ADA begitu banyak pertanyaan sederhana yang bisa kita diajukan untuk mendapatkan indikator keberhasilan pembinaan olahraga di Aceh. Ini  terkait sukses story PERSIRAJA Banda Aceh pada musim kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 2010-2011 yang berakhir, Rabu, 25 Mei 2011 silam di Stadion Manahan, Solo.

Setelah lama stagnan dan terdegrasi dari posisi puncak klasmen Divisi Utama Liga Indonesia. Hasil musim kompetisi 2010-2011 lalu, seakan melahirkan kembali spirit juara yang kadung terkubur selama ini.

Predikat juara dua, setelah kalah dari Persiba Bantul 1-0, seakan memberi jawaban, mengelola olahraga tak bisa main-main, asal-asalan, sesuka hati dan dengan pola menejemen tradisional. Inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi pengelola atau menejemen baru PERSIRAJA untuk bisa menuai kembali prestasi pada musim kompetisi tahun ini.

Searah jarum jam, muncul pertanyaan. Bagaimana hasil prestasi atlet Aceh pada Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) VIII se- Sumatera di Batam serta Pra Kualifikasi PON 2011 yang berlangsung di seluruh provinsi di Indonesia selama 2011? Jawaban yang paling sederhana adalah: sangat variatif!

Ada yang sukses dan gagal. Sebaliknya, ada yang berusaha mengutak-atik data dari PP/PB masing-masing agar atletnya dinyatakan lolos dan bisa ikut PON 2012. Ini sejalan dengan patokan prestasi yang diberikan KONI Aceh, hanya atlet peraih medali emas, perak dan perunggu dari event Porwil yang bisa ikut PON. Sementara, torehan prestasi rangking satu hingga delapan untuk cabor yang mengikuti event Pra PON.

Ketentuan ini sebenarnya sudah sangat teloran. Sebab, daerah lain, hanya mematok emas untuk Porwil dan rangking empat untuk Pra PON. Jawa Timur malah lebih ekstrem. Hanya atlet peraih emas, perak dan perunggu di Pra PON yang berhak berlaga pada event akbar empat tahunan tersebut. Itupun, harus mengikuti serangkain uji coba lanjutan. Jika gagal, maka keluar dari daftar atlet.

Begitupun, berbagai pertanyaan tadi hingga kini masih susah dijawab secara teknis dan konseptual oleh KONI Aceh. Misalnya, apa strategi untuk meraih prestasi? Apakah ada dana pembinaan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang cukup? Apa konsep jangka panjang untuk meraih prestasi tadi? Tapi jangan marah dulu, itu fakta yang lumrah terjadi di mana-mana, tak kecuali Aceh.

***

Lihat saja Pengurus KONI Aceh. Nyatanya, tidak banyak yang memikirkan “sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan”. Termasuk di sepak bola. Karena itulah, kegagalan tim sepak bola Aceh untuk meraih tiket ke PON Riau 2012 mendatang, menjadi catatan merah yang sangat menyedihkan.

Yang lebih ironis, tak ada satu platfon atau “kontrak kerja” antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh selaku (regulator) pemberi bantuan dana hibah. Padahal, semua itu adalah uang rakyat yang harus dipertangungjawabkan. Sementara KONI Aceh sebagai pelaksana atau eksekutor, terkait capaian prestasi dari berbagai kompetisi dan multi event.

Terkesan, KONI Aceh berjalan sendiri, tanpa misi dan kendali dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. KONI Aceh mengajukan dana, lalu diaminkan dan dicairkan. Soal target prestasi menjadi terabaikan jika tak elok disebut tanpa beban dan kontrol yang jelas dan melekat.

Berbeda dengan daerah lain. Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah serta beberapa daerah lain di sumatera misalnya, pemerintah daerah dan DPRD, memberi target prestasi kepada KONI setempat, baru kemudiaan dilakukan penyesuaian anggaran. Sehingga, antara alokasi anggaran dengan konsep dan strategi pencapaian prestasi, berjalan seiring.

***

Bisa jadi, karena “check” kosong itu pula, membuat sejumlah pimpinan cabor di Aceh, tetap berusaha untuk ikut dan menjadi kontestan pada PON 2012 mendatang. Walau catatan prestasi atlet mereka melewati standar yang telah ditetapkan KONI Aceh. Celakannya, komitmen yang telah diputuskan KONI Aceh, nyaris menjadi abu-abu tat kala ada Pengprov Cabor yang terus mendesak oknum pimpinan KONI Aceh agar ketentuan tersebut dikaji ulang. Singkatnya, ketentuan rangking dibatalkan dan disandarkan pada kreteria asal lolos PON.

