ACEH SELATAN - Bakal calon Bupati Abdya, Sulaiman Adamy disebut-sebut masih terjerat utang Rp 900 juta kepada Ir H. Azwar Asyek. Melalui kuasa hukum Amdial, SH.H Azwar Asyek menuntut pembayaran utang tersebut. Ganjalan menjelang Pemilukada?

“BERSIH-BERSIH” menjelang Pemilukada itu penting. Apalagi jika tampil sebagai bakal calon Bupati. Agaknya, langkah itulah yang harus dilakukan Sulaiman Adamy, bakal calon Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Maklum, hingga kini, dia kabarnya masih terjerat utang Rp 900 juta kepada Ir. H. Azwar Asyek, salah seorang pengusaha di kota itu.

Kepada media ini, Rabu pekan lalu, kuasa hukum Azwar Asyek, Amdial SH mengamini masalah ini. “Itu utang pribadi Sulaiman Adamy Rp 925.668.000,” kata Amdial melalui telpon seluler.

Menurut Amdial, karena terkesan ogah membayar, pihaknya sudah melayangkan surat somasi (peringatan) kepada Sulaiman Adamy. Tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, Ketua KIP Aceh Barat Daya, Ketua Panwaslu Aceh sertaKetua Panwaslu Abdya. “Itu karena dia masih terlibat hutang dengan klien kami,” sebut Amdial.

Tak hanya itu, karena Sulaiman Adamy diusung Partai Golkar. Pihaknya sebut Amdial, juga mengirim salinan surat somasi tadi kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, di Jakarta, Ketua DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, DPD II Partai Golkar Abdya, Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, Kepala Kepolisian Abdya serta Kepala Kejaksaan Negeri Abdya. “Surat somasi klien saya itu juga saya tembuskan kepada pihak terkait, seperti DPP Golkar, PN, KIP, dan Panwaslu,” papar Amdial.

Benarkah? Saat dihubungi media ini, Sulaiman Adamy menjelaskan, utang tersebut sudah dibayar secara bertahap. “Uang itu sudah saya bayar secara ansuran,” ujar Sulaiman Adamy, Kamis pekan lalu. Tapi, sesuai isi surat somasi Azwar Asyek, Sulaiman baru melunasi Rp 50 juta melalui H Ramli. Karena itu, sisa utang mantan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Aceh Selatan (BUMD) Fajar Selatan ini, masih tersisa Rp 925.668.000.

Surat somasi tersebut juga diakui Ketua Panwaslu Aceh, Nyak Arief Abdillah. Dia mengaku sudah menerima surat somasi itu. Makanya, Panwaslu Aceh telah meminta Panwaslu Aceh Barat Daya (Abdya) untuk menelusuri dan mempelajari surat somasi yang dialamatkan kepada Sulaiman Adamy. “Benar kami ada menerima somasi tersebut dan sudah kami minta telusuri kepada Panwaslu Abdya,” jelas Nyak Arief melalui telpon, Sabtu pekan lalu.Hari itu Nyak Arief Abdillah mengaku sedang di Jakarta.

Dalam somasi kedua yang diberi kuasa kepada Amdial, SH, tanggal 21 Juni 2011 menyebutkan.Sesuai surat pernyataan pembayaran biaya penyelesaian proyek jembatan reklamasi Pantai Tapaktuan, kontrak atas nama CV. Muda Setya Group, tanggal 2 September 2008, Sulaiman Adamy telah meminjam sejumlah uang tunai kepada H. Azwar Asyek Rp 297.689.000.Dalam surat itu, Sulaiman Adamy menyatakan akan membayar jika termin proyek sudah tuntas dikerjakan.

Nah, apabila Sulaiman Adamy tidak memenuhi atau mengingkari pernyataan tersebut, dia mengaku dan bersedia masalah tadi diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pada poin kedua, tanggal 14 Oktober 2008, Sulaiman Adamy ada meminjam uang tunai sebesar Rp 677.979.000.Utang piutang ini, juga diakui akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Lalu, pada poin ketiga surat somasi itu menjelaskan, berdasarkan dua penjelasan tadi, Sulaiman Adamy ada berhutang senilai Rp 975.668.000,- dari Ir. H. Azwar Asyek. Celakanya, menurut keterangan somasi tadi, Sulaiman Adamy diduga tidak punya itikat baik untuk melunasi hutang dimaksud. Padahal, semua proyek yang disebutkan Sulaiman Adamy sudah selesai dikerjakan.Itu sebabnya, Sulaiman Adamy diduga telah melakukan penipuan. Apa dimaksud penipuan?Itu diatur dalam pasal 378 KUHPidana.

Sesuai peraturan KPU Nomor: 13 tahun 2010, tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disahkan tanggal 24 Juni 2010.Pada ketentuan pasal 9 yang mengatur tentang persyaratan bakal calon di ayat (1) menegaskan, salah satunya adalah tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara. “Salah satu syarat bakal calon kepala daerah adalah diatur dalam peraturan KPU nomo 13 tahun 2010,” sebut Amdial.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor: 13 tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, telah dijelaskan dan diuraikan pada poin 6 huruf j dan poin 7. “Secara yuridis Sulaiman Adamy diduga telah memberikan keterangan palsu tentang bersih diri sebagai calon kepala daerah Abdya,” ujar Amdial.

Karena itu, melalui somasi kedua, Amdial meminta instansi terkait untuk mengambil tindakan tegas terhadap Sulaiman Adamy. Dan, meminta ditinjau ulang pencalonanannya sebagai bakal calon Bupati Abdya. Amdial juga “mengancam” akan melaporkan Sulaiman Adamy kepada pihak terkait sesuai hukum berlaku. “Jika saudara tidak ada itikad baik untuk menanggapi somasi kedua ini dan melunasi sisa utang, kami akan melaporkan saudara kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” gertak Azwar Asyek melalui somasinya, tertanggal 31 Oktober 2011. Sampaikah kasus ini ke ranah hukum? Kita lihat saja.***