http://www.modusaceh.com TABLOID BERITA MINGGUAN - BIJAK TANPA MEMIHAK id Sun, 01 Aug 2010 03:50:19 +0700 Sun, 01 Aug 2010 03:50:19 +0700 Copyright (C) 2009-2010 MODUSACEH.COM RSS Generator Jarum jam menujukan pukul 10.30 Wib, Kamis pekan lalu. Rumah Makan Cut Dek, Jalan T. Nyak Makam, Lambhuk Banda Aceh, masih sepi. Kalau pun ada, hanya satu-dua petugas yang sedang menyediakan makanan dan membersihkan meja. Pagi menjelang siang, Kamis pekan lalu itu pula, Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab), M. Nasir Lado, yang pernah bergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai Ulee Sago Pase Raya, Wilayah Meureuhom Daya, tahun  1998, mengundurkan diri. Forkab dibentuk pada 2006, waktu itu Mustafa Abubakar menjabat Gubernur Aceh (Pjs). M. Nasir Lado dipercaya sebagai Ketua Umum, selama lima tahun (2006-2011). Karena hasrat ingin pulang ke daerah asal, M. Nasir Lado, kelahiran 25 Juni 1965 di Teunom, Aceh Jaya, resmi menyerahkan jabatannya kepada Syarbaini, Ketua Forkab Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 7 Mei 2010. penyerahan pucuk pimpinan tersebut, berdasarkan surat, nomor: 01/forkab-NAD/V/2010. Nah, apa saja.....]]> Wed, 19 May 2010 19:05:00 WIT Berkunjung ke Aceh, Said Zainal Abidin seraya pulang kampung. Dua hari lawatannya ke tanoh endatu, Dia melakukan sosialisasi di sejumlah tempat. Mulai dari bertemu ulama, pejabat, hingga legislatif Aceh. Ini sinergi dengan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni pencegahan. “Kita menyebutnya: memahami untuk membasmi,” kata putra Aceh berusia 68 tahun ini. Upaya pemberantasan korupsi memang tak cukup hanya dengan mengedepankan penindakan. Bagi KPK, kata Said, mengantisipasi serangan balik para koruptor  atau coruptor fight back merupakan agenda penting. Itu sebabnya, masyarakat perlu mendapat pembekalan. “Karena coruptor fight back ini berbasis pada masyarakat, bukan hanya tanggungjawab KPK semata,” kata mantan Anggota DPR RI ini.  Seusai menghadiri talkshow di salah satu stasiun TV lokal, selama lebih dari 20 menit, Kamis malam pekan lalu, Dadang Heryanto dan Rizki Adhar dari MODUS ACEH,.....]]> Wed, 18 Nov 2009 15:52:36 WIT Di sela diskusi yang digelar Transparency Internasional Indonesia (TII) bertema: The Global Coalition Against Corrupsion, di Banda Aceh, pekan lalu. MODUS ACEH mendapat kesempatan untuk melakukan wawancara khusus dengan Sekretaris Jenderal TII, Teten Masduki. Secara umum, Teten menjelaskan persoalan korupsi di Aceh. Di mata Teten, kondisi dan dinamika politik yang dilakonkan para pejabat dan rakyat Aceh saat ini, dinilai mantan Direktur ICW itu, justeru dapat merugikan posisi Aceh sendiri di mata nasional dan Internasional, khususnya dalam misi tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. “Dulu,  orang Aceh yang syariat Islam ini, anti Jawa (Jakarta—red) dan benci Orde Baru. Kini, tak ada beda lagi antara Aceh dengan daerah lain di Indonesia,” sebut Teten. Harusnya, Aceh menjadi contoh bagi Indonesia dalam tata pemerintah yang bersih. “Terus terang, saya kecewa melihat kenyataan.....]]