak ada pelaku yang ditangkap dalam kasus ini.

Ada lagi, kasus korupsi Dana Alokasi Khusus dan APBK Bireuen tahun 2007 pada Dinas Pendidikan Bireuen yang dilakukan oleh bendahara dinas tersebut yaitu fauzan A. Rahman. Berdasarkan hasil audit BPKP NAD, yang dikeluarkan 22 Desember 2009. Dalam kasus ini, negara dirugikan sekitar Rp 439 juta. Memang, Fauzan A. Rahman ditangkap, namun sang Kepala Dinas Yusri, S. Sos, M. Si justru tak tersentuh hukum.

Kasus penggelapan pajak PPH dan PPN yang dilakukan oleh mantan Bendahara Umum Kabupaten Bireuen Muslim Syamaun, juga cukup menyita perhatian publik. Maklum, hasil audit BPKP Aceh, Muslim terbukti merugikan negara sebesar Rp. 51,3 miliar. Sayangnya, meski sempat di non-job kan, Muslim justru kembali diangkat menjadi Pj Bendahara pada Dinas Pendapatan Keuangan dan kekayaan daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen dalam mutasi terakhir di penghujung 2011. GaSAK menilai pengangkatan Muslim menjadi pukulan telak bagi penegakan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. “Nurdin Abdul Rahman selaku Bupati Bireuen, telah gagal mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan anti korupsi,” tegas Mukhlis.

Di bidang anggaran, GaSAK menilai alokasi dana masih sangat tidak memihak kepada rakyat selaku pemberi mandat. Hal ini terbukti dalam APBK 2011, alokasi dana aparatur jauh lebih besar dari belanja publik, yaitu sebesar Rp. 526 miliar untuk aparatur (belanja langsung) dan untuk publik (belanja tidak langsung) hanya Rp. 217 Miliar dari total anggaran sebesar Rp. 732 Miliar.

Yang lebih melukai hati rakyat, menurut catatan GaSAK, saat Dewan perwakilan rakyat kabupaten Bireuen mengalokasikan dana sebesar Rp. 2,9 miliar untuk tunjangan sewa rumah anggota DPRK. Saat itu, untuk jabatan ketua dianggarkan sebesar Rp 9 juta/ bulan. Wakil ketua Rp 8 juta/bulan dan Anggota Rp 7 juta per bulan.

Hutang Kabupaten Bireuen kepada pihak Ketiga sebesar Rp 30 miliar lebih, menurut GaSAK juga patut dicurigai sebagai akal-akalan saja. Sebab sampai saat ini, alokasi hutang tersebut belum jelas. Padahal dalam APBK 2011 Pemkab sudah berkomitmen untuk membayarnya.

Di bidang ekonomi rakyat, GaSAK kembali menilai jika Pemkab Bireuen masih jalan di tempat. Bukan apa-apa. Tiga buah Badan Usaha Milik daerah (BUMD) belum mampu menghasilkan keuntungan untuk daerah. Ini karena PDAM Krueng Peusangan, Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) belum menghasilkan keuntungan serupiah pun. “Ketiga perusahaan yang sempat dijagokan sebagai sumber dana bagi daerah, malah menjadi benalu di APBK,” tuding Mukhlis.

Belum lagi jika ditilik sejumlah pabrik yang sempat berdiri di Bireuen seperti pabrik minyak Jarak (minyeuk lawah), pabrik keramik, pabrik kedelai di Peudada yang kini hanya menjadi rongsokan besi tua. Kawasan industri terpadu di Batee Geulungku sampai kini juga masih belum disentuh oleh investor yang sempat ramai diberitakan akan mengelola kawasan “bebatuan dan karang” tersebut.

Di bidang lingkungan hidup, GaSAK menyorot masalah pembukaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Geurugok yang merupakan ancaman bagi masyarakat di sekitar untuk beberapa tahun kedepan. Sebab kehadiran PKS itu dinilai oleh banyak kalangan tanpa mempunyai kajian dampak AMDAL yang matang. Selain itu, kehadiran kebun kelapa sawit milik swasta dengan menebang hutan yang ada turut memperburuk keadaan. Menurut GaSAK tidak ada yang mengetahui luas lahan secara pasti yang telah ditanami sawit. Namun, yang jelas sampai dengan hari ini hutan-hutan di Bireuen terus digunduli untuk ditanami sawit.

Tak hanya itu, keberadaan tambang-tambang galian C ilegal di sepanjang DAS Peusangan juga terus menjamur. Menurut pantauan GaSAK Bireuen, puluhan usaha penambangan pasir dengan mesin sedot di sepanjang aliran sungai Peusangan tidak mengantongi izin. Pemerintah daerah sebenarnya tahu letak dan bentuk kerja-kerja yang dilakukan oleh pengusaha tambang liar. Namun terkesan justru membiarkan para pengusaha ilegal tersebut menjarah pasir di sepanjang DAS Sungai Peusangan.

Menariknya, dari sisi penegakan hukum GaSAK juga menilai jika aparat hukum khususnya Kepolisian di wilayah Bireuen belum menunjukkan hal yang menggembirakan. Sejumlah kasus kriminal dan pembunuhan berbau politik tidak mampu diungkap oleh penegak hukum. Kasus penembakan mantan panglima GAM wilayah Batee Iliek Saiful Husin alias Cage beberapa waktu lalu sampai sekarang belum berhasil dikuak oleh jajaran Polres Bireuen.

Belum lagi jajaran kepolisian ditingkat polsek yang hampir setiap malam melakukan penangkapan terhadap pengguna ganja dan shabu-shabu. Namun kebanyakan dari mereka yang ditangkap tidak sampai ke pengadilan. Kasus itu hanya sampai di Polsek setelah itu hilang begitu saja. Di sisi yang lain, tingkat penyalahgunaan narkoba di Bireuen juga terus meningkat.

Begitupun, terkait catatan akhir tahun yang diberikan GaSAK tersebut, Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bireuen Ir Razuardi Ibharim, MT mengatakan, jika hal tersebut sah-sah saja asal jelas indikatornya. “Bernilai merah? Mereka menilainya dari aspek apa? Sah-sah saja menilai, tapi harus jelas indikatornya,” ujar Razuardi. Sebaliknya Razuardi justru menilai jika sampai akhir tahun ini (2011) Pemkab Bireuen mengalami pencapaian kinerja yang sangat memuaskan. Salah satu indikatornya adalah capaian PAD yang mencapai target hampir 100 persen.***