Belum sempat trauma penganiayaan wartawan di Simeulu hilang. Wajah dunia kewartawanan di daerah ini, kembali jadi buah bibir. Kalau tak elok disebut tercoreng, ya ibarat jeruk minum jeruk.

Jika di Simeulu muncul praktik premanisme terhadap wartawan oleh oknum TNI. Di Lhokseumawe justeru, wartawan bersikap dan bertindak bak seorang preman. Celakanya, antar mereka sendiri. Awalnya saling hujat, kemudian berakhir dengan adu jotos.

Itu terjadi, saat organisasi wartawan tertua di negeri ini. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Aceh Utara dan Lhokseumawe, sedang mengelar hajatan sakral: memilih ketua dan pengurus baru. Yang muncul justeru berita, sikap dan perbuatan haru-biru.

Kebetulan saya tak hadir di sana. Saya ketahui melalui pesan singkat (SMS) yang masuk ke handphone, hanya lima menit setelah peristiwa itu terjadi. Tentu, dengan cerita yang bervariasi. Para pihak, saling membela diri. Karena itu, tak elok jika saya mengatakan, si A yang benar dan si B yang salah. Atau sebaliknya.

Sejujurnya, selama ini hampir tak pernah muncul berita tentang aksi dan perbuatan premanisme (jahat) yang dilakonkan para jurnalis terhadap pejabat, politisi, pengusaha, publik figur atau terhadap dirinya sendiri (melanggar kode tik dan etika pers). Kalau pun ada, hanya sepintas,  itupun diusahakan untuk tidak diberitakan atau diselesaikan secara adat.

Sebaliknya, jika wartawan mengalami nasib jelek sebagai akibat dari perbuatan premanisme dari pihak lain. Jangan ragu dan gundah, berita akan muncul di halaman depan, dengan tulisan yang besar. Aksi demo berlangsung dan terjadi untuk beberapa hari. Atas nama solidaritas. Atas nama kebebasan dan kemerdekaan pers dan atas nama Undang-undang Pokok Pers. Posisi wartawan seakan tak pantas untuk diusik, apalagi menerima perbuatan kasar dan mengarah pada penganiayaan pisik.

Sayang, hampir tak pernah digali dan diskusikan tentang akibat dari perbuatan wartawan yang juga mengusik kebebasan, kemerdekaan serta hak-hak asasi pihak lain, sebagai produk dari kejahatan dirinya sendiri.

Lihat saja apa yang dialami wartawan Trans TV versus Ariel Peterpan. Berbagai mailing list dan facebookers, menghujat sikap Ariel yang dinilai arongan dan menghambat kebebesan pers. Tapi, amat sangat sedikit para wartawan dan pengamat media yang menyorot posisi Ariel sebagai bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak privat (pribadi) dan itu harus dilindungi dan hormati.

Yang diintip dan kejar adalah, kerugian material dan pisik, sebagai akibat dari sikap Ariel yang mengakibatkan, kamera dan wajah kameramen televisi swasta nasional itu, rusak dan sakit. Hampir tak pernah muncul telaah dan sorotan, mengapa Ariel bisa bersikap kasar seperti itu? Apakah, sang wartawan yang meliput, sudah benar-benar menjalankan profesinya, sesuai dengan kode etik dan etika pers? Salah satunya adalah: tidak berburuk dan menebar prasangka jelek terhadap narasumber. Dan, tetap menjunjung tinggi privasi nara sumber.

Memaknai kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, tak kecuali Aceh (baca adu jotos di Lhokseumawe——red). Saya tidak melihatnya dengan cermin premanisme terhadap wartawan atau wartawan yang bersikap dan berprilaku bak seorang preman. Tegasnya, saya menyebutnya dengan wartawan: jahat! Kenapa? Karena menurut saya, seorang wartawan mendapat perlakuan kasar atau premanisme itu biasa dan sudah menjadi resiko profesi (lebih baik dan santun dihindari—red). Dalilnya, tentu saja berlaku hukum kausalitas, sebab-akibat. Namun, jika wartawan berbuat jahat, inilah yang patut menjadi renungan bagi kita semua.

Hampir tak ada jurnalis yang sadar dan mengakui kalau dia jahat. Jahat terhadap moral dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, jahat pada nuraninya sendiri (berbohong pada kebenaran faktual dan publik) serta kejujuran batin.

