Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH - Jalan T. Panglima Nyak Makam, Kompleks Pertokoan Lambhuk, Banda Aceh.close
MODUS ACEH MODUS ACEH

Minggu, 01 Agustus 2010 Jam 04:07
HALAMAN UTAMA MODUS ACEH
GALLERY PHOTO MODUS ACEH
PROFIL MODUS ACEH
REDAKSI MODUS ACEH
UNTUK KIRITIK DAN SARAN, SILAHKAN HUBUNGI KAMI! KONTAK REDAKSI MODUS ACEH

Edisi 34 Tahun VII | Rabu, 16 Desember 2009 Jam 08:21

Ladang

Muhammad SalehSudah dibaca sebanyak 428 kali.

Ladang, sering diartikan dan maknai sebagai suatu wilayah. Ada Ladang minyak, ada pula Ladang tumbuh-tumbuhan. Di Aceh, kata-kata Ladang sempat diterjemahkan secara beragam. Ada Ladang ganja, muncul pula Ladang gas di Arun, Aceh Utara.

Yang tak kalah tragis, medio 1976 hingga akhir 2004, Aceh pernah dijuluki sebagai Ladang pembantaian manusia. Itu karena, bumi Serambi Mekkah ini terlibat konflik menahun antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Sejarah kelam Ladang pemberontakan, memang begitu melekat pada diri rakyat Aceh. Mulai dari jaman penjajahan Belanda, Jepang hingga paska kemerdekaan Indonesia (Orde Lama, Orde Baru serta Orde Reformasi), saat ini.

Empat puluh tahun lebih, Aceh menjadi Ladang perlawanan terhadap Jakarta. Dimulai dengan pemberontakan Darul Islam sampai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK—istilah Jakarta saat itu). Lalu, berganti dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Ahli sejarah menyebutkan, Aceh sebagai Ladang lahirnya para pahlawan dan ulama besar. Aceh juga dikenal sebagai Ladang setia bagi Republik Indonesia. Termasuk, membeli pesawat terbang sebagai cikal bakal lahirnya maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Yang jadi soal kemudian adalah, sadar atau tidak, kita sedang dan pernah memberi kesempatan kepada setiap orang atau kelompok tertentu untuk menggarap (bercocok tanam) di Ladang yang kita punya.

Kita sering tak tahu atau tidak mau tahu mengenai tumbuhan yang di tanam pada Ladang tersebut. Kita baru tersentak, ternyata ada pohon ganja di dalamnya.

Atas nama kedaulatan negara, ribuan manusia mati sia-sia. Ada ribuan anak yang kehilangan ayahnya. Harta benda hancur dan terbakar cuma-cuma. Dan, atas nama persamaan hak serta nilai senasib sepenanggungan, tak kurang 25 tahun, Aceh menjadi Ladang bagi kebangkitan ekonomi dan modal untuk membangun negeri ini.

Karena anugrah Allah pula, di Aceh ditemui Ladang gas alam cair terbesar di dunia. Lalu, menjadi Ladang kehidupan bagi rakyat Indonesia. Disusul kemudian menjadi Ladang bagi orang dan kelompok tertentu untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Rezim Orde Baru telah menjadikan Aceh sebagai Ladang bagi mereka yang haus pangkat, jabatan dan uang.

Saat suram, tatkala masih dilanda konflik. Ada rumor yang mengatakan. Datang ke Aceh membawa M-16 dan pulangnya membawa Rp 16 M. Ada yang tiba berpangkat perwira menengah, pulangnya mendapat bintang. Ada pejabat Aceh yang hanya memiliki satu unit kenderaan roda dua tua dan butut, mendadak menjadi kaya raya dan memiliki mobil maupun rumah mewah di Medan dan Jakarta.

Kuasa Allah SWT akhirnya tiba. 26 Desember 2004, Aceh menjadi Ladang kematian ratusan ribu manusia. Bencana gempa dan tsunami, telah meluluh-lantakkan sebagian daratan daerah ini. Lalu, datanglah perdamaian antara RI-GAM, 15 Agustus 2005.

