Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin, merasa keberatan dengan isu yang beredar, tentang ketidakpedulian Pemko Banda Aceh dalam merespon insiden Luengbata. Mawardy menilai, pernyataan tersebut terlalu berlebihan. Sebab, selama ini tidak ada hak dan permintaan mereka yang tidak dipenuhi Pemko Banda Aceh. Berikut keterangan Ketua Partai Demokrat Aceh itu kepada Fitri Juliana dari MODUS ACEH di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu. Pasca insiden penertiban di Luengbata, Kasatpol PP Banda Aceh mengundurkan diri. Apa penyebabnya? Pengunduran diri Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Dwi Putrasyah itu memang benar. Bahkan sekarang kita telah melantik penggantinya pada Senin, 12 Juli lalu. Setahu saya pengunduran diri Pak Dwi, karena ia tidak sanggup menghadapi permasalahan yang ada.....

  Penertiban kota yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Banda Aceh, menuai amuk massa. Dua unit Mobil Satpol PP dirusak massa.   Fitri Juliana   Perolehan penghargaan Adipura bagi Kota Banda Aceh, menjadi pemicu dan kian memotivasi Pemko setempat untuk terus berbenah diri. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh bersama seluruh unsur Muspida membentuk Tim Komite Aksi Penertiban Kota Banda Aceh. Tim ini disahkan pada 24 Juni 2010 lalu dan mulai melakukan operasi penertiban di sepanjang Jalan Tgk. Imum Luengbata, sejak Senin, 5 Juli lalu. Operasi perdana itu, selain menjadikan Kota Banda Aceh tertib, bersih dan indah, juga dalam menyongsong Visit Banda Aceh Years 2011. Ada beberapa item.....

  Harapan masyarakat agar kinerja anggota DPRA berjalan lebih baik dari periode lalu, ternyata belum menunjukkan hasil. Pengesahan Qanun nihil. Berdampak buruk terhadap daerah.   Juli Saidi   GEDUNG Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jalan Teungku Daud Beureueh, Banda Aceh, tampak sepi. Jumlah pengunjung yang mampir pun tak begitu ramai. Maklum, biasanya, hampir setiap komisi ramai ‘disatroni’ masyarakat dari berbagai daerah. Terutama para mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ada dari unsur Partai Aceh (PA) maupun Komite Peralihan Aceh (KPA) dari seantero Aceh. Keperluan pun beragam. Mulai dari mengajukan proposal atau permohonan bantuan hingga ‘meminta’ jatah proyek. Termasuk bantuan sosial lain seperti anak, istri.....

    Hingga kini belum satu pun qanun yang dibahas. Kinerja mereka dinilai lamban. Pantaskah alasan masih belajar disuarakan?   Juli Saidi   Sembilan bulan bukanlah waktu panjang. Tapi, tak juga singkat untuk mengerjakan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat. Namun apa lacur, potret tak elok itulah yang kini diperlihatkan anggota DPR Aceh periode 2009-2014. Bayangkan, hingga kini belum satu pun qanun yang dibahas. Padahal, kegiatan legislasi itu sangat penting, guna menggerakkan dan menentukan arah serta pembangunan Aceh. Berbagai penilaian tak sedap, kemudian muncul. Salah satunya, kinerja para wakil rakyat tadi dinilai lamban. Belum lagi soal kehadiran saat persidangan. Jumlahnya terkadang tak mencapai setengah dari 69 anggota DPR.....

Dua Kuasa Pertambangan (KP), PT. LSM dan PT. PSU, asoi geboi mengeruk dan menjual hasil perut bumi Aceh hingga ke luar negeri. Warga berteriak soal dampak sosial dan lingkungan. Keberatan warga Lhong, Aceh Besar itu sudah sering diutarakan sejak 2008 lalu. Mereka berulang kali berdelegasi ke Pemkab dan DPRK Aceh Besar, untuk menyampaikan persoalan ganti rugi lahan yang dinilai belum layak. Bayangkan, PT. LSM membayar Rp 10 ribu untuk permeter tanah warga di sana. Angka ini, menurut sejumlah warga Lhoong, berbanding jauh dengan keuntungan yang di dapat PT. LSM dari hasil mengeruk perut bumi endatu mereka itu. Harga baja di pasar dunia memang sedang melejit seiring melonjaknya harga biji besi. Sementara, hingga Agustus 2009 lalu saja, PT. LSM sudah berhasil mengekspor 55 ribu metrik.....