Dinas Pendidikan Aceh

Panitia Tender dan Cerita Benang Kusut

Disinyalir, pembentukan panitia tender di Dinas Pendidikan Aceh, sarat KKN. Ceritanya persis benang kusut. Dugaan, penempatan pejabat eselon III dan IV, untuk mengumpulkan pundi bagi Mohd Ilyas, diamini para pejabat tergusur. Lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. Agaknya, prinsip inilah yang dipegang beberapa pejabat eselon tiga dan empat di Dinas Pendidikan Aceh. Simaklah, pasca mutasi besar-besar yang dilakukan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, pekan lalu. Berbagai informasi, terus mengalir ke media ini. Isi dan ceritanya pun beragam. Mulai dari ungkapan seputar dugaan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) hingga.....

Giliran Ring Satu “Memegang Pundi”

Kebijakan penempatan sejumlah pejabat eselon III dan IV oleh Mohd. Ilyas, tidak hanya merusak hirarki birokrasi. Sebaliknya, ikut mensahihkan adanya dugaan KKN. Persis, sehari setelah digulir mutasi pejabat eselon III dan IV oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Satu pesan pendek, masuk ke telpon seluler saya. Isinya membuat saya tertawa sendiri. Mau tahu? Ini dia: Mutasi pejabat eselon III dan IV lalu. Semua dari Matang (SDM). Sedikit dari Meuredu. Satu,, dua dari Montasik dan Meulaboh. Sehari kemudian, pesan singkat ini saya kirimkan ke beberapa kolega dan teman. Beragam pendapat saya terima sebagai umpan balik. Sebagian besar, menjawab.....

Tak “Setor” Minggir

Tak ada satupun bisa mencopot Mohd. Ilyas dari posisi Kadis Pendidikan Aceh. Kecuali Irwandi Yusuf tak lagi Gubernur Aceh. Pernyataan bernada miring ini, keluar dari beberapa pejabat dan staf, Dinas Pendidikan Aceh, yang tergusur dari jabatan, hasil mutasi pekan lalu. Saat ditemui di salah satu warung kopi di Kota Banda Aceh. Mayoritas mengaku kaget dan terkejut dengan pejabat yang ada saat ini. “Terus terang saja. Munculnya Drs Zulkifli Saidi alias Zul Namploh sebagai sekretaris dinas, membuat kami kaget. Bayangkan, dia tidak pernah nampak di kantor selama ini. Tiba-tiba pada posisi basah. Dimana peran Baperjakat, pejabat.....

Pembayaran Rapel CPNS Mentok, Negara Rugi 25,9 Miliar

Diduga, pembayaran rapel 1.280 CPNS di Aceh Selatan, merugikan negara senilai Rp 25.9 miliar lebih. Tragis, walau sudah ditangan Kajari Tapaktuan, hingga kini belum ada titik terang. Siapa bermain? Obrolan singkat itu berlangsung, Selasa siang, 19 Mei lalu di Tapaktuan. Pria bujang, Koordinator.....

Kasus Itu Disidik Kembali

Kejaksaan Tinggi Aceh, menemukan adanya dugaan penyimpangan pengadaan bahan baku PT KKA. Muncul nama Meneg BUMN, Sofyan Djalil. Murni proses hukum atau pengalihan isu? “Buruk” wajah, tak harus cermin dibelah. Sepertinya, pepatah itu dipahami betul jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Lihatlah, hanya sepekan, setelah Tim Pengawas Kejaksaan Agung (Kejagung) RI turun ke Banda Aceh, sontak insan Adhiyaksa ini mengeluarkan informasi “mengiurkan”. Padahal, dari desas-desus yang beredar, hadirnya Timwas Kejagung datang ke Aceh, tak lepas dengan kinerja jaksa di instansi ini, yang dinilai sarat ketidakjelasan......

Sofyan Djalil Ikut Bermain di PT KKA?

Kisruh yang sempat melanda PT KKA, ikut menyeret nama Sofyan Djalil. Disebut-sebut, PT AKA Prima yang ikut tender, menggunakan modal Meneg BUMN ini. Tapi, tudingan itu dibantah Sofyan Djalil. Seberkas dokumen, berisikan ”surat cinta” mantan Dirut PT KKA, HT Surjansyah, singgah ke redaksi media ini beberapa waktu lalu. Isinya, sungguh mengejutkan. Mantan anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar itu, meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Meneg BUMN, Sofyan Djalil, terkait uang jaminan PT AKA Prima. Sekilas, surat tertanggal 25 Maret 2008 itu tak ada yang istimewa, apalagi soal proyek. Namun, setelah dibaca.....