> Sat, 15 Aug 2009 16:47:44 WIT Bagi Abdul Rifa’i Sholeh, independen, integritas dan profesional merupakan syarat mutlak yang mesti dimiliki BPK, baik ditingkat pusat maupun perwakilan di daerah. Meski mewujudkannya secara total, bukanlah pekerjaan mudah. Tapi, “Kearah sana, step by step, terus kita tingkatkan,” kata Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh. Ini penting. Karena, dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, kata Rifa’i, upaya intervensi dari pihak tertentu pasti akan selalu ada. Lalu bagaimana penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Aceh? Rabu, pekan lalu, Rifa’i menerima dua wartawan MODUS ACEH, Dadang Heryanto dan Juli Saidi untuk wawancara khusus di kantornya, Jalan Daud Beureueh, nomor 145, Banda Aceh. Didampingi Kasubag Humas, Rizaldy Arfah dan Kepala Sub Audit NAD 1, H. Agus Khotib, SE, Msi, Ak, Rifa’i menjelaskan mulai dari visi dan misi hingga upaya untuk menciptakan tata kelola.....]]> Wed, 29 Jul 2009 14:37:45 WIT Masih ingat Cut Yetty Indra Binti M.T Puteh? Dia terpidana kasus penipuan dan penggelapan mobil rental, tahun 2008 lalu. Setelah lama  tak terdengar, bukan berarti Cut Yetty tutup buku. Ibu rumah tangga yang terkenal “licin” ini, kembali bersentuhan dengan hukum. Ia ditohok tim penyidik Polda Aceh sebagai pelaku money laundering. “Benar, Cut Yetty berdasarkan permintaan dari Kapolda melalui Kabareskrim, dan sudah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM untuk dipindahkan ke Rutan Jantho. Menurut penyidik, ada pelimpahan perkara baru yang telah dikirimkan ke Lhokseumawe. Dia tersangkut money laundering,” ujar Kepala LP Kelas IIA Lhokseumawe, Meurah Budiman, saat dikonfirmasi seputar perpindahan Cut Yetty, 9 Juli lalu. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Lhokseumawe memvonis Direktur CV Year’s Group Trade & Engineering ini kurungan satu tahun penjara.  Saat itu, Jaksa Penuntut.....]]> Wed, 15 Jul 2009 15:18:37 WIT Tahun 2007, inflasi di Aceh sebesar 11 persen. Angka ini dua kali lipat dari tingkat nasional. Begitupun, persentasi inflasi pada tahun itu lebih baik dibandingkan inflasi tahun 2005-2006, yaitu 25 %. Bagaimana dengan 2008 dan 2009? Apa daya beli masyarakat Aceh makin memburuk dan perekonomian semakin terpuruk? Prof. Dr. Djafar Ahmad, M.A memberi beberapa strategi guna menyelesaikan ‘penjara’ inflasi yang berkepanjangan di Aceh. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (S-2), dan Program Doktor Ilmu Ekonomi (S-3) Universitas Syiah Kuala ini menyebutkan. Di Aceh banyak penduduk miskin. Penduduk miskin lebih tinggi dari nasional, pada 2007 jumlah penduduk miskin 26 persen. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin turun 23 persen. Penduduk miskin berada di pedesaan pada sektor pertanian; penanaman pangan, perkebunan, perternakan, dan perikanan. Sedangkan di perkotaan penduduk.....]]> Thu, 09 Jul 2009 14:59:49 WIT Heboh dugaan kasus poliandri yang dilakokan Rita Aini bersama mantan Bupati Bireuen, Drs Mustafa A Glanggang, ikut melahirkan pendapat sejumlah kalangan. Salah satunya, Drs. Tgk. H. Ismail Aly, SH, Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen.  Menurut ulama ini, perkawinan itu tidak sah. Kenapa? Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana persyaratan seorang perempuan yang sudah pernah kawin, kemudian ingin menikah lagi? Kalau dia perempuan janda yang telah meninggal suaminya, cukup dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan saja untuk diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Tapi kalau dia janda cerai atau telah bercerai dengan suaminya, harus ada surat keterangan telah bercerai yang dikeluarkan Mahkamah Syar’iyah. Kalau perempuan tersebut mengatakan telah bercerai dengan  suaminya, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Itu harus dibuktikan dengan surat keterangan telah bercerai yang.....]]