Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH - Jalan T. Panglima Nyak Makam, Kompleks Pertokoan Lambhuk, Banda Aceh.close
MODUS ACEH MODUS ACEH

Minggu, 01 Agustus 2010 Jam 03:50
HALAMAN UTAMA MODUS ACEH
GALLERY PHOTO MODUS ACEH
PROFIL MODUS ACEH
REDAKSI MODUS ACEH
UNTUK KIRITIK DAN SARAN, SILAHKAN HUBUNGI KAMI! KONTAK REDAKSI MODUS ACEH

Edisi 38 Tahun VII | Selasa, 12 Januari 2010 Jam 06:24
Mutasi Pejabat

Pilihan Irwandi dan Lobi KPA

Shaleh L.SeumaweSudah dibaca sebanyak 194 kali.

Pelantikan Kepala Dinas dan Badan di Pemerintah Aceh.
MODUS ACEH | Juli Saidi
Pelantikan Kepala Dinas dan Badan di Pemerintah Aceh.
Mutasi adalah hal biasa. Tapi, pergantian tahun ini tetap saja menuai berbagai dugaan. Selain pilihan Irwandi, juga ada lobi KPA.

Niat Teuku Rayuan Sukma untuk menghantarkan perhelatan akbar, Pekan Olah Raga Provinsi (Perprov) se-Aceh, Juli 2010 mendatang di Bireuen, pupus sudah. Selasa pekan lalu, posisinya sebagai Kadis Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Aceh, resmi digantikan Drs Hasan Basri MM.

Mantan Kadispora ini selanjutnya diperbantukan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sejalan dengan masa pensiun tahun ini juga. Sebaliknya, bagi Hasan Basri, jabatan baru tersebut adalah promosi. Sebelumnya, Hasan Basri adalah Kadispora Kabupaten Pidie.

Walau terkesan dadakan, kebijakan mutasi kali ini tetap saja menuai beragam pendapat. Ada yang mengaku salut atas pilihan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, ada pula yang menanggapinya biasa-biasa saja. Sejurus dengan itu, berbagai penilaian terhadap pejabat baru dan lama, juga mencuat. Terutama tentang dugaan dan alasan pencopotan.

Sebut saja Teuku Rayuan Sukma. Putra Aceh besar ini dinilai “gagal” menjalankan misi Gubernur Irwandi terhadap pembinaan atlit sepak bola yang kini berlatih di Paraguay. Sejak kebijakan itu digagas dan dijalankan Irwandi, hampir setiap tahun menuai masalah. Lihatlah, mulai dari proses latihan yang amburadul hingga persoalan visa atlit serta kericuhan yang terjadi di Paraguay.

Sumber media ini menyebutkan, berbagai kejadian tak elok itu, membuat Gubernur Irwandi gerah dan kecewa. Kecuali itu, Rayuan juga dinilai sering meninggalkan kantor untuk berbagai urusan, termasuk ke luar negeri. Terakhir, Gubernur Irwandi mengutus koleganya, Sofyan Daud untuk ke Paraguay.

Soal pembinaan pemuda juga setali tiga uang. Hal ini sempat menjadi perhatian anggota DPR Aceh. Dalam rapat dengar pendapat dengan wakil rakyat Aceh beberapa waktu lalu. Kabarnya, Rayuan mendapat banyak kritikan. Sayang, tak diperoleh hasil yang utuh dari pertemuan itu. “Kalau sekedar program jangka pendek memang sudah baik, tapi soal progres dan strategi planning jangka panjang dia lemah,” ungkap salah seorang anggota DPR Aceh kepada media ini.

Begitupun, ada angin segar yang berhembus. Kabarnya, T Rayuan Sukma, dipersiapkan sebagai salah satu kandidat Ketua Umum KONI Aceh untuk periode mendatang.

Nasib serupa juga dialami Ir Hanifah Affan, mantan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Sumber media ini dari kalangan orang dekat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyebutkan. Hanifah diganti, karena dinilai lamban dan “gagal” menjalankan kebijakan soal perkebunan dan perlindungan hutan yang digagas Gubernur Irwandi. “Walau tak jadi tersangka, dia sempat dimintai keterangan oleh penyidik dari Polda Aceh. Bang Wandi terkesan marah besar saat mengetahui Hanifah berurusan dengan pembebasan lahan di Aceh Timur,” kata sumber ini.

