SIMEULUE - Satu persatu warga non muslim di Desa Pulau Siumat, Kabupaten Simeulue memilih menjadi mualaf.Terbukti, hingga akhir tahun 2011 jumlah mereka sudah mencapai 30 orang. Ironisnya keberadaan mereka masihdipandang sebelah mata, tanpa pembekalan ilmu agama Islam terutama penguatan aqidah dari instansi pemerintah daerah setempat.

SEPTEMBER bulan lalu, genap 24 tahun Fahlinudin mendiami Pulau Siumat, Kabupaten Simeulue. Bersama keluarga kecilnya, ia menapakkan kaki di pulau yang terletak sekitar 16 mil dari Kota Sinabang itu, sejak tahun 1987. Dua tahun di pulau tersebut, Fahlinudin bersama istri dan empat anaknya diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk memeluk agama Islam. Sejak itu, mereka pun mulai belajar tentang ilmu agama Islam melalui warga muslim di desa setempat. Begitupun, sejak menjadi muslim,lelaki berusia 53 tahun ini mengaku belum begitu banyak mengetahui tentang Islam. “Selama ini kami hanya bertanya dan belajar dari warga-warga yang ada disini,” katanya.

Pada tahun 2009, Dinas Syariat Islam Aceh pernah menempatkan seorang da’i untuk mengadakan pengajian dan pemantapan aqidah di pulau itu. Namun sayang, da’i tersebut ternyata hanya mampu bertahan selama dua hari,dan kemudian mengundurkan diri. Di awal Desember tahun ini, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh kembali menempatkan seorang da’i ke Pulau Siumat. Dengan keberadaan da’i ini warga disana merasa terbantu dalam mendapatkan ilmu agama. “Alhamdulillah beberapa hari ini, kami mengikuti pengajian yang diberikan ustad Arifin. Selama ini belum ada pengajian yang rutin dilakukan disini. Dan mudah-mudahan keberadaan ustad ini bisa membantu kami mendalami ilmu agama,” keluhFahlinudin.

Selain keluarga Fahlinudin, warga non muslim lainnya yang telah memeluk agama Islam di pulau itu sudah mencapai 30 orang. Ironisnya, mereka kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Jangankan memperoleh hak dana zakat yang terkumpul dari lembaga Baitul mal, pembekalan ilmu agama dari instansi terkait bisa dikatakan nihil.

Kepala Desa Pulau Siumat, Syahrul mengharapkan adanya perhatian dari instansi terkait terhadap para warga yang telah memeluk agama Islam. “Selama ini, mereka yang telah memeluk agama Islam hanya diberikan pemahaman agama oleh tokoh-tokoh agama yang ada disini. Harapan kita, pemerintah lebih memperhatikan lagi warga yang telah memeluk agama Islam dengan membuat pengajian yang rutin, agar mereka dapat memahami dan tidak berpaling ke agama lain,” harapnya.

Syahrul beralasan, selain kurangnya pembekalan agama terhadap mereka yang telah memeluk agama Islam, di desanya juga masih rutin dilakukannya aktivitas kebaktian ibadah agama non muslim. Dari 76 KK atau 250 jiwa penduduk yang dipimpinnya, masih ada lima KK atau 30 warga lagi yang masih memeluk agama Kristen. Meskipun jumlahnya sedikit, namun komunitas agama Kristen yang ada disana rutin melakukan kebaktian. “Memang kita tidak berhak melarang setiap orang menjalankan ibadah mereka masing-masing, tetapi kalau menjadikan salah satu rumah warga menjadi tempat ibadah untuk umum sama halnya dengan rumah ibadah umum. Kebaktian yang dilakukan jemaat Kristen perlahan-lahan dapat mempengaruhi warga muslim. Karena setiap melakukan kebaktian, warga non muslim disini selalu mendatangkan jemaat mereka dari luar hingga mencapai 30 orang,” ungkap Syahrul.