Sebenarnya, wartawan dan kebohongan adalah dua senyawa yang tidak boleh bersatu. Wartawan adalah profesi yang menuntut kejujuran dan keterusterangan dalam memperoleh dan mempublikasikan berita, dan berbohong adalah perilaku jahat, karena untuk mengelabui atau menutup-nutupi suatu fakta. Wartawan yang berbohong dengan beritanya, bisa disebut telah melakukan kejahatan terbesar kepada publik.

Banyak cermin dan contoh yang dapat dijadikan sandaran dari kejahatan (kebohongan) yang dilakukan wartawan. Salah satunya adalah, apa yang dialami Janet Leslie Cooke, reporter The Washington Post menerima Pulitzer 1981.

Kisahnya begini.  Dua hari setelah Janet Leslie Cooke, reporter The Washington Post menerima Pulitzer 1981,  redaksi koran itu akhirnya mengembalikan penghargaan bergengsi untuk karya jurnalistik tadi kepada panitia. Sehari sebelumnya, koran ternama itu juga menggelar konferensi pers dan meminta maaf secara terbuka kepada publik perihal artikel “Dunia Jimmy” yang ditulis Cooke dan memenangkan Pulitzer. Permintaan maaf yang sama juga ditulis dalam tajuk rencana koran tersebut.

Redaksi The Washington Post berkepentingan melakukan semua itu, karena “Dunia Jimmy” ternyata hanya sebuah kisah fiktif  dan  tidak berdasarkan fakta, yang ditulis oleh Cooke. Dimuat di halaman A1 edisi 29 September 1980, “Dunia Jimmy” mengisahkan seorang anak kulit hitam berusia 8 tahun yang kecanduan heroin. Cooke menggambarkan Jimmy sebagai anak yang  tumbuh di lingkungan kumuh di sudut Washington DC. Jimmy yang putus asa disebut-sebut telah menjadi pecandu heroin sejak barang laknat itu dikenalkan oleh pacar ibunya. “Jimmy adalah pecandu heroin generasi ketiga. Seorang anak kecil yang dewasa sebelum waktunya dengan rambut berpasir, dan bermata cokelat.

Di lengannya yang masih halus seperti kulit bayi penuh dengan bekas tusukan jarum suntik.” Begitulah antara lain, salah satu paragraf artikel Cooke (lihat artikel lengkap “Jimmy’s World”).

Sehari setelah “Dunia Jimmy” dimuat, redaksi The Washington Post menerima banyak telepon dari para pembaca yang simpati kepada Jimmy. Mereka meminta redaksi agar membuka identitas anak itu, dan berharap bisa membantunya dari ketergantungan narkoba atau menyelamatkannya dari mafia obat bius. Pemerintah Kota Washington DC pun, waktu itu bahkan sibuk mencari alamat si Jimmy tapi alamatnya tetap tidak ditemukan

Tetapi, The Washington Post tetap tak bergeming untuk membuka identitas Jimmy dan membela Cooke.  Desas-desus pun merebak di tengah publik.  Artikel Cooke dicurigai sebagai tulisan fiktif yang tidak berdasarkan fakta. Persoalan menjadi jelas setelah Cooke didesak para redakturnya untuk membeberkan idnetitas Jimmy, sehari setelah dia menerima Pulitzer, 13 April 1981.

Semula reporter perempuan berkulit hitam itu bersikeras tapi salah satu redaktur menyodorkan bukti-bukti soal riwayat akademisnya yang penuh manipulasi. Dia tersudut dan akhirnya mengakui telah mengarang cerita dan sama sekali belum pernah bertemu dengan Jimmy.

Cooke lalu mengundurkan diri sebagai wartawan The Washington Post dan setelah menghindari publikasi. Dia baru muncul 15 tahun kemudian di majalah GQ dan menceritakan kisahnya yang memalukan dunia wartawan itu. Cooke antara lain mengaku terpaksa mengarang “Dunia Jimmy” karena redakturnya selalu meminta untuk menghasilkan sesuatu. Wawancaranya itu dibeli TriStar Pictures seharga US 1,5 juta untuk dijadikan skenario film dan Cooke mendapat bagian lebih dari separuhnya.