Tarik ulur inilah yang kemudian melahirkan multi tafsir di tubuh Pengurus KONI Aceh. Tapi, kenyataan ini menjadi lumrah adanya sebab Pengurus KONI Aceh belum bisa memisahkan diri mereka dengan Pengurus Cabor, setingkat dibawahnya. Akibatnya, terasa amat sulit untuk dipisahkan antara kepentingan, keputusan dan regulasi KONI Aceh dengan pimpinan cabor.

Syahdan, karut marutnya pelaksanaan Pelatda Atlet PON Aceh yang diwartakan media ini (baca: MODUS ACEH, No:35/TH.IX, 19-25 Desember 2011), melahirkan sikap pro dan kontra dari beberapa oknum pimpinan KONI Aceh. Kabarnya, ada yang kebakaran jenggot dan terusik. Mereka menilai, pemberitaan tersebut tak patut dilemparkan ke ranah publik. Ini terkait posisi saya sebagai Sekretaris Umum KONI Aceh. Tapi, mayoritas insan olahraga di Aceh sepakat dengan cermin yang sadurkan media ini. Setidaknya, sebagai bahan evaluasi sebelum semuannya menjadi sia-sia dan runyam.

***

Dulu, kita punya H. Dirmutala yang memikirkan sistem pembinaan berkelanjutan. Hasilnya, Bang Dimur dan Pengda PSSI Aceh saat itu dapat menikmati sukses prestasi dan kejayaan sepak bola di event nasional dan Internasional. Sayang, generasi berikutnya, tak lagi melanjutkan. Kesan dipermukaan memang ada, tapi jika kita menyelam jauh ke dasar, tak lebih hanya gelombang yang tidak melahirkan ombak.

Bisa jadi, ke arah lebih baik kembali dirintis Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan mengirim putra terbaik Aceh untuk berlatih sepak bola ke Paraguay serta mengalokasikan dana yang lumayan cukup untuk KONI Aceh. Walau sempat menebar aroma tak sedap soal “pengelolaan dana” puluhan miliar yang tak jelas dan berakibat digantinya Kadispora Aceh saat itu. Sejauh ini, prestasi atlet pioner sepak bola Aceh tersebut, memang harus terus diasah dengan berbagai kompetisi. Sehingga menambah jam terbang dan pengalaman dalam merumput.

Lazim terjadi, Pengurus KONI Aceh, Pengprov Cabor hanya bertekad untuk sukses di era kepengurusan mereka berjalan. Akibatnya, muncul kesan “pembinaan ke depan” bukan urusan mereka lagi. Kalau pikiran dan gagasan culas seperti ini terus muncul dan dipertahankan. Apa yang harus kita lakukan dan dapatkan di masa datang?

***

Nah, entah karena alasan prestasi itu pula, H. Zainuddin Hamid atau akrab disapa Let Bugeh, kemudian tergerak hatinya untuk maju kembali sebagai Ketua Umum KONI Aceh Periode 2010-2014. Walau usianya sudah tak muda lagi, saya menangkap ada pesan moral yang ingin dia sampaikan. Pengusaha sukses ini ingin mengabdikan sisa hidupnya untuk prestasi olahraga di Aceh.

Dan, dalam banyak kesempatan, Pak Let, sering berdiskusi. Salah satu yang menjadi titik sentral adalah, menyusun konsep dan strategi untuk perbaikan rangking Aceh pada PON XVIII mendatang di Riau serta menata kembali sistem manejemen olahraga dibawah payung KONI Aceh ke arah lebih baik. Dia berpesan, jangan ada korupsi di KONI! Pesan serupa juga sempat beberapa kali disampaikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kepada saya. Itulah yang terus saya pegang hingga kini. Sebagai manusia, tentu saya pun tak sempurna dan pasti punya banyak kekurangan serta kelemahan.

Secara teknis, KONI Aceh mengundang Paulus Pasurney, seorang advisor teknik senior KONI Pusat (Program Prima—Kemenegpora RI). Dan, konsep, gagasan serta ilmu yang diberikan Paulus, bisa dilihat dan rasakan hasilnya dari goresan prestasi atlet Aceh di level Porwil serta Pra PON lalu. Tentu, tak seluruhnya memberi catatan prestasi yang memuaskan. Sebab, prestasi tidak bisa diperoleh dengan kerja-kerja instan. Sebaliknya, butuh waktu dan dana yang tidak sedikit.