Sejak tahun 2007 lalu, setiap minggunya, Pulau Siumat selalu kedatangan tamu non muslim yang berasal dari Sinabang dan luar daerah. Kedatangan mereka ke pulau itu khusus untuk melakukan kebaktian ibadah Kristen. “Mereka sering datang antara hari Sabtu hingga Minggu. Aktivitas yang dilakukan mengadakan kebaktian seperti nyanyi-nyanyian di salah satu rumah warga seperti halnya kebaktian di gereja,” ujar Syahrul.

Bahkan, saat masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tahun 2007 lalu, kegiatan mereka juga ikut diramaikan pekerja-pekerja NGO non muslim. Mereka sengaja datang ke Pulau Siumat untuk beribadah. “Mereka datang ke sini untuk beribadah. Sebelum beribadah mereka membuat acara bakar-bakar ikan dan keesokannya hari Minggu, mereka sembahyang dengan cara berkhutbah dan bernyanyi bersama-sama dalam sebuah rumah warga non muslim disini. Tak hanya itu mereka juga sering terlihat di pinggir pantai untuk melakukan pembaptisan,” tutur sumber media ini.

Pada tahun 2009 lalu kunjungan non muslim ke pulau itu mendapat perlawanan dari warga muslim setempat. Kepala desa memanggil perwakilan warga non muslim di pulau itu untuk diberikan teguran. “Namun saat ditanyakan, mereka mengaku telah mendapat izin dari mantan kepala desa sebelumnya Aji Ajhar untuk melakukan ibadah disini,” ujar Syahrul.

Teguran kepala desa tadi tidak diindahkan warga non muslim yang ada di pulau itu. Aktivitas ibadah mereka tetap berjalan. Sehingga Agustus lalu, aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat mengadakan musyawarah di masjid Misbahul Jannah dan kesimpulannya mereka menegur warga non muslim dengan menyampaikan pengumuman melalui pengeras suara masjid. “Hasil rapat, kami memberikan teguran dengan mengumumkan di masjid agar warga non muslim dapat menghargai dan tidak mempengaruhi warga Islam di pulau ini,” sebut Syahrul.

Namun teguran itu masih juga tidak diindahkan warga non muslim yang ada disana. Rutinitas ibadah mereka tetap berlangsung dengan mendatangkan para pendeta dari luar untuk memimpin ibadah mereka. Namun kini, jumlah mereka berangsur-angsur berkurang, tamu-tamu non muslim yang dari luar sudah enggan menginjakkan kaki ke pulau itu. “Hanya satu atau dua orang saja yang datang, dan itu hanya pendeta saja yang datang memimpin jemaat tadi,” kata kades.

Kehadiran tamu-tamu non muslim dari luar sudah dilaporkan aparat desa ke instansi terkait, bahkan termasuk seorang warga yang telah kembali memeluk agamanya semula. Namun hingga saat ini tidak ada tindakan yang dilakukan. Anehnya, Kantor Kementerian Agama, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyratan Ulama, Forum Komunikasi Umat Beragama,dan lembaga Baitul Mal belum menyikapi persoalan di Pulau Siumat tadi.

Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue, Hasbi Hendra mengaku tidak mengetahui persoalan yang terjadi di pulau tersebut. Dan dinasnya selama ini tidak pernah membuat program terkait pembekalan ilmu agama kepada para mualaf. “Terus terang kami belum pernah menerima laporan adanya mualaf di sana, baik itu dari kades, Kantor Kemenag, dan instansi lainnya. Kalau ini dilaporkan, mungkin kita akan mengupayakan program yang berkaitan penguatan ilmu agama kepada mualaf,” ujar Hasbi Hendra.

Hasbi Hendra mengatakan Dinas Syariat Islam setempat telah mengajukan program antisipasi pendangkalan agama melalui anggaran Pemda Simeulue dan Aceh tahun akan datang. “Insya Allah, kalau dikabulkan melalui anggaran 2012 oleh pemda TK I maupun TK II, Dinas Syariat Islam akan mengantisipasi adanya pendangkalan agama terutama terhadap mualaf,” katanya.

Berbeda dengan Dinas Syariat Islam, Ketua Majelis Permusyaratan Ulama (MPU) Simelue Muhcsin Raf mengaku telah mendapatkan laporan terkait aktivitas warga non muslim di Pulau Siumat. “Rencana dalam waktu dekat kami akan meninjau pulau itu. Karena laporan yang kami terima sudah ada warga yang memeluk agama Islam menjadi murtad,” kata Muhksin Raf.

