Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), meminta Pemerintah Aceh lebih serius memperhatikan pembangunan jalan Banda Aceh - Meulaboh. Karena nawaitu Pemerintah Aceh saat ini sangat rendah untuk menyelesaikan. Sulaiman Abda minta pekerjaan jembatan dialihkan kepada kontraktor lain.

Juli Saidi

Wakil ketua II DPRA, Drs. Sulaiman Abda dan Ketua Panitia Khusus (Pansus), Abdullah Saleh serta anggota, Iskandar Daod, Rabu pekan lalu, menilai pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan Lambusoe di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat dikerjakan sangat lamban. Alasannya, jalan nasional yang menghubungkan Barat - Selatan ke Ibu Kota Provinsi Aceh itu, rusak berat. Jalan lintas utama Barat - Selatan ini rusak berat, karena bencana  Tsunami 26 Desember 2004 silam. Sayangnya lagi, hingga kini jalan tersebut belum juga tuntas dikerjakan oleh United States Agency for Internasional Development (USAID).

Kondisi jalan tadi, membuat anggota DPR Aceh dari Daerah Pemilihan (DP-III), Teuku Iskandar Daud, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat dan Abdullah Saleh itu berang. Penyebabnya jelas Iskandar, Nawaitu Pemerintah Aceh dibawah pimpinan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, untuk mempercepat pembangunan jalan itu rendah. “Saya menuduh nawaitu Irwandi-Nazar rendah dalam percepatan pembangunan jalan utama Barat-Selatan,” katanya di ruang komisi A DPR Aceh, jalan Daud Bereueh, Banda Aceh, Rabu pekan lalu.

Usai dilantik sebagai wakil rakyat 2009 lalu. Iskandar sudah mengacungkan tangan - meminta agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus). Tapi karena ada kendala, maka niat Iskandar baru terwujud dalam minggu ini. Pasalnya, wakil rakyat berdasarkan Surat Kerja (SK) yang ditanda tangan wakil ketua tiga, Drs. Sulaiman Abda 30 April 2010 nomor 6/PMP/DPRA/2010, tentang pembentukan pansus IX DPRA tahun 2010 untuk peninjauan jalan, jembantan, dan pembebasan tanah di sana. “Indikasi kami serius adalah mendorong lahirnya pansus, Alhamdulillah pansusnya sudah lahir, tinggal menunggu waktu yang tepat, minggu ini kita melaksanakan tugas tersebut,” jelas Iskandar, putera kelahiran Aceh Barat itu.

Iskandar menilai, Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar terkesan tidak peduli dengan kondisi jalan serta pembangunanya sangat lamban. Diduga, lambanya pembangunan jalan Banda Aceh – Meulaboh tadi, karena persoalan politik saat ini.

Dikemukakan oleh Iskandar, selama ini hampir disetiap pertemuan Irwandi – Nazar selalu membuat janji manis tentang pembangunan jalan tadi. “ Sedang dalam proses, sedang dibicarakan dan sedang dikomunikasikan,” serta alasan lain. Tapi yang pasti pembangunan jalan dan jembatan terlantar begitu saja, jelas Iskandar. “Kenapa saya katakan dijadikan komunikatas politik, karena hampir setiap pertemuan pelaksanaan jalan itu disampaikan, sedang diperoses-sedang dibicarakan - sedang dikomunikasikan, itukan bahasa-bahasa klise politik, kita tidak butuh itu,” kritik Iskandar.

Tak hanya itu, disetiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), ungkap Iskandar, pemerintah Aceh tidak pernah membicarakan percepatan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah itu. Minimal, kata Iskandar, bila tidak sanggup ditampung untuk pembangunan jalan, bisa dialokasikan dana untuk pembangunan jembatan dari sumber APBA dan APBN. Tapi, justru yang diperjuangkan pemerintah Aceh lebih pembayaran multyers dan proyek-proyek yang tidak jelas, katanya kesal.

Selama ini tidak hanya sebatas menanyakan upaya yang dilakukan Iskandar. Dirinya juga mengajak Irwandi – Nazar untuk mengunjungi daerah itu. Mungkin dengan berkunjung langsung pemerintah Aceh bisa membuka mata dan hati untuk kelanjutan pembangunan jalan tadi, harap Iskandar.