Secara menejemen, saya bersama Ketua Harian KONI Aceh HT. Pribadi dan Bidang Litbang Abdul Haris, mencoba melakukan transformasi. Caranya, dengan mendesain konsep promosi dan degradasi, standarisasi, akreditasi dan sertifikasi bagi cabor, atlet dan pelatih. Termasuk, merevisi konsep dan sistem keuangan yang lebih akuntabel.

Empat konsep tadi sebenarnya, merupakan dasar dari menejemen olahraga yang telah lebih dulu dilakukan KONI daerah lain di Indonesia. Tapi untuk Aceh, menurut saya masih sangat awam sehingga banyak mendapat kendala, kecaman dan tantangan. Baik dari internal Pengurus KONI Aceh maupun beberapa Pengprov Cabor yang belum paham dan mengerti.

Konsep promosi dan degradasi yang dimaksudkan adalah, adanya skala prioritas satu, dua dan tiga. Ada perhatian dan fasilitas lebih kepada cabor peraih medali emas, perak dan perunggu pada Porwil VII di Medan dan PON XVII di Kaltim serta cabor peraih medali pada event setingkat nasional selama 2010.

Sementara, konsep standarisasi adalah, melakukan persamaan visi dan misi dalam hal mengagas strategi. Itulah kemudian lahir apa yang disebut: Program Aceh Meuh (Aceh Emas) untuk atlet Porwil dan Pra PON. Sementara, akreditasi dan sertifikasi, lebih ditunjukkan kepada para pelatih. Ini dimaksudkan, agar pelatih benar-benar paham dan menguasai teori serta tehnik kepelatihan.

Sejujurnya, ada pelatih yang belum bisa dan mampu membuat program kepelatihan berstandar minimal sport sains (ilmu keolahragaan—red). Tapi, ada beberapa yang sudah bisa dan mampu dan hanya butuh penyempurnaan saja. Sementara, soal alokasi bantuan dana bagi cabor, dilakukan secara termin (tahap). Dan, akan dicairkan kembali bila ada laporan dari termin pertama. Begitulah seterusnya. Honor atlet dan pelatih, disalurkan melalui nomor rekening masing-masing pribadi serta adanya inventarisasi aset KONI Aceh. Baik dijajaran internal maupun Pengprov Cabor. Khususnya untuk barang yang tidak habis pakai seperti alat-alat. Setelah diregistrasi, dikembalikan kepada Pengprov Cabor untuk aktivitas atau latihan.

***

Sekali waktu, saat di Banda Aceh saya sempat berdiskusi ringan dengan Paulus Pasurney. Menurutnya, secara tekhnis ada tujuh faktor yang harus ada untuk meningkatkan prestasi/menciptakan prestasi olahraga di manapun. Pertama, keadaan sarana/pra sarana dan peralatan olahraga. Kedua, sistem pembinaan (kompetisi). Ketiga, keadaan psikologis atlet (rasa aman terhadap masa depan, percaya diri, motivasi dan disiplin). Keempat, keadaan konstitusi tubuh atlet. Kelima, perekaman taktik/strategi. Keenam, ketrampilan teknik/skill atlet dan ketujuh, kemampuan fisik atlet.

Dari sejumlah pertanyaan kritis tadi, yang sangat menarik bagi saya adalah. Paulus tak begitu menyentuh soal peran, fungsi, moralitas dan integritas pelatih serta pemangku kebijakan cabang olahraga (KONI dan Pengprov—red). Entah sudah paham dan mengerti benar tentang tabiat para pengurus cabang olahraga atau memang kurang menaruh perhatian ke arah itu.

Lantas, seperti apa indikator pembinaan olahraga yang baik? Menurut Paulus, jawabannya mudah. Dia balik bertanya. Berapa Rekornas (rekor nasional) yang berhasil dipecahkan atlet Aceh setiap tahun? Berapa banyak “bintang” yang ditemukan pada kejuaraan junior setiap tahun atau even? Berapa stadion yang dibangun di Aceh? Berapa sarana olahraga yang akan dibangun pada tahun berikutnya? Dan, proporsionalkah alokasi anggaran pembangunan sarana olahraga dalam APBA (rencana pembangunan lima tahun—red)? Dan, berapa banyak pelatih potensial yang akan ditingkatkan “Know Hownya” ke tingkat nasional atau bahkan negara-negara yang maju olahraganya?