Menurutnya, MPU telah menggelar program pelatihan penguatan aqidah yang bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam 15 November lalu. Sedangkan melalui Baitul Mal, MPU akan menyalurkan bantuan untuk biaya hidup dan pembinaan keagamaan kepada mualaf sebesar Rp 26 juta tahun ini.

Lembaga Baitu Mal juga telah mengumpulkan dana yang berasal dari zakat dan infaq mulai Januari hingga Desember 2010 sebesar Rp 1.6 milyar. Dana itu disalurkan di tahun 2011 untuk tujuh bagian yakni kepada fakir, miskin, ibnu sabil, amil, gharimin, fisabilillah, dan mualaf. Untuk mualaf, Baitul Mal mengalokasikan dana sebesar Rp 26 juta. “Tetapi dana itu belum semuanya kita salurkan terutama dana untuk kaum mualaf. Karena petugas sedang melakukan pendataan terkait jumlah mualaf tahun ini,” ungkap Sekretaris Baitul Mal Alamsyah.

Ironisnya, sebelumnya instansi terkait tidak pernah menyalurkan dana bantuan kepada warga yang sudah memeluk agama Islam di sana. Padahal setiap tahunnya, lembaga Baitul Mal memiliki dana yang terkumpul dari zakat dan infaq hingga mencapai milyaran rupiah.

Alamsyah beralasan, keterlambatan penyaluran dana Baitul Mal akibat kurangnya tenaga dan keterbatasan fasilitas. Lembaga Baitul Mal di Simeulue dibentuk akhir 2004 dan pengurusnya terdiri dari PNS yang bekerja di Dinas Syariat Islam, MPU, dan instansi lainnya. Sejak dibentuk lembaga tadi belum memiliki kantor hingga Agustus 2011. “Sejak awal saya langsung menjadi ketuanya. Saat itu pengurusnya sebanyak 18 orang dan rangkap jabatan dengan bekerja di instansi lainnya seperti Dinas Syariat Islam dan MPU. Baru Agustus lalu Baitul Mal memiliki kantor yakni di bangunan Islamic Center,” kata Alamsyah.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) H. Azharudin Agur mengaku belum mengetahui adanya aktivitas ibadah yang dilakukan umat Kristen di Pulau Siumat. Dia mengatakan kegiatan itu tidak dilaporkan ke FKUB. “Kegiatan itu harus mendapat izin dari masyarakat setempat. Syaratnya kepala desa meminta izin kepada FKUB, kemudian kita akan mengkaji untuk pemberian rekomendasi izin tersebut jika tidak meresahkan warga lainnya,” tegas mantan Ketua DPRK Simeulue.

Begitu juga dengan Bupati Simeulue Drs. H. Darmili mengaku belum mengetahui tentang tidak adanya pembinaan terhadap mualaf yang dilakukan jajarannya. “ Saya baru tahu, dan saya berjanji akan memanggil instansi terkait seperti Dinas syariat Islam, Kemenag, dan lainnya untuk menyikapi hal ini,” janji Darmili.

Mantan Pelaksana Tugas lapangan Pendampingan Mualaf Se-Aceh, Sabu Nasir mengatakan, keberadaan mualaf di kalangan warga muslim seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari instansi terkait. Mereka harus mendapatkan pembinaan untuk penguatan aqidah, amalia, persaudaraan, dan finansial. “MPU, Dinas Syariat Islam, Kantor Agama, FKUB, dan Baitul Mal yang menjadi instansi terkait harus melakukan pembinaan terhadapat mualaf,” ungkap Sabu Nasir.

Dia menjelaskan, Kantor Agama, MPU, dan Dinas Syariat Islam harus melakukan pembinaan dalam penguatan aqidah dan amalia. “Untuk pembinaan penguatan persaudaraan adalah bidang FKUB, kemudian untuk membantu dari bidang finansial itu tugasnya Baitul Mal berdasarkan dana yang ada,” urai Sabu Nasir. Alamak!