Kepala PDAM Tirta Tawar Aceh Tengah minta tarif dasar air dinaikkan. Rp 10 miliar dana dari pusat entah dibawa kemana. Krisis air terus berlanjut. Masyarakat bertengkar dan merebut air. Eeh, yang mereka dapat justeru lintah.

Jurnalisa dan Koresponden Aceh Tengah

Krisis air di dataran Tinggi Gayo benar-benar sudah diluar akal sehat. Sementara, beberapa kabupaten tetangga seperti Aceh Utara dan Bireuen, justeru kecipratan air yang berlebih dari aliran Sungai Peusangan.

Kondisi ini malah kontras untuk Aceh Tengah. Bayangkan, di daerah hulu air ini, justeru masyarakatnya selalu mengeluh akibat air yang menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan, selalu kurang.

Kisah miris ini bukan baru terjadi, tapi sudah bertahun-tahun. Celakanya, setiap musim Pilkada tiba, para kandidat Bupati selalu menebar janji manis, untuk membenahi persoalan ini. Nyatanya, sudah beberapa kali berganti Bupati, soal air bersih tetap saja tak berubah.

Sebaliknya, hingga saat ini sudah tiga kali pergantian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tawar. Bukannya bagus, malah semakin parah.

Tak tahan dengan kondisi yang ada, sejumlah elemen masyarakat sipil, akhirnya turun ke jalan. Mereka menggelar aksi demo dan mengkritik kinerja PDAM yang dinilai tidak baik, bahkan wajar kalau disebut tidak mampu menyelesaikan kebutuhan air bersih untuk masyarakat.

Beberapa minggu lalu misalnya, elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Parlemen Jalanan (ASPAL) dalam orasinya meminta pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, bertangungjawab atas konflik yang terjadi di masyarakat akibat berebut air bersih.

Aksi yang dilakukan ASPAL beberapa waktu itu, selain mengelilingi kota sambil berorasi, juga sempat singgah di Kantor PDAM Tirta Tawar di pusat Kota Takengon. Setelah itu, mereka langsung menuju Kantor DPRA untuk menyampaikan tuntutannya mengenai air.

Sampai di sana, mereka langsung membakar ban mobil yang telah disediakan dengan mendapat kawalan beberapa anggota kepolisian dari Polres Aceh Tengah. “Pak DPRK tolong jangan hanya duduk-duduk saja di sini. Tolong perhatikan masyarakat yang kekurangan air sudah bertahun-tahun lamanya,” teriak pendemo ASPAL yang berjumlah puluhan orang itu dengan menggunakan pengeras suara yang ditaruh dalam mobil bak terbuka.

Sebelumnya, melalui Departemen Pekerjaan Umum Pusat, Dirjen Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pusat, ada menggelontorkan dana segar Rp 11,5 miliar untuk Aceh Tengah. Tujuannya, untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur PDAM tadi. Dana itu bersumber dari APBN Tahun 2009, ditambah dengan penyediaan dana sharing dari APBK Aceh Tengah tahun 2009, sebesar Rp 3,5 miliar. Total seluruhnya Rp 15 miliar. Belasan miliar dana tersebut, digunakan untuk mendorong sistem pompanisasi dengan volume air yang di hasilkan 50 liter/detik.

Ternyata, dana yang besar tersebut, belum mampu mengairi rumah warga atau kebutuhan Rumah Sakit. Di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon misalnya, para pasien juga mengeluh. Akibatnya, mereka membawa jerigen berisi air dari rumah masing-masing.

Begitu juga untuk fasilitas umum lainnya. Dengan dana yang cukup besar dari bantuan pemerintah pusat, ternyata belum mampu PDAM Tirta Tawar, menyediakan air bersih untuk masyarakat.

Aman Mawar, salah seorang penduduk di Kawasan Belang Kolah 1 Takengon mengatakan. “Apa saja kerja mereka itu bila kebutuhan air dengan dana yang besar tidak mampu menyelesaikanya,” sebut Aman Mawar.

Menurut Aman Mawar, usai melaksanakan shalat subuh, dirinya dan masyarakat, berbondong-bondong membawa jerigen ke pinggiran Jalan Lebe Kader. Sasarannya, untuk menempung tetesan air dari pipa yang bocor dan usang. “Ini harus kami lakukan setiap pagi,” ungkap Aman Mawar, pekan lalu kepada MODUS ACEH.

