<![CDATA[MODUSACEH.COM - PARLEMENTARIA - RSS FEED]]> http://www.modusaceh.com TABLOID BERITA MINGGUAN - BIJAK TANPA MEMIHAK id Wed, 10 Mar 2010 23:20:02 +0700 Wed, 10 Mar 2010 23:20:02 +0700 Copyright (C) 2009-2010 MODUSACEH.COM RSS Generator <![CDATA[Dana Disiapkan, Dayah Diberdayakan]]> Wakil Ketua Komisi E DPRA, Drs. Safuan Yusuf menghimbau Pemerintah Aceh lebih memperhatikan santri berprestasi. Sejak Pemerintah Aceh mengambil alih peran kebijakan pendidikan dayah di Aceh, beragam reaksi timbul. Terkesan, kebijakan terhadap pendidikan dayah masih sebatas kepentingan untuk menghabiskan serapan anggaran APBA melalui program pembangunan fisik. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia di dayah masih dalam bentuk pelatihan dan workshop singkat, seperti, pelatihan komputer untuk santri dayah, pelatihan life skill santriwati (menjahit konveksi), pelatihan life skill satriwan (reparasi elektronik), bantuan untuk kegiatan ekstra kurikuler santri. Termasuk, Musabaqah Qiraatil Kutub, sayembara baca kita kuning, pelatihan jurnalistik santri dan pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah. Program ini dinilai tak efektif karena dilakukan dalam waktu singkat. Itu sebabnya, banyak pihak berharap pola.....]]> Wed, 03 Mar 2010 22:49:00 WIT <![CDATA[Hasbi Abdullah: Ini Langkah Maju!]]> Ketua DPRA, H Hasbi Abdullah mengapresiai langkah pemerintah Aceh mempercepat lelang proyek 2010 meski APBA belum disahkan. Upaya Pemerintah Aceh mempercepat tender proyek 2010, rupanya mendapat apresiasi banyak kalangan. Sejumlah akademisi dan pengusaha menyambut baik langkah ini. Tak kecuali Ketua DPRA, H Hasbi Abdullah. Menurut Hasbi, kebijakan yang diambil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mempercepat pelaksanaan tender proyek APBA 2010 ini adalah langkah yang sangat bagus dan maju. Hal ini, kata dia, sudah pula dibahas Pokja Badan Anggaran DPRA. Begitupun, proses penandatanganan kontraknya, mesti dilakukan setelah RAPBA disahkan menjadi APBA 2010. Ketua Komisi D DPRA, Ir Jufri juga menyerukan hal yang sama. “Supaya tidak ada yang dikecewakan, harus dilakukan setelah RAPBA disahkan menjadi APBA,” katanya. Hal ini, kata Jufri, supaya proyek yang dikerjakan rekanan nanti, sesuai dan objektif. Apa yang dikatakan Jufri.....]]> Wed, 24 Feb 2010 22:26:00 WIT <![CDATA[Pemerintah Aceh Diminta Optimalkan Sektor Pertanian]]>
Anggota Komisi B DPRA, Muhammad Tanwier Mahdi menilai. Pemerintah Aceh masih kurang memperhatikan sektor pertanian. Perlu ditingkatkan, agar tak selalu bergantung pada Migas. Semakin berkurangnya pendapatan Aceh dari sektor minyak dan gas (Migas) setiap tahunnya, jelas berimbas pada laju pertumbuhan ekonomi Aceh. Apalagi, upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian tanpa Migas, masih belum berjalan optimal. Terbukti, ekonomi Aceh, tak termasuk Migas, tahun 2009 hanya tumbuh 3, 92 persen. Sementara itu, secara keseluruhan perekonomian Aceh justru  mengalami kontraksi yang cukup dalam yakni minus 5,58 persen. Menurut Anggota DPRA, Muhammad Tanwier Mahdi, Pemerintah Aceh sudah mesti mengambil kebijakan solutif agar ekonomi Aceh bisa tumbuh normal. “Kami berharap.....