Setelah musibah besar dan konflik itu, muncul harapan agar Aceh menjadi Ladang intropeksi diri bagi rakyat, pemimpin serta kaum terpelajar, tak kecuali para ulama. Ladang bagi tumbuh dan lahirnya demokrasi serta etika berpolitik di Aceh.

Rakyat berharap, di Ladang Aceh, lahir pemimpin independen yang pro rakyat. Muncul partai politik lokal yang berjuang demi dan untuk kepentingan rakyat. Harapan tentu satu. Aceh menjadi tanah atau Ladang harapan bagi kemakmuran dan kesejahteraan.

Yang terjadi justeru lain. Dulu, kita jaga dan rawat ladang yang kita punya (baca Aceh) dari pengarap liar dan ilegal. Kita bermaksud mengarap sendiri tanah pusaka ini. Tapi siapa nyana, kita mulai kelihatan tak kuasa mengelolanya. Kebiasaan jelek dan tak terpuji, yang sempat membalut keseharian kita selama puluhan tahun lalu, kini muncul kembali.

Ladang Aceh, tanah pusaka, diam-diam telah “digadaikan” para pemimpin daerah ini kepada orang asing. Atas nama investasi, nurani kita gadaikan untuk “menjajah” rakyat sendiri. Hak-hak rakyat telah dirampas para pemimpin daerah, untuk kemudian digadaikan atas nama diri sendiri serta kelompok.

Waktu memang berubah dan terus bergerak maju. Tapi, tak ada yang berubah dari perilaku keseharian rakyat dan pemimpin daerah ini. Praktik ekonomi rente, masih saja mewarnai dan membalut pejabat daerah. Tapi, mereka berteriak anti korupsi dan monopoli, persis di Hari Anti Korupsi Dunia, 9 Desember 2009 lalu. Kita begitu kuasa “membunuh” nyawa, hak politik dan berdemokrasi, tapi tetap berteriak dan mengkampanyekan Hak Asasi Manusia (HAM), pada peringatan Hari HAM Internasional, 10 Desember 2009.

Diam-diam, ada gerakan hantu yang membuat dan melahirkan rasa takut bagi rakyat, jurnalis serta para aktivis di Aceh yang terus menyuarakan kebenaran. Sebab, rasa takut itu akan melumpuhkan akal sehat dan  membungkam suara-suara kebenaran.

Kekuasaan yang kini telah dipegang oleh sejumlah kepala pemerintah, ghalibnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, perlu adanya kesamaan langkah dan cara pandang untuk menterjemahkan maksud dan makna kata bersama kita bangkit. Yang terjadi justeru beda. Kursi empuk kekuasaan menjadi sangat sakral. Tak boleh kotor dan diusik dan pindahkan dari posisinya.

Atas nama kekuasaan dan pemerintahan, para pemimpin daerah ini, begitu lihai menikmatinya. Agar tetap bisa duduk di kursi hangat, mereka tak sungkan untuk memberikan hak pengarapan Ladang kepada siapapun. Termasuk kepada para perompak dan begundal yang kini berubah wujud menjadi dewa penyelamat.

Semoga saja, tragedi tsunami 26 Desember 2004 silam, Peringatan Hari Korupsi se-Dunia, 9 Desember 2009 serta Hari HAM Dunia, 10 Desember 2009, menjadi catatan waktu bagi rakyat dan pemimpin daerah ini, untuk menghitung ulang tentang sepak terjang yang pernah kita lakukan.

Jangan hanya untuk mempertahankan kekuasaan, lalu dengan senyum dan penuh kesadaran, melakukan tindak korupsi, memakan uang negara dan rakyat. Jangan karena kursi kekuasaan, kemudian melakukan pelanggaran HAM, dengan memberi peluang dan kesempatan kepada orang untuk mengarap Ladang yang bernama: Aceh, yang kini sudah damai.***

Baca haba ulee kareng selanjutnya:

Baca haba ulee kareng sebelumnya: