ADU kuat antara Walikota Lhokseumawe Munir Usman dan Wakil Walikota Suady Yahya—bahkan sebelum mutasi beberapa kepala dinas—memberi sinyal bahwa kebijakan itu bukanlah pokok penyebab perseteruan.

Bila dirunut ke belakang, lakon dua pemimpin ini sudah “terendus” mulai tahun kedua mereka memimpin Kota Lhokseumawe. Asumsi ini juga pantas ditautkan untuk beberapa Bupati dan Wakil Bupati lain di Aceh. Sehingga, boleh dibilang, urusan mutasi dan “proyek” hanyalah pintu pembuka perseteruan menahun diantara dua figur publik ini.

Tentu tak elok jika kita menyalahkan mereka. Sebab, tak ada asap kalau tidak ada api. Kebijakan mutasi yang dilakukan Munir Usman bukan tanpa alasan. Logika yang lazim muncul adalah: itu hak proregratif Gubernur, Bupati atau Walikota!

Sebaliknya, tak berdosa pula, bila Suady Yahya “menggugat” kebijakan Munir Usman dengan alasan tanpa koordinasi. Secara etika birokrasi, hal itu semestinya dan harus dilakukan. Faktanya? Sekali lagi, saya tidak pada tempatnya untuk mencari siapa yang paling benar dan salah dari peristiwa gagalnya mutasi dan pelantikan sejumlah pejabat di Pemko Lhokseumawe, dua pekan lalu, itu.

Lemahnya koordinasi antara elit pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Aceh, menjadi ciri khas utama dari kepemimpinan lokal produk Pilkada 2007 silam. Lihatlah, hampir tak ada kabupaten/kota atau bahkan provinsi, yang terhindar dari pergesekan antar Gubernur dengan wakilnya. Bupati dan Walikota, juga dengan sohibnya.

Ingatan kita tentu belum pupus tentang perseteruan Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) versus Muhammad Nazar (Wagub). Bupati Bireuen Nurdin Abdurrahman dengan Wakil Bupati Busmadar Ismail. Bupati Aceh Timur, Muslem Hasballah dengan wakilnya Nasruddin Abu Bakar serta Bupati Aceh Barat Ramli MS dengan Fuadri (wakil bupati). Termasuk, Ilyas A.Hamid dengan wakilnya Syarifuddin.

Atas fakta dan realita ini, kemudian muncul berbagai asumsi dan dugaan dalam masyarakat. Dan, para akademisi, pengamat politik serta pemerhati pemerintahan, kemudian mengeluarkan pendapat tentang citra miring ini.  

Menurut saya, ada banyak alasan mengapa semua itu terjadi. Misal, lemahnya visi, misi, pengetahuan serta pengalaman tentang menejemen birokrasi (pemerintahan). Kedua, karena faktor klaim dukungan dan perolehan suara, saat Pilkada lalu. Khususnya, para Bupati dan Walikota besutan Partai Aceh (PA) yang maju melalui jalur independen.

Ada Wakil Bupati atau Wakil Walikota merasa lebih dominan meraih dukungan dari pada sang Bupati atau Walikota. Atau sebaliknya, sang Bupati atau Walikota merasa, kemenangan mereka pada Pemilukada lalu, semata-mata karena popularitas dirinya. Sehingga, posisi sang wakil hanya sebagai pelengkap “penderita” saja.

Akibatnya, ada Bupati atau Walikota yang merasa dirinya “super” yang memiliki power penuh. Ironisnya, ada juga Wakil Bupati atau Wakil Walikota, yang justeru merasa “lebih” dari koleganya ini. Hasilnya, praktik: ka kreuh ban ke ngon likot (lebih keras ban depan dari belakang--red) adalah realitas yang dipertontonkan saban hari oleh para elit lokal tersebut.

Dalam birokrasi pemerintahan di negeri, kata koordinasi memang sangat mudah diucapkan tapi terasa begitu sulit untuk diwujudkan. Dan kenyataan itu, menjadi pil pahit bagi rusaknya sistem pemerintahan yang lazim berjalan.

***

Adakah kemajuan pembangunan yang bisa diperoleh sebagai akibat dari perseteruan itu? Dengan gamblang dan lugas, masyarakat menjawab: tidak! Sebab, dalam teori leadership (kepemimpinan) yang sangat sederhana pun, seorang pemimpin atau leader harus memiliki visi yang kuat dalam mengarahkan setiap individu pada organisasi atau institusi yang dipimpinya. Tujuannya sudah jelas, untuk mencapai kinerja terbaik dalam mewujudkan visi tadi. Singkatnya, ada dua ukuran praktis apakah seorang leader  dinilai berhasil atau gagal.

Pertama, apakah visi yang dicanangkannya mengarah ke tujuan yang tepat. Kedua, sejauhmana mereka berhasil  mencapai visinya? Sebagai contoh, Lee Kuan Yew dinilai berhasil karena ia dengan tepat membangun visi Singapura agar memiliki standar hidup seperti Swiss. Dan pada saat pergantian milenium Singapura menyatakan bahwa mereka telah mencapai visi yang  dicanangkan empat puluh satu tahun yang lalu. Saat itu, Lee memang sudah tidak menjadi Perdana Menteri, tapi tidak diragukan lagi bahwa keberhasilan Singapura adalah karena peranannya yang sangat vital.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, visi itu sendiri tidak perlu selalu berasal dari sang leader. Yang penting menurut saya adalah, leader mempunyai komitmen yang kuat terhadap visi yang benar.

Persoalan mendasar antara seorang leader dan visi yang hendak dicapainya adalah karena seringkali leader tersebut menjabat dalam kurun waktu lebih singkat dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan visinya itu.

***

Kembali ke sosok Lee Kuan Yew, dia memang menjadi perdana menteri selama tiga puluh satu tahun namun untuk mewujudkan Singapura yang memiliki standar hidup seperti Swiss dibutuhkan waktu lebih lama.

Masalahnya adalah, bagaimana mengatasi dilema tersebut? Menurut saya ada dua pilihan praktis. Pertama, memberikan sang leader waktu yang cukup untuk mewujudkan visinya dengan asumsi sejak awal bahwa visinya itu telah disepakati dan diyakini memang paling tepat.  Karena itu, perlu dipastikan apakah leader  yang dipilih adalah leader yang benar-benar mumpuni secara intelektual, emosional dan spiritual. Nah, leader seperti ini baru bisa terpilih setelah melalui serangkaian tes yang membutuhkan waktu lama. Dalam dunia bisnis, kita mengenal Jack Welch sebagai contoh leader yang lahir dari proses seperti tersebut.

Anda mungkin pernah membaca kisah Reginald Jones. Sebelum  meletakkan jabatannya sebagai CEO, General Electrics, dia menyeleksi sekitar seribu lima ratus orang kandidat dan melakukan berbagai tes hingga akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Jack Welch.  Jackl Welch merangkak ke posisi  puncak mulai dari Vice President General Elektrics tahun 1972 hingga akhirnya menjadi CEO tahun 1981. Selama sembilan tahun Jack dikader tapi kemudian ia diberi kesempatan dua puluh tahun untuk memimpin GE.

Pilihan kedua adalah, kesinambungan antara program kerja sang leader pendahulu dengan program kerja sang leader penerus. Secara teknis, saran ini sebenarnya sangat mungkin diaplikasikan andai saja kedua leader mendiskusikan apa yang telah dilakukan dan apa yang harus dilanjutkan serta apa yang bisa diperbaiki dari leader sebelumnya. Sayang, pilihan ini menjadi tidak mudah ketika kedua leader tak saling melakukan pembicaraan yang serius dan tidak bersedia mengambil komitmen untuk melanjutkan pencapaian visi yang telah dicanangkan.

Kalaulah boleh saya menilai, sangat jarang atau dapat dipastikan, Gubernur, Bupati atau Walikota di Aceh, hasil produk Pilkada lalu, mau benar-benar bertanya kepada pendahulu untuk menjelaskan visinya serta hal-hal yang telah dicapainya dan hal sebaiknya untuk dilanjutkan. Ada kesan, leader lama khawatir bila penggantinya dinilai lebih sukses, demikian pula sang pengganti khawatir bila keberhasilannya nanti dianggap hanya meneruskan pekerjaan pendahuluannya.

Mungkin, karena itulah muncul semacam keyakinan bahwa leader baru (Gubernur, Bupati dan Walikota---red) harus memiliki gebrakan baru. Seolah-olah, apa pun yang ditinggalkan pemimpin lama harus dirombak baik yang sudah baik apalagi yang masih jelek. Akhirnya terjadilah resind to zero (kembali ke titik nol). Setiap ganti pemimpin atau pejabat, maka visi, strategi dan program akan berubah. Kembali lagi ke titik nol.

Padahal, tidak semua yang ditinggalkan leader sebelumnya harus diteruskan. Tapi tidak semuanya juga harus ditinggalkan? Bagi seorang leader, membawa institusinya mencapai visi yang sudah dicanangkan bisa jadi lebih penting daripada hanya sekedar mencanangkan visi yang baru. Itu sebabnya para calon executive di Jepang akan ‘dimagangkan’ kepada pendahuluannya selama paling tidak enam bulan sebelum benar-benar mengambil alih jabatan tersebut. Suatu acara serah terima yang berlangsung selama satu jam dan lebih banyak diisi dengan seremoni tidak akan cukup untuk menggerakkan sang leader penerus agar tidak kembali ke titik nol.

Lalu, bagaimana seandainya visi pemimpin lama memang benar-benar sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan yang terjadi saat ini karena perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik? Tentu saja pemimpin penerus memiliki hak perogratif penuh untuk mengubah visi tersebut. Bukan, ketika visi yang lama masih sangat relevan, dan kepemimpinan baru, kemudian melakukan perombakan yang tidak perlu apalagi ada unsur politis menjelang berakhirnya masa jabatan dengan memperkuat jaringan untuk memperkokoh kekuasaan. Ini bisa fatal dan hanya membuka jalan pintas untuk kembali ke titik nol.

Sebaliknya, leadership titik nol ini bisa juga terjadi ketika leader pendahulu tetap menahan leader penggantinya agar meneruskan visi dan programnya. Padahal, tantangan telah berubah. Hal ini biasanya terjadi ketika leader pendahulu terlalu berkharisma sehingga ia memiliki pengaruh yang kuat meskipun sudah tidak lagi menduduki kursi kepemimpinan.

Agar seorang pemimpin, baik yang baru maupun yang lama, tidak terjebak ke titik nol, menurut saya dibutuhkan kebesaran jiwa dalam diri seorang pemimpin. Tanpa kebesaran jiwa seperti itu, pemimpin demi pemimpin hanya akan membawa institusi yang dipimpinnya berputar-putar ke sana dan kemari hingga akhirnya kembali lagi ke titik nol seperti sebuah lagu dalam satu kepingan compact dict (CD) atau kaset.***