SIMEULUE - Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) saat ini kondisinya memprihatinkan. Produksi panen sawit semakin menurun, pohon banyak yang mati, dan gaji karyawan empat bulan belum dibayar.

Halaman parkir Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, ramai seperti biasanya, Rabu pekan lalu. Puluhan kenderaaan roda empat dan roda dua, memadati parkir gedung wakil rakyat tersebut.

Di lantai dua, ada 18 anggota dewan sedang menggelar sidang. Hari itu, Ketua DPRK Simeulue, Aryaudin dipercayakan untuk memimpin sidang. Ikut hadir Direktur PDKS, Ali Uhar, staf PDKS, dan juga Darmili, Bupati pulau penghasilan cengkeh ini.

Sidang berdurasi delapan jam itu, berlangsung alot. Maklum, topik pembahasannya adalah membuka kondisi perusahaan sawit yang digagas Darmili. Alasannya, karena belum berhasil meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). Bahkan, sebagian anggota DPRK, mengkritisi kinerja PDKS yang dinilai telah membebani keuangan daerah, tanpa memberikan kontribusi berarti untuk PAD daerah tersebut.

Bayangkan, sejak 2003 hingga 2011, PDKS telah disusui dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue senilai Rp 197 miliar. Celakanya, meski Pemerintah Kabupaten Simeulue telah mengalokasikan anggaran pada PDKS, namun perusahaan milik daerah ini belum mampu membiayai kebutuhan dirinya sendiri. Apalagi untuk mengembalikan modal.

Temuan DPRK Simeulu di lapangan dan laporan pengaduan yang diterima dari karyawan perusahaan menyebutkan, kinerja PDKS semakin buruk. Produksi panen sawit semakin menurun, terhitung Januari sampai Juli 2011, hasil panen sawit 1. 700 ton per bulan. Dan, terjadi penurunan drastis sejak Juli hingga Oktober 2011, menjadi 500 ton per bulan. “Hal ini terjadi akibat kurangnya perawatan tanaman, terutama pemupukkan dan saluran air, sehingga banyak ditemui tanaman yang sudah mati akibat kurangnya pemupukan dan pohon digenangi air,” ungkap Mawardi Nasra.

Padahal kata Mawardi, dana untuk pembelian pupuk sudah dianggarkan di APBK 2011 sebesar Rp 9 miliar lebih. Anehnya, dana yang dianggarkan untuk pembelian pupuk tadi, dialihkan untuk jaminan proyek pembangunan kelapa sawit. “Saya sendiri sebagai anggota tidak mengetahui adanya pemberitahuan dari pihak eksekutif dan PDKS kepada DPRK, terkait pengalihan dana tersebut,” ketus Mawardi.

Tak hanya itu, penjualan hasil panen sawit yang dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di daratan Aceh, pernah ditolak. Itu karena, hasil panen yang dijual tidak memiliki kualitas. Sehingga, buah sawit tidak layak dijual. Bahkan, DPRK Simeulue menemukan penjualan sawit keluar daerah dengan menggunakan angkutan bernomor plat kenderaan dinas Pemda Simeulue. “Kalau butuh nomor plat polisinya ada sama saya,” ujar Mawardi.

Menurut anggota DPRK yang berpengalaman puluhan tahun di bidang perkebunan sawit, persoalan mendasar yang harus dibenahi PDKS adalah manajemen perusahaan. Karena, penempatan karyawan diduga tidak sesuai standarisasi alias tidak disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Sebaliknya, penempatan karyawan cenderung berdasarkan kebutuhan dan hubungan pribadi atau personal, bukan berdasarkan kompetensi. Sehingga, ada golongan dua yang membawahi golongan tiga. “Ibaratnya kapten membawahi letnan kolonel,” katanya.

Mawardi mengusulkan, selain melakukan restrukturisasi pengurus, perusahaan perlu membuat bisnis plan, untuk mengetahui target yang akan dicapai PDKS. Kemudian, perlu dievaluasi terhadap pejabat yang ada dalam PDKS dan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan atau diklat tentang perkebunan sawit.

