Menghindari Abnormalitas Pemerintah Daerah

Pelantikan DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan agenda pemerintahan yang sangat penting. Singkronisasi waktu pelantikan lembaga legislasi dengan agenda-agenda pemerintahan yang lain menjadi sangat strategis mengingat keutuhan berjalannya proses pemerintahan. Waktu pelantikan yang tidak sinkron dengan agenda pemerintahan yang lain akan berakibat terputusnya rantai proses pemerintahan secara normal sehingga jalannya pemerintahan di pusat dan di daerah akan terjadi proses abnormalisasi agenda dan jalannya pemerintahan secara periodik setiap lima tahunan. Seluruh pemerintahan daerah di Indonesia baik Provinsi,.....

Konsep Pengecualian Hukum dalam PK Kontroversial

Joko Tjandra dan Sjahril Sabirin bisa jadi merasa geram terhadap putusan Mahkamah Agung RI atas “PK (Peninjauan Kembali) Kontroversial” yang membatalkan Putusan Kasasi MA yang telah membebaskannya. Tidak hanya mereka, sejumlah kalangan praktisi hukum dan akademisi pun serentak mengecam Putusan MA yang menerima PK yang diajukan oleh Jaksa tersebut. PK itu dinilai kontroversial karena diajukan oleh Jaksa, yang berarti tidak sesuai ketentuan dalam KUHAP. Oleh sebab itu Tim Penasehat Hukumnya berniat melawan putusan tersebut dengan upaya hukum yang tak kalah kontroversialnya yakni PK atas PK. PK Kontroversial merupakan istilah.....

Raqan Jinayah Kesampingkan Hukum Positif

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Kata jinayah berasal dari kata janayajni yang berarti akhaza (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal. Jinayah dalam pengertian ini sama artinya dengan kata jarimah yang sering digunakan oleh para fukaha (ahli fikih) di dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan yang dimaksud.....

Memahami Rencana Tuntutan Kasus Pidana

Rencana tuntutan (Rentut) bukan sebuah istilah baru dalam lingkungan persidangan, Rentut mulai diberlakukan sejak tahun 1985 Kejaksaan telah menerapkan Rentut, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. 09/1985. Dasar pemikiran adanya Rentut adalah dalam rangka pengendalian perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok pada perkara yang jenis tindak pidananya sama. Rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejagung yang dari waktu ke waktu dapat berubah seiring perkembangan jaman. (Wakil Jaksa Agung Basrief Arief, hokum online 18/09/06). Sementara untuk tindak pidana khusus.....

Mengkaji Ulang Pasal 27 UU ITE dan Pasal 310 - 311 KUHP

Kasus Prita Mulyasari, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional, Tanggerang,  adalah salah satu dari sekian banyak korban dari produk hukum di negeri ini. Sebelumnya, salah seorang wartawan, Iwan Piliang diduga mencemarkan nama baik seorang anggota DPR melalui tulisannya di internet. Iwan kemudian dijerat dengan pasal belediging (penghinaan) yaitu Pasal 310 Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU-ITE).  Kehadiran UU-ITE mulai memakan korban yang disangkakan melakukan pelanggaran terhadap UU-ITE. Prita Mulyasari telah menarik perhatian berbagai.....