BELUM lagi kasus heboh Nazaruddin reda, kembali kita dihadapkan dengan pemberitaan kasus dugaan suap. Kisahnya, tentu tak bergerak jauh dari perilaku partai politik. Kali ini, salah seorang bakal calon (balon) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Rafli Zar, SE mengaku, ada menyerahkan dana ratusan juta rupiah kepada elit Partai Golkar setempat. Dana tersebut sebagai “pelicin” alias mahar agar dirinya diusung sebagai bakal calon (balon)  Bupati Abdya, dalam Pemilukada mendatang.

Rafli mengaku sudah menyerahkan uang ratusan juta plus 5000 dolar Amerika Serikat, kepada Ketua DPD Partai Golkar Abdya, RS Asmadi sebagai konpensasi dukungan kepada dirinya. Tapi dukungan tersebut tidak diperoleh hingga saat ini, bahkan Partai Golkar mengusung figur lain sebagai calon.

Kini, kasus tersebut sudah dilaporkan Rafli ke jajaran Kepolisian di Abdya. Dari Banda Aceh, Ketua DPD I Partai Golkar Aceh Sulaiman Abda membantah ‘nyanyian’ Rafli. Termasuk RS Asmadi, Ketua DPD Partai Golkar Abdya. Dia pun sepakat, agar kasus ini diusut tuntas.

***

Tiba di tanah air Sabtu (13/8/2011) malam, Nazaruddin bagai seorang pahlawan. Setelah diserahterimakan dari tim gabungan Mabes Polri, Imigrasi dan Kementrian Luar Negeri ke Komisi Pemberantasan Komisi (KPK), sederet kasus korupsi pun sudah menanti. Jejak lain dugaan korupsi, disamping pembangunan wisma atlet dan proyek Hambalang, yang melibatkan mantan bendahara Partai Demokrat itu, mulai terkuak satu persatu.

Dalam konferensi pers yang digelar setelah pemeriksaan Nazaruddin pada Minggu (14/8/2011) dini hari, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, ada 34 total  kasus korupsi dengan nilai total proyek hampir Rp 9 triliun yang bakal menjerat si tukang berkicau dari negeri seberang itu.

Busyro kemudian mengelompokkan kasus yang menjerat Nazaruddin dalam tiga klasifikasi. Pertama, kasus korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan.  Kasusnya adalah suap di Kemenpora dan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementrian Tenaga Karja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). “Kasusnya di dua kementrian itu dengan nilai proyek sebesar Rp 200 miliar,” kata Busyro.

Kedua, kasus korupsi yang masuk tahap penyelidikan, yakni di Kementrian Kesehatan dan Kementiran Pendidikan Nasional, dengan nilai Proyek 2,64 trilun. Ketiga, kasus lain yang menyeret Nazaruddin, namun masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). Jadi, menurut Busyiro, total ada 31 kasus di lima Kementrian, dengan nilai total proyek Rp 6,37 triliun, bakal menjerat Nazaruddin.

***

Bila Anda punya waktu, sesekali datanglah ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Di sana, kita bisa menyaksikan dan mengikuti proses hukum terhadap Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid dan wakilnya Syarifuddin. Kedua pejabat ini duduk di kursi persakitan sebagai terdakwa, karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Bayangkan, Rp 220 miliar dana APBK daerah itu, lolos begitu saja setelah didepositokan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Jelambar, Jakarta Barat.

Ilyas A Hamid-Syarifuddin, merupakan buah manis dari proses demokrasi yang terjadi di Aceh, paska MoU damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah RI. Melalui partai lokal (Partai Aceh—red). Keduanya melenggang dengan mulus ke kursi untuk Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara. Sebuah jabatan yang kini sedang diperebutkan belasan bakal calon (balon) untuk Pemilukada mendatang.

***

Dalam dimensi sosial, sosok Nazaruddin, Rafli Zar SE, RS Asmadi, Ilyas A Hamid dan Syarifuddin tentu berbeda. Begitupun, dalam bingkai partai politik, ketiganya tetap tak ada beda, terutama soal mengumpulkan dana bagi kegiatan partai dan pribadi.

Seringkali, posisi penting elit partai politik diserahkan kepada pengusaha yang punya “naluri petualang” dalam dunia bisnis. Dalam struktur partai penguasa misalnya, tentu banyak kader partai yang memegang jabatan penting di pemerintahan. Inilah lahan yang “subur” bagi partai untuk mengeruk duit rakyat. Semua aksi “nakal” tadi, biasanya, di-back up oleh anggota dewan yang berafiliasi dengan partai yang bersangkutan.

Bayangkan, pemerintah dan DPR menguasai APBN lebih dari Rp 1.225 triliun! Dengan target menguasai satu persen saja pengelolaan dana APBN, maka dana sekitar Rp 12 triliun bisa digarong dari kas negara oleh para politisi bedebah tadi. Jangan tanya sumber dana dari APBA atau APBK. Caranya dengan mendompleng pada proyek-proyek tertentu, dipastikan elit  parpol bisa menggembungkan pundi-pundi partai untuk menggerakkan kegiatan politiknya. Agar urusan lancar, si bendahara harus menyetorkan ‘dana pelicin’ untuk jajaran elite partai dan para pemimpin proyek serta anggota DPR selaku pihak pengontrol.

Ini bukan cerita baru. Justeru sudah ada dan lahir sejak dulu. Di zaman Orde Baru, bahkan tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Hidup dan matinya parpol memang tergantung pada uang. Maklum, ongkos pencitraan politik mahal sekali. Tak heran, meskipun rezim silih berganti, harapan untuk membebaskan negeri ini dari jeratan KKN makin jauh panggang dari api!

***

Dalam perbincangan kecil paska shalat tarawih di Warung Kupi Cut Nun Banda Aceh, Jumat malam pekan lalu. Seorang sohib sempat “mengugat” saya. Dia bertanya kenapa begitu lancang dan berani masuk dalam bursa bakal calon (balon) Walikota Lhokseumawe dengan kenderaan perseorangan atau independen. Padahal, ada partai politik lokal (parlok) dan begitu banyak partai politik nasional, baik yang besar maupun gurem, yang kini sedang mencari “mangsa” untuk mereka gigit kalau tak elok disebut kunyah.

Diskusi dengan beberapa rekan lainnya itu, kemudian mengarah pada analisis seputar ambisi politik para elit parpol di Aceh yang mulai tak terkendali. Menurut saya, ada indikasi mereka ingin memupuk harta dan mewariskan tahta, berlomba menguasai jalan menuju kursi Gubernur Aceh, Bupati serta Walikota di 17 daerah. Dan, atas dasar alibi itulah, saya berketetapan hati untuk memilih jalur perseorangan (indenpenden) bukan jalur partai politik. Andai pun pada akhirnya kesempatan bagi calon perseorangan kandas karena gerakan politik regulasi yang kian tak menentu ini. Saya harus berjiwa besar untuk tidak maju sebagai bakal calon (balon) Walikota Lhokseumawe untuk lima tahun ke depan.

Harus diakui, gerakan politik parlok dan parnas paruh tahun 2011 di Aceh, memang semakin hiruk-pikuk dengan segudang obral janji. Lirik kiri dan kanan. Bertemu dari satu meja ke meja lain. Bergerak bersama, menghadang munculnya calon perseorangan (independen). Intinya, mengugat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengedepankan Qanun Pemilukada, produk DPR Aceh yang bersandar pada UUPA dan MOU Helsinki.

Sayang, mayoritas yang diobral tetap saja barang bekas. Dan memang hanya itu yang tersedia dalam pasar politik formal Aceh saat ini. Menurut saya, ada indikasi partai-partai tersebut tidak punya calon pemimpin yang patut untuk mereka usung dan jagokan kepada rakyat.

Satu hal yang mungkin terlupakan dari tajamnya proses tarik-menarik Pemilukada  yang kini dilakonkan para elit parpol dan parnas di Aceh adalah, mereka lupa bahwa pemimpin politik adalah inspirator rakyat. Pemimpin politik adalah pemberi visi masa depan. Pemimpin politik adalah pelaku keadilan. Pemimpin politik adalah pendidik kemajemukan. Dan, pemimpin politik adalah dan seterusnya! Untuk itu, rakyat mulai cerdas dalam menilai kualitas dari sederet nama serta figur  yang kian hari semakin ramai menghiasi media massa.

Lantas, apa yang mendasari saya untuk maju sebagai salah satu bakal calon (balon) Walikota Lhokseumawe, lima tahun mendatang? Bagi saya, pemimpin Aceh masa datang, siapa pun dia harus tumbuh dari luar tokoh-tokoh obralan tadi. Sebab, politik tidak dirancang untuk dijarah oleh seorang megalomania dan paranoid. Politik tidak juga disediakan untuk menampung kepentingan sebuah dinasti. Politik tidak sekali-kali dimaksudkan untuk membesarkan persekongkolan oligarkis hitam. Karena, politik bagi saya adalah untuk memajukan keadilan dan kecerdasan rakyat.

Dalam ukuran itulah, saya dengan sadar menempuh persaingan politik yang sesungguhnya. Bagi saya ‘kompetisi politik’ bisa berjalan dengan indah bila di dalamnya ada kompetisi ‘ide keadilan’. Banyak orang menyebutnya sebagai ‘pesta demokrasi’, bila di dalamnya ada ‘fakta kesetaraan’. Tanpa itu, politik hanya tampak sebagai gumpalan ambisi para penjarah kekayaan negara, para penjarah kemajemukan, dan para penjarah keadilan sosial.

***

Mungkin Anda berpendapat, saya sedang melakukan retorika politik. Bagi jadi pendapat Anda benar. Sebab, bagi saya semua itu adalah wajar. Karena, retorika politik harus diartikan sebagai pendidikan dialektik untuk menajamkan kecerdasan pikiran rakyat. Demokrasi harus dialirkan melalui opini publik. Tetapi manipulasi opini publik justru bagian dari politik para penjarah etika publik yang diakui atau tidak sedang dimainkan para broker politik di Aceh saat ini.

Lihatlah, penguasaan opini media massa oleh penguasa atau kandidat berkantong tebal, sadar atau tidak telah membelokkan fungsi retorika menjadi pembodohan pikiran rakyat. Retorika satu arah dan pemberitaan yang terarah, telah dipaketkan sebagai bagian dari pencapaian ambisi pribadi sang kandidat, terutama yang berasal dari incumbent. Dalam konteks ini, jurnalisme telah ditunduk oleh kepentingan personal.

Benarkah kejahatan politik sedang tumbuh dan berjalan dalam masyarakat kita saat ini? Jawaban secara masti tentu amat sangat sulit dan tergantung dari sudut mana kita menilainya. Begitupun, diam-diam saya dapat mencium dan merasakan, betapa persekongkolan dua-tiga orang sedang merampok hak-hak keadilan, kecerdasan, dan kemajemukan publik rakyat di Aceh. Kita sedang menyaksikan pentas politik yang menampilkan adegan-adegan kemunafikan oleh aktor-aktor penuh tipu-daya, oleh pemimpin yang tak berani mengambil risiko, dan oleh politisi yang berakal sempit.

Memimpin Aceh adalah memimpin sebuah peluang. Yaitu peluang untuk menjadikan Aceh beserta 23 kabupaten/kota lainnya menuju perubahaan pembangunan dan perekonomian rakyat. Peluang untuk menghidupkan kesetaraan. Peluang untuk menaikkan harga diri rakyat yang tertindas lahir dan batin akibat 32 tahun didera konflik. Peluang untuk meloloskan kecerdasan Aceh, setara dengan provinsi lain di Indonesia.

***

Saya atau kita semua berharap. Paska bulan suci Ramadhan, muncul suatu pencercahan dari proses perenungan selama sebulan penuh kita menahan haus, lapar serta nafsu politik. Ini sejalan dengan keputusan bersama antara  DPR Aceh, parpol dan Pemerintah Aceh untuk melakukan jeda politik sejenak.

Mudah-mudahan, akan muncul dan tampil figur calon pemimpin Aceh masa depan, bukan dari produk ‘barang obralan’ dengan segudang simbol-simbol partai serta lubang ambisi hitam. Sebab, rakyat tidak ingin Aceh dijarah oleh para politisi yang berambisi hitam! Sebaliknya, rakyat rindu dengan pemimpin yang berintegritas. Bukan pecundang atau bromocorah, yang kini tampil semakin gagah dengan atribut keagamaan. Bersafari Ramadhan hampir ke setiap pelosok desa. Padahal, sebelumnya dia tak pernah datang atau bahkan tak tahu dimana letak desa terpencil itu.

Nah, jika pendapat saya ini menyinggung perasaan Anda. Izinkan saya meminta maaf. Selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1432H. Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga jiwa kita benar-benar suci, hati kita benar-benar bersih. Amin.***