Tak hanya produksi panen sawit yang menurun, PDKS juga terkesan tidak mampu membayar upah karyawan. Laporan yang diterima DPRK, perusahaan tersebut pernah menunda pembayaran gaji karyawan selama empat bulan, karena tidak adanya dana.

Selain Mawardi, M. Khoni dari Partai Nasional Bangsa (PNB) menuding PDKS melakukan pemborosan keuangan daerah. Temuannya di lapangan, banyak pupuk sawit yang dibiarkan terbengkalai begitu saja di bawah pohon sawit sehingga basah. “Tidak hanya itu, kami menemukan banyak sawit yang terbuang di dalam jurang, tetapi dibiarkan begitu saja,” keritik M. Khoni.

Misalnya, ada salah truk terbalik ke dalam jurang bersama muatan buah sawit, namun sawit yang terbuang tersebut, dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk mengambilnya kembali. “Setelah kami hitung-hitung sawit yang terbuang itu senilai Rp 10 juta,” lanjutnya.

Setali tiga uang, Hasan Sanusi dari Partai PPP menyayangkan sikap PDKS yang tidak pernah melaporkan pegelolaan perusahaan tersebut kepada DPRK. Sebagai anggota dewan senior sejak terbentuknya DPRK Simeulue, Hasan mengaku belum mengetahui laporan perkembangan pengelolaan perusahaan sawit tersebut. “Hampir 10 tahun PDKS terbentuk, namun tidak pernah melaporkan realisasi anggaran dan kegiatannya, meskipun telah berulang kali diminta DPRK. Sehingga mustahil DPRK dapat menilai adanya perkembangan dan peningkatan berarti dalam mengolah keuangan daerah yang telah disubsidi mencapai Rp 200 miliar,” tuding Hasan Sanusi.

Parahnya lagi, selain DPRK menilai kinerja PDKS gagal dalam mewujudkan penigkatan PAD, manajemen perusahaan yang buruk, PDKS sering tidak melakukan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap temuan DPRK terkait adanya kejanggalan di PDKS, lembaga tersebut selalu meminta pertanggungjawaban secara tertulis, namun permintaan itu tetap saja tidak pernah diindahkan.

Meskipun PDKS menuai kritikan dari anggota DPRK Simeulue, juga mendapat dukungan dan pujian dari beberapa anggota DPRK lainnya. Lihatlah dukungan yang diberikan Johan Jalla. Itu bisa dipahami karena keterbatasan yang kemampuan dimiliki perusahaan tersebut.

Mantan karyawan PDKS ini meminta peserta sidang untuk fokus mengupayakan terbitnya izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit tadi. Alasannya, tanpa izin HGU lembaga donor seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Islamic Developmend Bank (IDB) tidak berani mengucurkan pinjaman modal untuk biaya pembangunan pabrik kelapa sawit di Simeulue.

“Saya tidak setuju jika dilakukan restrukrisasi terhadap pengurus personil perusahaan PDKS, begitu juga dengan pemotongan gaji Direktur PDKS. Yang penting sekarang bagaimana upaya dan peran DPRK membantu untuk mendapatkan izin HGU PDKS,” harapan Johan.

Rahmad membenarkan kritikan yang ditujukan rekan-rekannya terhadap buruknya kinerja PDKS. Tetapi, anggota dewan yang sebelumnya berprofesi sebagai wartawan asal media Sumatra Utara ini, mendukung upaya perbaikan terhadap perusahaan yang digagas Bupati Darmili. “Sebagai pencetus PDKS, kami mendukung Bupati melakukan perbaikan, karena PDKS didirikan bertujuan untuk menampung tenaga kerja dan mengatasi kemiskinan di daerah ini,” dukung Rahmad.

Menyikapi kritikan dan pujian yang dialamatkan para wakil rakyat tadi, Direktur PDKS, Ali Uhar hanya bisa bersikap pasrah. “Kami memaklumi belum bisa memberikan hasil yang memuaskan dari pekerjaan perusahaan kami. Dan kami bersedia diarahkan untuk memperbaikinya. Dan, terkait data tertulis yang diminta, dalam waktu dua atau tiga hari akan kami berikan kepada DPRK,” kata Ali Uhar.

