Sejak terpilih pada 2003 lalu, dua periode sudah Drs. Darmili memimpin Kabupaten Simeulue. Sayangnya, dalam kurun waktu kepemimpinan itu, putra asli daerah ini belum juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Simeulue.

Lihat saja sektor pertanian daerah itu. Meski beberapa upaya sudah dilakukan, seperti penggalakan turun ke sawah dan pengiriman petani untuk studi banding keluar daerah, tetap saja belum efektif dan menunjukkan peningkatan serta hasil yang memuaskan.

Sebagai bukti, lirik juga masyarakat setempat yang tetap bergantung pada beras yang di suplai dari luar kabupaten itu. Meski  harganya tergolong mahal, mau tak mau kebutuhan pokok ini harus di penuhi karena produksi beras lokal sangatlah tidak memuaskan. Bayangkan, dari luas areal sawah seluas 10.927 Ha, hanya dapat dikelola seluas 1.718 Ha dengan produktifitas 2,3 ton/Ha.

Padahal, pulau ini pernah jaya dalam memproduksi beras sebelum dijadikan kabupaten. Ironisnya, lahan sawah yang dulunya di tumbuhi padi dan tanaman lain kini menjadi lahan tidur yang tak terawat. Fakta ini menggambarkan bahwa petani Simeulue tidak produktif. Di akui atau tidak, kebutuhan seperti beras, cabe, telur ayam, dan sayur-sayuran masih di pasok dari luar daerah.

Beranjak dari kenyataan pahit yang masih menyelimuti ini pula, Darmili coba kembali mendongkrak sektor pertanian kabupaten yang dipimpinnya itu. Di periode kedua kepemimpinannya ini, pria yang dijuluki Bupati cengeng – karena pernah menangis dipersidangan - ini mencoba menggalakkan dengan program swasembada beras.

Tentunya disesuaikan tema visi dan misi yang digadang-gadangkannya: Membawa Simeulue Menuju Tinggal Landas 2012. Sejak November 2008 lalu, program ini memang sudah mulai berjalan.

Supaya tak gagal, penggalakan program swasembada beras ini dikontrol ekstra ketat. Wakil Bupati Simeulue, Drs. M. Yunan T  sendiri ikut turun ke areal persawahan di desa-desa dalam delapan kecamatan yang ada di kabupaten Simeulue guna mensosialisasikannya.

Menurut Yunan, dari hasil evaluasi di lapangan, masyarakat enggan untuk bertani di karenakan ketergantungan dengan bantuan beras raskin dan bantuan beras dari NGO-NGO yang ada. ”Dari hasil evaluasi ke lapangan di lima kecamatan, selama ini masyarakat hanya mengharapkan beras bantuan apalagi pasca bencana gempa dan tsunami,” ujar M. Yunan T.

Itu sebabnya, Yunan berharap, program swasembada beras ini bisa berjalan efektif sehingga masyarakat tak lagi bergantung pada pasokan beras. Saat ini, kata Yunan, sudah berjalan di 108 desa dari 138 desa yang ada. Luas areal yang dikelola pun meningkat hingga 2.406 Ha.

Masyarakat diharapkan bisa melakukan pengolahan tanah sawah 1 Ha/ kepala keluarga, dan di targetkan dari program ini dengan jangka waktu selama 4 bulan bisa menghasilkan 23.000 ton gabah kering atau 11.800 ton beras.

Yunan menambahkan, pertengahan tahun 2009 pada program swasembada beras kedua, untuk memicu pengembangan ekonomi di sektor pertanian, pemda merencanakan membuat pengembangan padi rakyat dengan pola Derm Area di setiap kecamatan sebagai pilot proyek yang tujuannya sebagai tempat fokus pembinaan petani-petani.

Dengan adanya Derm Area, kekurangan tenaga penyuluh lapangan (PPL) pun dapat teratasi dan PPL juga di bantu dengan tenaga ahli pertanian yang di kontrak dari dua akademisi yakni empat orang tenaga ahli dari universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) dan empat orang lagi tenaga ahli dari Unsyah Banda Aceh.

Meskipun sedemikian program yang sedang di galakkan oleh pemda setempat, tak semudah membalikkan telapak tangan. Namun kendala dilapangan tetap saja menjadi tantangan untuk tercapainya keberhasilan akan jalannya program ini. Pantauan media ini dilapangan saat mengikuti pertemuan masyarakat Desa Kahad, Kecamatan  Simeulue Timur menyikapi himbauan untuk turun ke sawah dari pemda setempat terdapat beberapa kendala.

Masyarakat Desa Kahad yang berjumlah 125 kk diperkirakan 50 persen memiliki minat untuk bercocok tanam, namun mereka terkendala dengan tidak adanya irigasi untuk mengairi sawah dan tidak adanya modal kerja sehingga pada saat warga focus untuk bercocok tanam terkendala dengan tuntutan biaya kebutuhan hidup selama proses bercocok tanam.

Tidak hanya itu, mereka juga saat ini di sibukkan dengan pengerjaan pembangunan rumah bantuan yang mau tak mau harus di kerjakan warga karena keterbatasan tukang dan murahnya upah kerja.

Kendala untuk bercocok tanam juga di alami oleh beberapa warga desa lainnya. Keterbatasan fasilitas membuat mayoritas masyarakat di setiap desa sulit untuk bercocok tanam seperti keterbatasan traktor dan irigasi serta tidak adanya modal kerja. Dari 108 desa yang bercocok tanam hanya beberapa desa yang memiliki traktor yakni Desa Hulu Lebang, Seubeh, Lasikin dan Busung sedangkan desa lainnya melakukan pengolahan lahan sawah dengan ternak kerbau atau menyewa traktor desa tetangga.

Begitu juga dengan keterbatasan irigasi yang berfungsi untuk mengairi sawah, hanya beberapa desa yang memiliki irigasi seperti desa Suaklamatan, Ganting, Sambay dan Lamamek. Sementara bagi desa yang belum di bangun sarana irigasi, hanya mengharapkan curah hujan.

Kendala dan keterbatasan sarana pendukung dalam bercocok tanam ini juga di akui oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan Simeulue Muspian, SP. Kendati demikian Muspian optimis kalau program swasembada beras akan berhasil sesuai dengan target yang telah direncanakan. “Memang harus di akui kalau keterbatasan fasilitas irigasi dan traktor memperlambat jalannya program bukan berarti program ini tidak berhasil. Malah sebaliknya saya optimis program swasembada beras ini akan berhasil.” Jelas Muspian.

Muspian menambahkan, untuk mengatasi kendala ini pemda setempat sudah menganggarkan pengadaan 100 unit hand traktor. Sementara itu, untuk keterbatasan irigasi, saat ini pemda tengah berupaya mempercepat pembangunan irigasi yang sedang berjalan.

Menyikapi dengan kendala modal kerja bagi petani. Muspian mengatakan, factor tidak adanya modal kerja merupakan juga tantangan bagi masyarakat apalagi masyarakat petani Simeulue mayoritas berstatus ekonomi lemah. Tetapi hal ini dapat kita maklumi dikarenakan minimnya ketersediaan anggaran sehingga masyarakat petani karena tidak adanya modal kerja, sambil bercocok tanam mereka harus menggeluti pekerjaan lain seperti melaut dan lain-lain untuk memenuhi biaya hidup selama bercocok tanam.

Tampaknya, kendala dan keterbatasan dalam mewujudkan program swasembada beras di Simeulue merupakan tantangan besar bagi pemda dan masyarakat setempat. Akankah program ini tercapai dan sukses atau selamanya tergantung dengan pasokan beras dari luar daerah Simeulue? Kita lihat saja!