]]> Wed, 17 Feb 2010 22:21:00 WIT <![CDATA[Sulaiman Abda: Pertamina tak Perlu Tergesa-gesa]]> Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda menilai konversi minyak tanah ke LPG tak perlu dilakukan terburu-buru. Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Energi (SPBE) gas elpiji di Lhoknga, Aceh Besar itu, sedang giat-giatnya dilakukan. Pertamina memang sedang mengupayakan konversi minyak tanah ke gas mulai bulan depan di Aceh. Secara umum, program ini sudah digagas pemerintah sejak 2006 lalu di seluruh Indonesia dan direncanakan rampung dipenghujung 2010 berjalan. Kebijakan ini diambil tak lepas dari persoalan subsidi minyak yang terasa memberatkan Negara. Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan dana sedikitnya Rp 50 triliun untuk mensubsidi BBM: minyak tanah, premium dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar ini, minyak tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar, lebih dari 50 persen anggaran subsidi BBM digunakan untuk subsidi minyak tanah. Dari tahun ke tahun anggaran ini semakin tinggi, karena trend harga.....]]> Tue, 09 Feb 2010 22:49:00 WIT <![CDATA[Perlu Persetujuan Dewan]]> Anggota DPRA, Dalimi, SE menilai, penetapan tarif pada RSUZA harus dilakukan secara komprehensif. Keputusannya mesti melalui mekanisme persetujuan dewan. Dua alat medis (Cath Lab dan MRI) yang teronggok di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) itu memang tergolong alat canggih. Tapi, sayangnya, hingga saat ini alat yang salah satunya berfungsi sebagai pemindai yang mengandalkan magnet sangat kuat untuk mendapatkan gambaran dalam tubuh/otak seseorang itu tak juga kunjung beroperasi. Persoalan teknis pengoperasiannya memang bukan faktor penghalang. Soal regulasilah yang sampai saat ini jadi pertimbangan. “Hal ini tentunya karena menyangkut tarif yang akan dibebankan pada rakyat,” kata Anggota DPRA, Dalimi kepada MODUS ACEH, Rabu pekan lalu. Selain persoalan tarif, parkirnya alat yang dibeli - MRI seharga Rp 34 miliar dan Cath Lab Rp 23 miliar - dengan anggaran 2008 dan 2009 itu, karena belum tersedianya biaya.....]]> Tue, 02 Feb 2010 21:06:00 WIT <![CDATA[Masih Butuh Rasionalisasi]]> Sejumlah anggota Kelompok Kerja (Pokja) DPRA menilai, masih banyak program RAPBA 2010 yang diusulkan eksekutif perlu dirasionalisasikan. Agar pelaksanaan anggaran lebih tepat sasaran. Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2010 itu, diserahkan Pemerintah Aceh dalam sidang paripurna DPRA, Senin pekan lalu. Ada senilai Rp 6,5 triliun anggaran yang dimiliki Aceh tahun ini. Angka itu menurun sekitar 30 persen dari pagu tahun lalu senilai Rp 9,7 triliun. Dengan dana yang semakin berkurang, pemerintah sudah semestinya lebih jeli mengalokasikan dan melaksanakan anggaran. Itu sebabnya, sejak awal sejumlah anggota Badan Anggaran DPRA, berharap usulan program yang akan diajukan eksekutif  dalam RAPBA, haruslah benar-benar tepat sasaran, jauh dari kesan pemborosan dan memenuhi unsur kesamarataan. Kondisi inilah yang belum sepenuhnya terakomodir dalam RAPBA 2010 yang diusulkan eksekutif. Bekerja sejak Rabu.....]]