Ketua Panitia Khusus (Pansus), Abdullah Saleh, SH kepada Modus Aceh mengatakan, pihaknya akan melakukan pansus dalam minggu ini. Dan rencana kerja itu, lebih awal wakil rakyat Aceh membuat pertemuan dengan Dinas Bina Marga Aceh, Bapedda Aceh, Kanwil BPN Aceh, Perwakilan USAID di Aceh, perwakilan JICA di Aceh, PT. Samngyong (Perusahaan Korea), PT. Hutama Karya Persero, PT. Wijaya karya persero, konsultan pengawas (PT.CMC) serta masyarakat Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat yang terkena pembesan tanah juga pihak Bupati Aceh Jaya dan Aceh Barat serta pihak terkait.

Tak hanya itu, langkah lain pansus IX DPRA ini juga akan berkonsultasi dengan komisi V DPR RI dan Banggar DPR RI, Forber DPR RI asal Aceh, Departemen PU, Bapenas RI, Kedutaan Besar Amerika Serikat serta kedutaan besar Jepang, pansus ini dengan melibatkan anggota pansus, tenaga ahli, dan staf DPRA, kata Abdullah Saleh, Rabu pekan lalu di ruang komisi A.

Pembentukan pansus itu sangat penting, sebut Abdullah Saleh mengingat pembangunan jalan Banda Aceh - Meulaboh tak selesai dikerjakan sampai sekarang. Karena selama ini jalan itu adalah sebagai urat nadi masyarakat Aceh pantai Barat – Selatan. “ Kita tahu jalan ini adalah jalan utama bagi masyarakar Barat-Selatan, dan Aceh umumnya,” kata Abdullah Saleh dari Partai Aceh (PA).

Pembangunan jalan itu memang sudah berjalan lama, tapi kondisi pembangunanya terkatung-katung. Dari itu DPRA berharap pihak USAID terbuka menyampaikan kenala atau hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan jalan itu. “ Kita berharap pihak USAID terbuka,” pnta ketua pansus, Abdullah Saleh.

Pansus IV ini juga akan melihat dan mencari tahu apa yang menjadi kendala dilapangan sehingga pembangunan jalan ini terhambat juga faktor keamanan. Tak hanya itu, wakil rakyat Aceh itu juga akan mencari tahu persoalan di tingkat Pemerintah Aceh yang belum melakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong percepatan pembangunan jalan tersebut.

Abdullah Saleh menilai Pemerintah Aceh, sepertinya acuh-tak acuh dan tak berdaya. Penyebab sesungguhnya DPRA juga belum mengetahui, “ Kenapa seperti acuh tak acuh dan seperti tak berdaya,”. Maka dari itu melalui pansus ini, Pemerintah Aceh dapat menjelaskan kenapa terjadi kelambanan dalam menyelesaikan pekerjaan jalan Banda Aceh-Meulaboh.

Sementara, wakil ketua III DPRA, Sulaiman Abda kepada Modus Aceh, Rabu pekan lalu di ruang kerjanya mengatakan, wakil duta Amerika Serikat beberapa pakan lalu menyampaikan kepada Sulaiman, mengaku berkomitmen membangun jalan Banda Aceh-Meulaboh sepanjang 111 Kilometer (KM).

Saat ini USAID telah mengalokasikan dana Rp 1 triliun lebih kurang. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi kendala. Namun, kata Sulaiman Abda, pekerjaan jalan dan jembatan Lambusoe untuk dapat dialihkan ke pihak  lain yang dianggap mampu, karena masih ada perusahaan daerah yang sanggup mengerjakan proyek tersebut, minimal pekerjaan jembatan.

Perkerjaan jalan sepanjang 111 kilometer dan jembatan Lambusoe-Lamno selam ini dikerjakan oleh, PT. Ssamgyong, tapi jalan dan jembatan itu belum selesai. Sedangkan jalan yang dikerjakan oleh PT lain PT Ssamgyong sudah selesai, maka Sulaiman meminta perkerjaan jalan sepanjang 111 kilometer, dialihkan kepada pihak rekanan yang lain. “ Kami katakan pada saat kami buat pertemuan dengan wakil duta besar Amerika Serikat, berikanlah pekerjaan jembatan Lambusoe itu kepada orang-orang yang mampu melaksanakan,” kata Sulaiman Abda, menutup pemboicaraan mengenai lambanya pembangunan jalan serta jembatan di wilayah Barat – Selatan itu.