Berbeda dengan Darmili, Bupati yang selalu kerap dipuji sebagai penggagas berdirinya PDKS ini, tidak menerima semua kritikan dan saran yang berasal dari wakil rakyat tersebut. Salah satunya pengalihan dana pemupukan yang digunakan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit. Darmili mengatakan, dana tersebut dialihkan sudah diberitahukan kepada DPRK dan tujuannya untuk mensukseskan pembangunan pabrik kelapa sawit yang sudah ditenderkan proyek pembangunannya.

Hal itu ditempuh, akibat gagalnya perolehan dana pinjaman dari IDB dan BSM. Semula, lembaga donor tersebut berjanji akan memberikan pinjaman modal untuk pembangunan pabrik kelapa sawit, tetapi gagal disebabkan PDKS belum mengantongi izin HGU.

Lantas, apa kata Darmili? “Gagalnya pemasangan patok tapal batas di lahan masyarakat akibat adanya provokator. Provokasi yang dilakukan kepada masyarakat berasal dari beberapa anggota dewan ini juga. Semula masyarakat di dua kecamatan seperti Simeulue Tengah dan Tepah Barat telah bersedia dilakukan pemasangan patok di lahannya, namun karena di provokasi dari Kecamatan Salang sehingga pematokan 100 tapal batas itu gagal,” tuding Darmili.

Gayung bersambut. Meskipun Darmili tidak menyebutkan nama anggota dewan yang dituduhnya sebagai penghalang dalam memperoleh izin HGU PDKS. Anggota dewan dari Partai Aceh Maryakub, menyikapi tuduhan Darmili tadi. Anggota DPRK yang berasal dari wilayah pemilihan Kecamatan Salang ini menolak untuk memberikan dukungan kepada Pemda, apabila pematokan lahan masyarakat tidak mendapat persetujuan dari masyarakat. “Terus terang saya tidak mendukung kalau Pemda memaksakan pemasangan patok tapal batas tanpa persetujuan dari masyarakat pemilik lahan. Wajar saya tidak mendukung karena keberadaan saya di DPRK ini merupakan dari suara pemilihan mereka,” tantang Maryakub.

Usai mendengar tanggapan Maryakub, pimpinan DPRK Asdian Yasin menutup sidang dengan menyimpulkan bahwa daerah akan memberikan dukungan dana untuk biaya pemupukan kepada PDKS, yang bersumber dari dana APBK 2012 yang akan disesuaikan. Kemudian, DPRK sepakat akan memberikan dana untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang disesuaikan dengan keuangan daerah tahun 2012. Tak hanya itu, DPRK meminta kepada PDKS untuk mengatur personil pengurus perusahaan sesuai standarnisasi dan kebutuhan.

Selanjutnya, melakukan restrukrisasi pengurus perusahaan. PDKS juga diminta untuk menyampaikan laporan setiap tanggal 10 bulan yang berjalan, kepada DPRK.

Sidang pembahasan terkait buruknya kinerja PDKS berdasarkan penilaian DPRK bukan hal yang baru terjadi. Temuan-temuan kejanggalan pengelolaan keuangan daerah yang dilakonkan pemerintahan setempat, selalu menghiasi perdebatan di ruangan sidang gedung DPRK. Namun, semua temuan tersebut tidak menghasilkan perubahan perbaikan.

Bahkan pada setiap sidang, anggota DPRK selalu menemukan kesalahan yang sama. Misal, sidang pembahasan kinerja PDKS selalu mengupas tentang tertutupnya data dari perusahaan tersebut. Anehnya lagi, sudah hampir 10 tahun PDKS berdiri, DPRK masih belum mengetahui jumlah karyawan tetap dan karyawan lepas pada perusahaan tersebut. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan perusahaan yang telah menelan biaya Rp 197 miliar.***