> Wed, 27 Jan 2010 23:02:00 WIT <![CDATA[Pemerintah Aceh Kurang Perhatikan Bidang Agama]]> DPRA meminta Pemerintah Aceh memberi memperhatikan khusus pada bidang agama, kebudayaan dan pariwisata. Agar program bisa berjalan optimal. Rapat dengar pendapat itu digelar di ruang Serbaguna Gedung DPRA, Jumat pekan lalu. Ada sekitar 12 mitra kerja Komisi G DPRA yang hadir di sana, diantaranya, Dinas Syariat Islam, Dinas Pariwisata Aceh, Biro Istimewa Aceh, Depag, DKA dan MAA. Dimulai pukul setengah sepuluh pagi, pertemuan hari itu dipimpin langsung Ketua Komisi G DPRA, Tgk. H. M. Wali Alkhadili dan dihadiri seluruh anggota komisi. Agenda yang dibahas adalah ikhwal rencana kerja program tahun anggaran 2010 di seluruh mitra kerja Komisi G. Menurut anggota Komisi G, Moharriadi, di hadapan komisi, sejumlah kepala SKPA dan badan sempat berkeluh kesah. Minimnya anggaran disebut-sebut sebagai faktor penghambat program kerja yang sudah mereka susun. “Rata-rata butuh anggaran untuk mengoptimalkan program,” kata politisi.....]]> Tue, 19 Jan 2010 21:10:00 WIT <![CDATA[Menanti Kejujuran Wakil Rakyat]]>
Anggota DPRA melakukan Pansus serentak di seluruh Aceh. Temuan demi temuan mulai bermunculan. Rakyat berharap para wakilnya lebih jujur dalam menilai. Sesuai janjinya, Senin pekan lalu, DPRA akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan melakukan kunjungan kerja ke seluruh daerah di Aceh. Kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, para wakil rakyat ditugaskan melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai proyek 2008 yang telah disetujui dibayar, Selasa dua pekan lalu itu. Hasilnya, ck..ck..ck.. sesuai yang diperkirakan banyak kalangan. Tak usah jauh. Lihat saja apa yang ditemukan Pansus II di Wilayah Pidie dan Pidie Jaya. “Umumnya proyek di Dinas Pendidikan kacau semua,” kata Wakil Ketua Pansus II, Dalimi, SE saat dihubungi MODUS ACEH, Sabtu pekan lalu......
]]> Tue, 12 Jan 2010 20:24:00 WIT <![CDATA[Gubernur Didesak Perketat Pengawasan Internal]]> Anggota DPRA, Yunus Ilyas mendesak Gubernur agar melakukan evaluasi rutin terhadap SKPA. Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) yang melunjak hingga 200 persen, tak juga membuat kinerja para kepala SKPA berkualitas. Padahal, untuk membayar dan menaikkan TPK pegawai Pemerintah Aceh itu, ada sekitar Rp 225 miliar uang rakyat yang dialokasikan. Tapi, bukannya prestasi yang dituai, justru berbagai pihak menilai, kegagalanlah yang didapat. “Berdasarkan evaluasi kami selama tiga tahun, kepemimpinan Irwandi tak menunjukkan prestasi apa-apa,” kata Direktur AJMI, Hendra Budian. Hal ini rupanya menjadi perhatian khusus para wakil rakyat. Menurut Anggota DPRA, M. Yunus Ilyas, kondisi ini terjadi, tak lepas dari lemah pengawasan internal Gubernur Aceh terhadap kinerja bawahannya. Semestinya, evaluasi secara rutin dilakukan Irwandi terhadap kepala SKPA. Sehingga, persoalan-persoalan yang muncul, dapat diantisipasi dari awal......]]> Mon, 04 Jan 2010 22:06:00 WIT <![CDATA[Dewan Mulai Bekerja]]> Alat Kelengakapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya disahkan. Sejumlah agenda mendesak, segera dituntaskan. Pernyataan Hasbi Abdullah dihadapan sejumlah mahasiswa, dua pekan lalu, memang tak muluk-muluk. “Dalam satu minggu, alat kelengkapan dewan sudah disahkan,” janji Ketua DPRA itu kepada mahasiswa yang menuntut agar DPRA bisa segera bekerja. Selasa pekan lalu, Hasbi memenuhi janjinya. Dalam rapat paripurna yang dihadiri hampir seluruh anggota DPRA, Hasbi mengesahkan susunan alat kelengkapan dewan. Ini artinya, anggota DPRA sudah bisa bekerja berdasarkan bidang dan tanggungjawabnya masing-masing. Meski masih harus menunggu hasil pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretarisnya, masing-masing alat kelengkapan dewan. Sejumlah pekerjaan rumah DPRA memang sudah menanti. Sebut saja soal pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan. Meski pembahasan anggaran 2010 adalah.....]]> Wed, 30 Dec 2009 20:29:00 WIT