Oleh: Otto Syamsuddin Ishak*

Gara-gara sudah tujuh bulan berlalu, namun serapan APBA baru 20 persen, maka Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) menjadi sasaran bogem politik berbagai pihak. Densus 88 yang berikhtiar melindunginya, tapi itu hanyalah dari tinju para preman. Itu pun dengan gaya mengancam bahwa kalau kepala SKPA tidak melapor ke polisi, maka ia mendukung aksi premanisme itu.

Siapakah yang bertanggungjawab untuk melindungi SKPA dari tinju politik? Lalu, bagaimana dengan bos SKPA itu sendiri? Kenapa SKPA dibiarkan menjadi sasak tinju politik? Pantaskah sikap bos yang membiarkan di antara 43 SKPA itu dibogem oleh pihak lain?

Di akhir 2009, Aliamin, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadyah mengatakan rendahnya daya serap APBA 2007-2009 adalah menjadi tanggungjawab Sekda sebagai koordinator SKPA, sehingga ia mengusulkan untuk menggantikan Sekda. Lalu bagaimana dengan Penanggungjawabnya SKPA itu sendiri?

Baru-baru ini, ekonom Unsyiah, Nazamuddin melontarkan pertanyaan mengapa daya serap masih rendah, apakah karena top manager SKPA yang masih sibuk dengan perjalanan dinas? Pasalnya, menurut M Rizwan Haji Ali, ini sudah menjadi penyakit tahunan di masa pemerintahan Irwandi-Nazar.  Walau ada kenaikan, tapi masih abnormal.  Kegagalan agak tertutupi karena lemahnya pengamatan publik, dan tidak ada kajian komparatif soal berapa daya serap APBA di periode yang sama. Jika dilihat dari kondisi keamanan yang membaik, bukan dalih yang tepat untuk bersembunyi di balik itu.

Tindakan politik juga sudah ditempuh. Ada pergantian kepala SKPA. Ada  pemberian TPK (Tunjangan Prestasi Kerja)  dengan total nilai Rp 225 miliar. Ada 7 petunjuk khusus Gubernur Irwandi. Tender proyek sudah dimulai Februari 2010 lalu. Wagub Nazar sudah pernah menyarankan agar SKPA yang gagal mengajukan pengunduran diri. Bahkan DPRA punya ide untuk memangkas besaran anggaran pada SKPA yang rendah daya serapnya.  Tapi mengapa tidak mujarab juga?

Akhir 2009 Wagub Nazar mengeluarkan kilah dua macam: teknis dan non-teknis.  Faktor teknis lebih diterkait dengan tanggungjawab birokrat. Hal nonteknis termasuk teror, intimidasi, pemerasan dan punggutan liar, serta kontraktor yang belum mengambil uang muka. Mengapa? Apakah ini justru sebuah indikasi adanya perlambatan realisasi proyeknya, untuk menyebut salah satu kemungkinan yang ada di balik faktor non-teknis.

Dari pada sibuk ikut meninju SKPA, jauh lebih baik untuk memikirkan akibatnya bagi perekonomian Aceh, yang akhirnya terkait dengan kesejahteraan rakyat di Aceh. Sebab para ekonom bersepakat bahwa APBA adalah sumber utama bagi olie mesin perekonomian Aceh. Lalu, bayangkanlah bila mesin ekonomi Aceh bergerak dengan hanya diisi olie 20-30 persen dari kapasitas yang seharusnya ada oleh sopir dan kondekturnya, apakah yang terjadi?

Tentunya mesin ekonomi Aceh akan panas tinggi dan, segera jebol. Sekitar 4,4 sampai 4,5 juta jiwa warga di Aceh hingga Juli 2010 memperebutkan Rp 1,5 triliun (pagu anggaran Rp 7,638 triliun).  Dengan angka kemiskinan sebesar 20,98 persen atau 861,85 ribu jiwa, maka sekitar itu pula mereka yang dapat dipastikan tidak memiliki akses untuk turut terlibat.

Bahkan dari angka 80 persen penduduk yang berkemungkinan untuk bisa mengakses akan direduksi lagi karena sebagian dana APBA yang terserap adalah untuk belanja langsung. Jadi mereka yang memiliki koneksi atau berada di sekitar birokrasi Pemerintahan Gubernur Irwandi-Nazar yang berpeluang untuk mendapatkannya.

Jika demikian situasinya, maka bukan saja nasib 20 persen warga Aceh yang miskin tidak dapat peluang untuk keluar dari jurang kemiskinannya saja. Bahkan dari 80 persen warga tak miskin berpeluang untuk jatuh ke jurang kemiskinan.

Lalu, jika dilihat dari hanya sebagian saja dari 80 persen warga yang mendapat akses, ditambah dengan faktor pungli, grafitasi dan korupsi, maka akan semakin menonjol fenomena sosial gap yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Fenomena ini akan memicu kecemburuan sosial, apalagi dipancing oleh demontrasi gaya hidup mereka yang memperoleh akses ke sumber APBA yang gemerlap dan hilir-mudik di ruang publik.

Dinamika sosial yang demikian tentunya menjadi faktor signifikan terhadap menurunnya tingkat kenyamanan hidup warga di Aceh. Pencurian meluas, perampokan terjadi, dan kekufuran akibat dorongan kemiskinan mulai muncul. Seterusnya akan bermunculan penyakit sosial, baik  di kalangan bawah maupun dari kalangan atas sendiri.

Memang, kegagalan daya serap APBA bisa menjadi gara-gara semakin menguatnya bahwa kita merasa sudah tidak senasib lagi, sebagaimana di masa konflik. Waktu makan nasi-bungkus kita bersama, tapi saat makan nasi-toko sudah tak bersama lagi.

Baiklah, kita menunggu saja apalagi  kilah Irwandi-Nazar untuk serapan APBA  2010 yang sedang berjalan? Meski pun, nadanya cenderung meninju SKPA lagi. Padahal, Penanggungjawab SKPA adalah Gubernur Irwandi. Tapi, mereka yang disalahkan tetap saja kepala-kepala SKPA sebagai pelaksana, atau paling tinggi Sekda sebagai koordinator pelaksana SKPA.***