Siapa yang melakukan fungsi ini di Aceh. KONI? Pengprov Cabor? Atau Dispora Aceh? Satu hal yang menarik untuk kita telaah bersama, terkait tugas pembinaan olahraga prestasi yang dibebankan UU No:3/2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah, KONI bertugas dan berfungsi membina cabang olahraga prestasi. Sementara cabang olahraga masyarakat dan tradisional, menjadi tanggungjawab pemerintah secara langsung, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

***

Dalam beberapa makalah dan pertemuan yang pernah saya baca dan ikuti menyebutkan. Pengembangan olahraga prestasi diperlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari atlet, pelatih, organisasi olahraga, Pemerintah Daerah serta unsur-unsur lainnya. Organisasi Olahraga memegang posisi strategis dalam mengembangkan prestasi olahraga melalui program kerja yang disusun dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi selama satu tahun.

Mengapa peran organisasi olahraga atau pengurus organisasi olahraga dikatakan penting? Karena program kerja yang disusun akan mempengaruhi prestasi yang dicapai oleh atlet dan pelatih. Untuk  meraih prestasi tertinggi tidak hanya atlet dan pelatih saja yang berperan, akan tetapi peran Pengurus KONI dan cabang olahraga karena dalam meraih prestasi tidak begitu saja diperoleh, tetapi dengan rencana yang tersusun, terarah dan berkesinambungan, gizi yang baik, sarana dan prasarana latihan yang memadai serta didukung IPTEK Olahraga yang mumpuni.

Sekali lagi, bagaimana kondisi dan situasi KONI Aceh? Menurut saya, kini sudah berada di tapal batas antara keberhasilan dan kegagalan? Dua pilihan yang hingga kini belum tentu arah dan tujuan.

Di satu sisi, Ketua Umum KONI Aceh, H. Zainuddin Hamid (Let Bugeh) berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan marwah dan martabat Aceh di ajang PON XVIII di Riau. Disisi lain, ada oknum pengurus dan pimpinan yang justeru memanfaat situasi, kemurahan hati Pak Let yang sebenarnya diam-diam sedang “mengali lubang”. Mereka mulai bersekutu untuk mengusur posisi saya dengan dalih terlalu keras, tidak bisa diajak kerjasama dan seribu argumentasi lainnya. Mereka mulai menjalin komunikasi dengan beberapa Pengprov. Cabor, untuk memuluskan langkah tersebut.

***

Sebagai jurnalis, saya sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi ini dan sudah saya prediksikan sejak awal, tat kala komposisi pengurus serta orang-orang didalamnya, didaulat sebagai Pengurus KONI Aceh Periode 2010-2012. Apa yang terjadi saat ini di tubuh KONI Aceh, semakin menambah kenyakinan saya tentang sulitnya memperbaiki sistem yang sudah kadung rusak, yang dilakonkan oleh orang-orang yang memang track recordnya pernah punya masalah. Intinya, saya terlalu berpikir serius dan ideal sementara yang lain, mengerakkan organisasi dengan enjoy dan tanpa beban serta merasa bersalah jika ada kegagalan.

Otak saya menginggatkan kembali tentang sosok oknum pimpinan KONI Aceh yang terpaksa digusur, karena diduga bermasalah dengan keuangan. Seterusnya, ada mantan pejabat yang terpaksa digusur Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, karena sang Gubernur menemukan dan menerima banyak laporan dengan masalah keuangan. Dan, figur atau sosok itulah yang kini menjadi “pahlawan” di KONI Aceh.

Kini, bola sudah saya gelindingkan tat kala tugas saya untuk mengingkatkan tentang banyak hal terbentur tembok. Sebaliknya, keputusan ada di tangan Ketua Umum KONI Aceh H. Zainuddin Hamid (Let Bugeh). Saya siap untuk diberhentikan dari jabatan Sekum KONI Aceh, karena alasan tidak bisa diajak kerjasama dan bersekutu dengan kebijakan yang menurut saya sangat prinsip.

Saya rela dan ikhlas jika digusur, karena saya menegakkan aturan main. Sebaliknya, saya akan sangat malu dan terhina, jika pengusuran tadi karena saya “berkhianat” terhadap kepercayaan dan amanah organisasi serta Pak Let Bugeh. Bagi saya, Pak Let tak sekedar Ketua Umum KONI Aceh, tapi sudah seperti ayah sendiri.***