Kekurangan air yang terjadi di Aceh Tengah, akibat tidak becusnya kepemimpinan sang direktur. Selain dilengkapi dengan kelalaian para petugas di bak penampungan. Bayangkan saja, air tidak mengalir ke saluran milik masyarakat berhari-hari. Namun, ketika air mengalir dengan tetesan yang mengucur lambat, warga di sana menemukan sejumlah binatang lintah, yang biasa kita temukan di areal persawahan.

Cukup menggelikan dan mengerikan memang. Lintah itupun sempat diabadikan salah seorang warga di sana, Aman Mude. Aman Mude mengaku sangat terkejut ketika melihat binatang melata itu hadir di bak mandi miliknya, ketika mau mengambil wudhuk. “Saya sangat terkejut dan langsung mengabadikanya,” kata Aman Mude.

Bukan kali itu saja Aman Mude melihat lintah mengalir bersama air langsung ke dalam bak mandinya. Karena itu, dia menyampaikan informasi tadi kepada wartawan media ini. Dan, saat wartawan media ini mengkonfirmasi ke beberapa anggota DPRK Aceh Tengah. Kejadian serupa juga terlihat. “Saya terkejut ketika usai buang air kecil melihat lintah di dalam bak mandi DPRK,” jelasnya.

Entah karena sudah tak tahan, beberapa tokoh masyarakat di Takengon mengecam kejadian ini.  Termasuk soal rencana kenaikan tarif air. “Sudah air tidak ada, malah PDAM menjual lintah kepada para pelanggan,” ungkap tokoh yang tidak mau disebutkan jati dirinya itu.

 Bupati Aceh Tengah H. Ir. Nasaruddin, MM pada berbagai kesempatan menyatakan, krisis air yang melanda Kota Takengon,  diakibatkan perencanaan tidak matang. Padahal, pembangunan integ air dengan SPAM lengkap telah selesai dibangun. Selain itu, siap menyuplai air ke masyarakat. Agar air mengalir lancar, ditambah pula beberapa integ sumber air lainnya. Namun, semua pernyataan Bupati tadi, hingga kini belum menjadi kenyataan.

Saat dihubungi wartawan media ini, Sabtu, 10 Juli lalu, telpon seluler orang nomor satu di Aceh Tengah ini, tidak menjawab. Tanggapan justeru datang dari Direktur PDAM Tirta Tawar Hidayat, SE. Kepada MODUS ACEH pekan lalu, dia menuturkan bahwa kebutuhan air bagi masyarakat Aceh Tengah  idealnya  120 liter/detik. Yang baru tersedia 90 liter/detik termasuk dari beberapa sumber integ yang ada.

Untuk mengatasi krisis air di sana, selain sumber air harus di usahakan lagi, hal yang paling penting adalah melakukan rehabilitasi atau perbaikan pipa induk sepanjang 11,200 meter. Nah, bila dilakukan perbaikan, maka dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp 10 miliar, sehingga kebocoran tidak terjadi lagi dan masyarakat dapat menikmati air.

          Disebutkan Hidayat, SE, rusaknya jaringan pipa induk telah menghilangkan arus air sebesar 25-30 persen. Ini akibat pipa yang ada saat ini sudah sangat lama dan tidak dilakukan pergantian sejak tahun 1980. Tahun 1990 memang ada dilakukan pergantian, tapi pipa yang ada juga rusak akibat adanya pembangunan ruas jalan dan volumenya sangat kecil yaitu berdiameter 2-4 inc, begitu juga dengan kualitas pipa mudah rusak atau bocor.

          Ke depan kata Hidayat, pihaknya telah memprogramkan penggunaan jenis pipa HDPE. Selain diameternya cukup besar juga kualitas standar pabrikan lebih kuat dan tahan lama. “Ini baru dapat terlaksana dan terwujud bila para pelanggan yang suplay airnya telah normal aktif membayar kewajiban, sehingga dari hasil penjualan rekening dapat disisakan untuk perbaikan pipa jaringan,” harap Hidayat.

Hidayat, SE juga mengharapkan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk menaikan tarif dasar air  yang kini hanya sebesar Rp. 500/meter kubik. Idealnya, Rp 2.500-3000/meter kubik, sehingga gerak PDAM Tirta Tawar dapat lebih mampu ditingkatkan.***