Kecuali itu, Hanifah dinilai sebagai sosok Kadis yang kurang mampu membangun komunikasi dan relasi dengan lembaga donor dan LSM lingkungan hidup. Terutama soal perlindungan hutan Aceh. “Pak Gub kan sangat konsen dengan Aceh Green, tapi kebijakan itu tak terlihat secara nyata di Kadishutbun dibawah kepemimpinan Hanifah,” sebut sumber itu.

Saat ini,  Hanifah juga diperbantukan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bersama sejumlah pejabat lainnya yang dibangku-panjangkan.

Yang menarik posisi A Hamid Zein SH. M.Hum. Kursi empuknya sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas, digantikan juniornya, Makmur, SH. M.Hum. Hamid dan Makmur sama-sama alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Pergantian Hamid, disebut-sebut karena gagal membangun pencitraan terhadap pemerintahan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar. Kecuali itu, posisi Hamid dinilai sudah terlalu lama. Maklum, jabatan itu dipegang Hamid sejak kepemimpinan Abdullah Puteh sebagai Gubernur Aceh hingga Azwar Abu Bakar dan Mustafa Abu Bakar.

Begitupun, Hamid yang berasal dari Aceh Utara (Pasee—red) kabarnya mendapat promosi dari kalangan Komite Peralihan Aceh (KPA) serta Partai Aceh (PA). Maklum, selain dikenal dekat dengan kalangan tadi, Hamid masih memiliki pertalian daerah dengan sejumlah pimpinan KPA dan PA di Wilayah Pasee atau Aceh Utara. Karena itu wajar, jika posisi Hamid dicarikan tempat yang baru.

Karena itulah, banyak pihak menilai, pergantian Hamid ke Badan Diklat, hanya transit saja. “Ada aspirasi dari para elit KPA/PA dari Wilayah Passe, Hamid dipersiapkan sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Aceh, menggantikan posisi Drs Hasan Basri A Thaleb,” kata sumber media ini, pekan lalu. Begitupun, sumber tadi tak dapat memastikan kapan jabatan baru itu diraih Hamid.

Lantas, bagaimana dengan Ir Mufti Majid? Masih kata sumber media ini. Dia digeser Gubernur Irwandi, karena dinilai lamban melaksanakan tugasnya di Dinas Pengairan Aceh. “Bayangkan, jangankan menarik dana dari pusat. Dana yang ada saja tak mampu dihabiskan. Jadi wajar, Bang Wandi menggantikannya,” ungkap sumber tadi.

Begitu juga dengan guru besar Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Munirwansyah, M. Sc. Menurut sumber ini, dia gagal mendisplinkan APBA dalam setiap periode berjalan. “Bang Wandi pusing dibuatnya. Hampir setiap tahun, pembahasan APBA bermasalah. Dia juga kurang pengawasan secara internal di Bappeda. Makanya diganti,” ujar sumber media ini. Prof. Dr. Ir. Munirwansyah, M. Sc, dikembalikan ke Unsyiah, sejalan dengan Dra. Hj. Raihan Putri, M.Pd, mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dia dikembalikan ke IAIN Ar-Raniry. Posisi Raihan digantikan Ir. Ismayani, M.Si, mantan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.

Begitupun, sosok Ismayani, dinilai sejumlah pegiat LSM Perempuan di Aceh, bukanlah figur yang tepat untuk jabatan itu. “Sosok Kepala Badan PP dan Perlindungan Anak, tidak familiar dikalangan pegiat lembaga perempuan. Saya belum pernah bertemu dengan beliau dalam segala pertemuan yang membahas permasalahan perempuan dan anak,” kata Wanti Molidar, Ketua Yayasan Bungong Jeumpa Aceh kepada media ini,  Jumat pekan lalu.

Tentu, hak Gubernur Irwandi Yusuf untuk bongkar pasang anggota “kabinet” barunya. Dan, tak dosa pula bila media dan publik menilainya.***

Baca berita selanjutnya:

Baca berita sebelumnya: