Muhammad Saleh

PERNYATAAN boikot media yang dilontarkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam hingga kini terus menuai kritik. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie menilai, pernyataan ini sebagai kekerasan kata. "Itu gambaran dari hasrat pribadi untuk mengekspresikan diri yang mungkin tidak bijaksana, sehingga yang muncul kekerasan kata-kata," begitu kata Jimly di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu 23 Februari 2011.

Menurut Jimly, seharusnya pejabat bijaksana dalam memilih kata-kata saat berada di tengah konflik. "Tokoh agama dan intelektual tidak menganggapnya serius. Bagaimana mungkin memboikot media secara teknis, bagaimana caranya?" kata Jimly dengan nada bertanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menganggap ancaman boikot media yang diucapkan Dipo Alam merupakan pengalihan isu yang substantif. "Saya tahu lah, ini semua pengalihan isu. Sikap seperti itu adalah kekerdilan politik dari seseorang yang ingin merebut hati dan menjilat atasan," tegasnya.

Di mata Din, pernyataan semacam itu merupakan benih otoritarisme yang berbahaya bagi Indonesia. "Ini adalah sebuah manifestasi dari kecongkakan,” tambahnya. Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Komarudin Hidayat, menanggapi hal ini dengan datar. "Sampai saat ini saya masih sulit menerima atau memahami pernyataan itu dari seorang Dipo Alam. Jangan-jangan hanya misunderstanding".

Lepas dari beberapa pendapat tadi. Bagi saya, ajakan atau bisa jadi “perintah” Dipo Alam harus dicermati dan diberi ruang multi tafsir. Satu sisi menunjukkan ranah media bukanlah tapal batas “suci” tanpa noda dan bebas nilai untuk di kritik. Artinya, produk media tak selamanya nyaman berdasarkan etika, perasaan dan nurani kekuasaan.

Suka atau tidak, produk media, juga tak lepas dari interest, keberpihakan, prasangka serta nilai subjektivitas yang diusung pemilik modal serta jurnalisnya. Kepentingannya tentu bermacam-macam. Ada untuk misi kapitalisme, politik serta ideologi atau bahkan manifestasi dari utopia berlebihan dari kekuasaan dan pemerintahan. Karena itu, ajakan (saya menilainya sebagai kiritik) Dipo Alam untuk memboikot media (TV One, Metro TV dan Harian Media Indonesia—red), tidak pada tempatnya pula direspon secara berlebihan.

Di sisi lain, reaksi Dipo Alam harus dilihat sebagai bagian dari kepanikan kekuasaan atau pemerintah berkuasa, terhadap “kegagalan” pembangunan yang dijalankan pemerintah SBY-Boediono. “Kegagalan” yang saya maksudkan bukan berdasarkan angka atau indeks pertumbuhan ekonomi, inflasi atau lain sebagainya. Sebaliknya, “gagal” dalam artian mewujudkan janji-janji yang pernah diucapkan. Misalnya, memberantas korupsi, penegakkan hukum tanpa pandang bulu dan isu bernuansa rethorika politik lainnya.

Sebab, sinyalemen itu pernah dan sudah ditangkap media sebagai bumbu masak yang lezat untuk “menghempas” pencitraan yang tak pernah kendur dan luntur, dilakukan Presiden SBY bersama pungawanya. Ada kesan, pemerintah SBY atau mungkin figur sekelilingnya mulai “depresi” menghadapi pemberitaan dan kritik media di luar kekuasaan yang notebenenya “berlawanan” atau memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah berkuasa.

Satu hal yang mungkin dilupakan Dipo Alam adalah, media selalu memposisikan dirinya sebagai instrumen kritis, berkaitan dengan analisis atas gambaran dan pengaruh terhadap sesuatu atau keadaan sosial (Douglas Kellner, Budaya Media, 2010). Sebaliknya, dalam teori Cultural Studies, media memiliki pengaruh terhadap pengalaman yang tertancap kuat dalam pikiran setiap orang serta mampu menggerakkan tindakan dan pemikiran selanjutnya. Dan, itu pula yang mungkin yang dikhawatirkan Dipo Alam.

Anda masih ingat figur pop seperti Rambo,  Madonna, serta Beavis dan Butt-Head? Nah, mereka menjadi sangat berpengaruh, menggerakkan pikiran dan perilaku, yang membuat seseorang menjadi Madonna, meniru gaya berpakaian dan gerakkannya. Sehingga semua ingin menjadi Rambo, menirukan tingkah laku machonya atau meniru Beavis and Butt-Head, cara bicara dan tawa atau  bahkan mungkin tingkah laku sosial mereka.

            Pada 1950-an, gambaran pemberontak dan pengendara motor  non konformis (Marlon Brando, James Dean, atau penulis beatnik seperti Jack Kerouac) menjadi sangat berpengaruh, membentuk gaya, pemikiran, dan perilaku. Sosok budaya-tanding menjadi gambaran berpengaruh. Terkadang, gambaran itu dapat dilucuti dampak dan ingatannya dari struktur naratifnya. Sementara pesan tekstualnya (mungkin) adalah “kejahatan yang tidak menghasilkan apa-apa“ atau “perzinahan membawa ketidakbahagian“. Boleh jadi, ingatan mengenai kriminal atau perzinahan-lah yang tetap bersarang dalam pikiran kita dan mempengaruhi pola pikir serta tindakan.

            Hal yang sama juga terjadi pada adegan paleosimbolik (Kellner 1979), yang mungkin menjadi alat kuat bagi dampak media. Sebut saja adegan kesenangan komunal pada film Easy Rider atau Woodstock. Nah, bisa jadi, adegan tadi mendorong ideologi dan gaya hidup budaya-tanding dengan gambaran mereka mengenai renang tanpa busana, hubungan seks bebas, mabuk-mabukan dan ikut serta dalam ritual sosial.

Awalan “paleo“ merujuk pada semacam “sebelum simbolisme “ atau “dibawah simbolisme“. Paleosimbolisme terikat pada adegan tertentu yang diisi dengan drama dan emosi. Contohnya, Freud menemukan gambaran adegan tertentu  seperti anak-anak yang dipukul karena bermasturbasi atau memiliki  akibat kuat pada perilaku selanjutnya. Bayangan adegan ini tetap ada sebagai paleosimbol yang mengendalikan tingkah laku. Misalnya, menghasilkan rasa bersalah yang menyertai masturbasi  atau kekaguman dan ketertarikan maupun ketakutan dan rasa jijik.

Dalam perspektif teori Budaya Media. Paleosimbol tidak dapat diteliti atau dikendalikan dengan sadar. Sebaliknya, dia sering kali direpresi, ditutup dari refleksi dan dapat menimbulkan tingkah laku kompulsif. Karena itu, Freud percaya, pemahaman terhadap adegan adalah perlu. Tujuannya, untuk menguasai gambaran adegan itu yang pada gilirannya dapat membantu memahami apa yang ditandai oleh gambaran adegan tersebut serta bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku.

            Adegan paleosimbolik yang dilahirkan media (baik cetak maupun elektronik) mungkin dapat mempengaruhi secara mendalam persepsi kita tentang gender, ras dan kelas sosial yang berlawanan atau mungkin membentuk tingkah laku dan gaya gender. Representasi media mengenai orang kulit hitam sebagai pihak yang penuh kekerasan dan mengancam misalnya, dapat menghasilkan gambaran negatif mengenai anggota ras ini. Gambaran seperti itu sering disajikan dalam adegan yang kuat dan dramatis.

Bisa jadi, karena alasan itu pula, dalam menilai dampak budaya media (baca kritik terhadap pemerintahaan dan kekuasaan SBY-Budiono), Dipo Alam lebih memilih untuk keluar dari sikap meromantisir audiens (masyarakat). Sebaliknya, dia lebih memilih untuk bersikap dan mereduksi media menjadi homogen.

Sebenarnya, yang harus dipahami adalah, kontradiksi media diam-diam juga mampu memanipulasi kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan juga dapat memanipulasi publik dengan menggunakan media. Dan pratik ini telah dilakukan dengan indah oleh Presiden SBY bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu I dan Partai Demokrat untuk satu periode kepemimpinannya sebagai orang nomor satu negeri ini. Fakta tersebut menjadi hal biasa dan lumrah terjadi, termasuk di Eropa.

Di Inggris misalnya, Cultural Studies mencoba menangkap kontradiksi ini dalam perbedaan antara “penyusunan kode“ (encoding) dan “penguraian kode“ (decoding), melalui teks budaya media yang dikodekan sebagai artefak kasar, ideologis, dan banal. Namun, audiens tetap dapat menghasilkan makna mereka sendiri dan kenikmatan dari material ini.

Karena itulah, saat Seskab Dipo Alam mengeluarkan seruan untuk memboikot media, saya agak sedikit tertewa geli. Sebab, sadar atau tidak, diam-diam Dipo Alam telah terperangkap pada suatu kesalahan untuk bergerak terlalu jauh menuju audiens aktif dengan melebih-lebihkan kekuatan audiens melawan budaya media.

Tapi, Dipo Alam sepertinya lupa, media apapun itu, tetap saja merupakan kekuatan yang sangat kuat. Karena itu, meremehkan kekuatannya dengan cara mengajak pemboikotan, terus terang tidak menguntungkan siapapun, baik pribadi maupun kekuasaan dan pemerintahan, terutama dalam melakukan transformasi sosial.

Pertanyaaannya adalah, apakah ajakan boikot Dipo Alam merupakan  representaasi ideologi kekuasaan atau hanya pesan utopia dari pemangku kekuasaan? (baca Presiden SBY---red). Sebab, kedekatan teks-teks media popular dengan kondisi sosialnya, sadar atau tidak telah memberikan akses khusus pada realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Karena itu, untuk memahami secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat, ideologi budaya media harus dianalisis dalam konteks perjuangan sosial dan perdebatan politik. Bukan sebaliknya, sebagai penyalur kesadaran palsu yang kepalsuannya diekspos dan dipuja-puji sebagai ideologi kerakyatan yang penuh santun oleh pelaksana pemerintahan dan kekuasaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Jika itu Anda lakukan, sama artinya dengan sebutan: Bodoh!***