> Thu, 19 Mar 2009 14:28:36 WIT Pasangan M Gade Salam-M. Yusuf Ibrahim, akhirnya terpilih sebagai Bupati Pidie Jaya definitif pertama periode 2009-2014, setelah unggul atas rivalnya pasangan  H Ir Yusri Yusuf-Muhammad AR pada Pilkada, 17 Desember 2008 lalu. Kini, sejuta harapan tertumpu di pundak mantan anggota DPR Aceh ini. Salah satunya, meningkatkan taraf hidup dan perekonomian rakyat Pidie Jaya, lima tahun ke depan. Apa saja yang akan dilakukan M Gade Salam bersama wakilnya itu? Kamis pekan lalu. Wartawan MODUS ACEH, Shaleh L. Seumawe, melakukan wawancara khusus dengan politisi yang sempat mendekam di penjara, karena terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 1990-an silam. Ini dia penuturannya. Anda akhirnya dipercayakan rakyat untuk memimpin Pidie Jaya. Perasaan Anda? Ini bukan kemenangan saya, tapi kemenangan masyarakat Pidie Jaya. Saya hanya diberi amanah saja dan kepercayaan sebagai Bupati Pidie Jaya. Amanah yang Anda maksudkan? Untuk.....]]> Sun, 11 Jan 2009 03:03:04 WIT Terkait berita Modus Aceh, edisi pekan lalu, berjudul: Sesak Masalah di Fajar Selatan. Direktur Utama PD Fajar Selatan, Sulaiman Adami mengaku ikut menyetor dana pajak nanggroe, saat Aceh masih dilanda konflik. Pengakuan itu tertera pada surat laporan yang ditandatangani Direktur PD. Fajar Selatan, tanggal 5 Maret 2007. Dijelaskan, pihak PD Fajar Selatan, tanggal 1 Mei 2002, telah menyetor pajak nanggroe PKS Trumon, sebesar Rp 180.000.000. Pada tanggal 6 Februari 2003, uang pajak nanggroe AMP Desa Terbangan, sebesar Rp 250.000.000. Tanggal 14 Maret 2003, uang pajak nanggroe utnuk proyek Bandara Teuku Cut Ali tahap I sebesar Rp 75.000.000. Pada tanggal 5 Januari 2004 uang pajak nanggroe proyek T. Cut Ali tahap II sebesar Rp 250.000.000. Selanjutnya pada tanggal 8 April 2004 uang pajak nanggroe proyek lapangan Bandara Kuala Batee Abdya sebesar Rp 300.000.000, dan terakhir pada tanggal 2 Desember 2004 uang pajak nanggroe AMP desa.....]]> Wed, 03 Sep 2008 14:48:33 WIT Rabu 30 Januari 2008, sekitar pukul 12.00 WIB siang, Bupati Aceh Selatan terpilih, Tgk Husin Yusuf, menerima wartawan media ini di kediamannya, Kuta Fajar, Kabupaten Aceh Selatan. Suasana di rumah itu tampak ramai dipenuhi tamu yang datang. Ada dari Kecamatan Kuta Fajar maupun dari luar kecamatan tersebut. Tujuannya macam-macam, untuk bersilaturrahmi atau mengucapkan selamat atas terpilihnya Tgk Husin sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2008-2013. Disela-sela sesaknya tamu itulah, sang bupati terpilih menyempatkan diri menjawab berbagai pertanyaan media ini. Seperti apa isi wawancara itu? Ini dia penuturannya. Akhirnya Anda terpilih menjadi Bupati Aceh Selatan periode 2008-2013. Bagaimana perasaan Anda? Pertama, saya memanjatkan syukur kepada ALLAH SWT, dan terima kasih kami kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mempercayai kami untuk memimpin Aceh Selatan, lima tahun ke depan. Secara khusus, kepada tim kami yang telah bersusah.....]]> Wed, 06 Feb 2008 13:08:07 WIT