Walikota Banda Aceh, Mawardy Nurdin

Isu Tersebut Terlalu Dibesar-besarkan

  Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin, merasa keberatan dengan isu yang beredar, tentang ketidakpedulian Pemko Banda Aceh dalam merespon insiden Luengbata. Mawardy menilai, pernyataan tersebut terlalu berlebihan. Sebab, selama ini tidak ada hak dan permintaan mereka yang tidak.....

Kasatpol PP Memilih Mengundurkan Diri

Insiden Luengbata yang menyulut amuk massa berbuntut panjang. Kasatpol PP dan WH Banda Aceh, Dwi Putrasyah, akhirnya mengundurkan diri. Benarkah batinnya berontak?   Fitri Juliana   Dwi Putrasyah secara resmi mengundurkan diri, Jumat, dua pekan lalu. Pengunduran dirinya itu dia sampaikan langsung secara lisan kepada Setdako Banda Aceh, saat tim penertiban melakukan rapat kerja terkait penertiban bangunan yang tidak memiliki izin. Pengunduran diri itu dia lakukan karena Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh tidak merespon insiden yang terjadi pada Kamis, 8 Juli lalu. Pengunduran Dwi Putrasyah itu dilakukan karena.....

Satpol PP Arogan, Amuk Massa Dituai

  Penertiban kota yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Banda Aceh, menuai amuk massa. Dua unit Mobil Satpol PP dirusak massa.   Fitri Juliana   Perolehan penghargaan Adipura bagi Kota Banda Aceh, menjadi pemicu dan.....

Tugas Bengkak, Kinerja Kempis

  Harapan masyarakat agar kinerja anggota DPRA berjalan lebih baik dari periode lalu, ternyata belum menunjukkan hasil. Pengesahan Qanun nihil. Berdampak buruk terhadap daerah.   Juli Saidi   GEDUNG Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jalan Teungku Daud.....

Menakar Kinerja Wakil Rakyat Aceh

    Hingga kini belum satu pun qanun yang dibahas. Kinerja mereka dinilai lamban. Pantaskah alasan masih belajar disuarakan?   Juli Saidi   Sembilan bulan bukanlah waktu panjang. Tapi, tak juga singkat untuk mengerjakan tugas dan kewajiban sebagai wakil.....

Dibalik Revisi Paket UU Politik

Ada Yang Gelisah dan Tersenyum

Pengantar: Revisi Paket Undang-Undang Politik ditargetkan selesai tahun 2011. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyampaikan hal itu saat rapat kerja di Komisi II DPR, Rabu 11 November 2009 silam. Kini, bola panas itu terus bergulir. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN), meminta pemerintah dan DPR tidak menaikkan ketentuan parliamentary threshold menyusul rencana revisi Paket Undang-Undang Pemilu oleh parlemen tadi. Ketiga partai itu memandang, kenaikan syarat perolehan kursi parlemen tidak demokratis karena akan membuat suara pemilih terbuang sia-sia. Mengapa begitu gelisah.....