Keberadaan Kapal Keruk Raja Jeumpa I Bireuen, diharapkan mampu membantu nelayan untuk mengatasi pendangkalan kuala. Karena keterbatasan biaya operasional, hanya 1-3 kuala yang bisa dikeruk. Ada belasan kuala lain yang dangkal dan perlu secepatnya untuk dikeruk.

Ikhwati

Beberapa bulan terakhir, Ibrahim resah. Kelangsungan hidup keluarganya dipertaruhkan. Dia dan puluhan nelayan sedesa dengannya mengalami kesulitan, setiap kali hendak turun melaut.

Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, tempat selama ini dia gantungkan hidup, kini tidak lagi dapat dilewati boat ukuran besar, yang biasa digunakan untuk mencari ikan. Itu semua akibat kondisi kuala yang dangkal.

Ditambah lagi kondisi mulut Kuala Jeumpa sudah bergeser sekitar 50 meter dari lokasi semula, karena dihantam ombak musim barat. Akibatnya, sejumlah boat nelayan terpaksa ditarik saat keluar-masuk dari kuala. Terlihat kuala itu seperti daratan luas, akibat gundukan tanah pasir yang makin parah. Kuala tampak seperti alur kecil yang luasnya hanya sekitar 5 meter, bahkan tak layak lagi disebut kuala. Solusinya pemerintah harus memasang batu pemecah ombak sepanjang 1,5 kilometer.

Begitu juga dengan bangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang berlokasi di mulut kuala. Kondisinya, terancam ambruk ditelan abrasi pantai. Dermaga tempat sandaran boat ikan yang dibangun NGO Italia lima tahun lalu di Kuala Jeumpa, juga bernasib sama karena diterjang air laut. Sebagian tambak juga digerus.

Tempat sandaran boat dan TPI mulai terkikis sejak setahun terakhir. Itu disebabkan tidak adanya penahan ombak. Sekitar 50 hektar tambak juga sudah menjadi sungai perpindahan mulut kuala yang semakin dangkal. Padahal, kuala tersebut sangat strategis sebagai tempat hilir mudiknya boat nelayan di kawasan Kecamatan Jeumpa. Begitu juga dengan dermaga yang dibangun beberapa tahun lalu, kini juga terancam abrasi.

Karena itu Ibrahim bersama sejumlah nelayan di sekitar Kuala Jeumpa berharap Pemkab Bireuen dan pemerintah Aceh, segera mencari solusi dan mengantisipasi kedangkalan Kuala Jeumpa. Karena, apabila hal ini terus dibiarkan, maka bisa jadi nelayan di Kuala Jeumpa, tak akan bisa melaut. Hal itu tentu akan mempengaruhi penghasilan mereka. “Kami harap segera dilakukan pengerukan kuala dan pembangunan tanggul penahan ombak agar TPI tidak ambruk,” harap Ibrahim.

Pendangkalan kuala tak hanya terjadi di Kuala Jeumpa, melainkan juga menimpa Kuala Ceurapee, Kecamatan Kutablang Bireuen. Kaula yang berbatasan dengan Kecamatan Gandapura itu, sejak lima tahun lalu sudah mulai dangkal dan daerah aliran sungai di kawasan itu menyempit di sebelah timur, serta sebelah kanan tertimbun lumpur. Mulut kuala semakin sempit. Saat musim hujan terjadi banjir, meluap ke perkampungan warga. Begitu juga dengan sejumlah kuala lainnya seperti  Kuala Cangkoi, Kuala Peudada dan Kuala  Samalanga.

          Keluhan nelayan di daerah pesisir Bireuen adalah, sering mengalami resah akibat pedangkalan muara. Secara teknis sebenarnya bisa teratasi dengan beroperasinya kapal keruk milik  Pemkab Bireuen. Tapi tunggu dulu, keberadaan kapal keruk tersebut ternyata tak serta merta membuat nelayan di Bireuen bisa bernafas lega. Tak ada jaminan bila  kuala dangkal, maka kapal keruk langsung beraksi melakukan pengerukan muara.

Maklum, untuk melakukan pengerukan kuala yang dangkal, biaya operasional yang dibutuhkan kapal tersebut mencapai miliaran rupiah. Pengerukan satu kuala saja bisa mencapai puluhan miliar. Kuala Raja yang sepanjang satu kilometer lebih  bila dilakukan pengerukan membutuhkan dana sekitar Rp 160 miliar.

Bisa dibayangkan berapa dana yang dibutuhkan untuk mengeruk  kuala-kuala lainnya, biayanya mencapai ratusan miliar rupiah. Dana tersebut tentu tak bisa mengandalkan dari Pemkab Bireuen semata. Apalagi saat ini Bireuen tengah mengalami defisit anggaran, maka meski ada kapal keruk, bisa jadi kuala tetap tak bisa dikeruk. Nelayan memang tak sepenuhnya bebas serta dihantui pendangkalan  kuala.

Belum lagi pengerukan tanpa dibuatkan tanggul, kemungkinan akan sia-sia. Karena, bila tanpa tanggul, beberapa hari kemudian kuala yang sudah dikeruk akan dangkal kembali. Nah, untuk membuat tanggul, lagi-lagi Pemkab Bireuen harus mengelurkan biaya yang tak sedikit. Sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Kapal Keruk yang kini dikelola Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Bireuen bersama Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Bireuen itu diberi nama  Kapal Keruk (KK) Raja Jeumpa I dan diresmikan pengoperasiannya oleh  Bupati  Bireuen, Drs. Nurdin Abdul Rahman, awal Mei lalu.

Pada kesempatan itu, Nurdin berharap dengan adanya kapal keruk tersebut, persoalan kedangkalan muara akan teratasi dengan cepat. Karena selama ini sejumlah muara di pesisir Bireuen hampir seluruhnya dalam kondisi dangkal dan sulit ditanggulangi karena tidak tersedianya fasilitas pengerukan.

Nurdin menambahkan untuk biaya operasional kapal keruk tersebut, Pemkab Bireuen telah mengajukan  biaya pengerukan untuk 18 kuala yang dangkal di Bireuen kepada Pemerintah Aceh. “Biaya pengerukan sejumlah kuala itu membutuhkan dana mencapai ratusan miliar rupiah,” sebut Nurdin.

Kapal keruk buatan Tegal, Jawa Tengah itu, dibeli dengan menggunakan dana Otsus tahun 2009 senilai Rp 7,5 miliar lebih. Aktivitasnya, mampu mengeruk sekitar 700 meter kubik pasir dalam sehari.

Saat ini, Kapal Keruk Raja Jeumpa I sedang melakukan pengerukan Kuala Samalanga, Bireuen. Namun sejumlah nelayan menilai  pengerukan tersebut akan sia-sia bila tidak dibuatkan tanggul terlebih dahulu. Selain itu, pihak pengelola proyek dinilai tak mengerti teknis dan kesannya asal kerja saja dan tak memperlajari untung ruginya atau tidak membuat planning yang matang sebelum mengerjakannya.

 Kadis Perikanan dan Kelautan (DKP) Bireuen, Ir. T. Syamsuarsyah, menyebutkan,  Kuala Pante Rheng, Samalanga memang sudah kembali dangkal, meski sudah dua kali dilakukan pengerukan. Pun begitu Pengerukan kuala itu masih terus berlanjut hingga ke bibir pantai, untuk mengantisipasi kedangkalan saluran lama sudah ditutup dan saat ini akan dibuat tanggul dari bambu.

Syamsuarsyah mengatakan, pembangunan jetti membutuhkan waktu dan dana besar. Untuk mencegah pendangkalan lagi, saat ini disaluran kuala yang baru dibuka itu dengan bambu dan berada ketinggian lima meter. Satu meter ke dalam tanah dan 3,5 meter untuk menahan timbunan, menutup bagian permukaan. “Pengerukan Kuala Pante Rheng menelan biaya sebesar Rp 1 miliar lebih, dilaksanakan dengan sistem swakelola,” ujar Syamsuarsyah.

Sementara itu Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Bireuen, Kesuma Fachrida, ST yang dikonfirmasi MODUS ACEH, Jum’at, 2 Juli 2010 pekan lalu menyebutkan, pihaknya memang sedang melakukan pengerukan di Kuala Samalanga. Saat ini, katanya yang baru dilakukan pengerukan sekitar 100 meter kubik dari total 700 meter kubik yang harus dikeruk. “Sekarang kami bangun tanggul dulu, dibuat dari bambu sebelum dilanjutkan pengerukan kuala”. Karena kalau tak ada tanggul nanti setelah dikeruk dikhawatirkan akan dangkal lagi, “ papar Kesuma.

Kesuma menyebutkan, untuk melakukan pengerukan satu kuala dia memperkirakan akan menghabiskan dana Rp 3 miliar dan itu harus dilanjutkan dengan pembangunan jetty. Karena, kalau tidak kuala akan tertutup lagi. Bila dirinci, kata Kesuma, satu meter kubik kira-kira menghabiskan biaya Rp 35 ribu. Itu belum lagi untuk kebutuhan lainnya. ”Jadi bisa dibayangkan berapa biaya mengeruk belasan kuala di Bireuen, sementara uang yang tersedia hanya cukup untuk mengeruk 1-3 kuala saja,” ujar lelaki yang akrab disapa Ayi itu.

Ayi menyebutkan, dana yang terbatas tersebut memang tak akan memungkinkan kuala di Bireuen semua dapat dikeruk. Menurut Ayi hal ini karena kurangnya perencanaan pihak Pemda Bireuen sendiri.  Hal itu, sebut Ayi, diakibatkan kurangnya sinkronisasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

 Seharusnya, kata dia, Pemda Bireuen memikirkan secara matang dan terencana. Mulai dari kuala yang akan dikeruk dan berapa biaya yang dibutuhkan sampai dari mana mencari uangnya. ”Semenstinya didesain terlebih dahulu kuala yang akan dikeruk, serta melakukan lobi baik ke provinsi maupun pusat. Untuk Kuala Jeumpa Pemkab Bireuen belum punya desain  mau bagaimana dan berapa kubik nanti kuala tersebut  akan dikeruk,” sebut Ayi.

Mengenai isu kalau kapal keruk tersebut akan disewakan ke kabupaten/kota lain, Ayi membenarkan. Menurut dia, kapal keruk tersebut membutuhkan biaya operasional yang besar. Karena itu untuk mencegah kapal berkarat dan menjadi besi tua, salah satu solusi akan disewakan ke pihak lain bila mereka berminat. “Pemkab Bireuen menunjuk PDP sebagai pengelola, jadi sebagai pengelola kapal, kami harus mencari usaha, sebab kami wajib menyetor uang ke Pemkab Bireuen. Daripada di Bireuen tidak ada kerjaan kan lebih baik disewakan, jadi ada pemasukan,” jelas Ayi.

Tampaknya keberadaan kapal keruk tanpa ditunjang dana operasional besar tidak akan mengurangi keresahan dan kehawatiran nelayan pesisir Bireuen yang kerap dihantui kedangkalan kuala. Karena kalau nelayan harus patungan untuk membantu biaya operasional kapal keruk yang mencapai miliaran rupiah, nelayan bisa mati berdiri. Jadi mau tidak mau Pemkab Bireuen lah yang harus memikirkannya solusinya. Bukan begitu pak Bupati?***