Di Indonesia, kasus serupa pernah terjadi di Jawa Pos. Koran itu dua kali memuat tulisan fiktif perihal keluarga dr Azhari, warga negara Malaysia yang sejauh ini disebut-sebut sebagai tersangka teroris. Pertama tulisan berjudul “Kasihan, Warga Tak Berdosa Jadi Korban” (Jawa Pos, 3 Oktober 2005) dan “Istri Doakan Azhari Mati Syahid” (Jawa Pos, 10 November 2005). Dua berita itu dimuat berdasarkan “wawancara” dengan Noraini, istri Azhari.

Sama dengan The Washington Post, redaksi koran terbesar di Jawa Timur itu juga menulis permintaan maaf kepada para pembacanya, hampir dua bulan setelah dua berita dimuat. Wartawan yang menulis soal istri  Azhari itu pun dipecat.

Yang jadi soal adalah, wartawan adalah profesi yang menuntut kejujuran dan keterusterangan dalam memperoleh dan mempublikasikan berita, dan berbohong adalah perilaku jahat untuk mengelabui atau menutup-nutupi suatu fakta.

Wartawan yang berbohong dengan beritanya, telah melakukan kejahatan terbesar kepada publik.  Lebih dari itu, akibat yang mungkin bisa ditimbulkan dari berita bohong juga bisa fatal.

Kejahatan wartawan lain adalah, apa yang oleh para wartawan sekarang disebut sebagai “kloning.”  Itu adalah istilah untuk menyebut kelakuan wartawan yang saling tukar-menukar catatan liputan. Contohnya, wartawan A suatu waktu berhalangan hadir ke sebuah acara Y karena sedang meliput peristiwa X. Lalu ketika bertemu dengan wartawan B yang kebetulan meliput acara  Y, wartawan A meminjam catatan wartawan B untuk dijadikan laporan kepada redakturnya. Sebagai imbalannya, wartawan B juga meminjam catatan wartawan A untuk menulis acara X. Kenyataan ini dengan kasat mata saya melihatnya, saat masih menjadi jurnalis di Jakarta dan ditempatkan di DPR-RI, untuk liputan politik.

Nah, dalam waktu relatif singkat kedua wartawan itu kemudian mendapatkan dua berita kendati salah satu acara atau peristiwa itu tidak pernah diliput. Hebatnya lagi, ketika berita itu benar-benar dimuat, semuanya menggunakan nama atau kode dari nama masing-masing. Wartawan A menggunakan nama atau kode yang diberikan oleh media tempatnya bekerja, begitu juga wartawan B.

Karena itu jangan heran, jika berita sebuah media yang satu dengan media lainnya, selalu hampir seragam. Pilihan angle, lead, dan kutipan sumbernya, semuanya nyaris tidak ada perbedaan. Ini juga terjadi pada liputan berita televisi di daerah.

Hanya itu? Tunggu dulu. Kebohongan wartawan yang lain adalah ketika mencoba mengutip sumber dari media lain tapi tidak mencantumkan nama media yang dikutipnya. Bukan rahasia umum, banyak redaktur yang karena alasan tidak ada laporan dari reporter atau laporan reporter tidak lengkap, lalu dengan serta merta mengutip berita dari media online termasuk blog tanpa menyebutkan nama media yang dikutipnya. Dalih mereka, para pembaca  tidak akan pernah tahu asal-usul berita itu dan dianggap akan percaya berita itu dilaporkan oleh reporternya, apalagi jika medianya adalah media yang sudah cukup punya nama besar.

Kenapa wartawan berbuat jahat? Pertama, karena sebagian besar di antara mereka hanya tahu dan bangga mengaku sebagai wartawan, tapi sama sekali tidak pernah membaca dan tidak pernah tahu, ada kode etik yang memagari profesi mereka.

Aliansi Jurnalis Independen atau AJI pernah menemukan fakta, 85 persen wartawan di Indonesia tidak pernah membaca dan memahami kode etik jurnalistik. Itu artinya sekitar 25 ribu dari 30 ribuan wartawan yang ada, tidak tahu bagaimana proses memperoleh dan menulis berita, juga bersikap sebagai wartawan profesional.

Kedua, kini media telah menjadi industri, mirip pabrik tempe. Persaingan ketat antarmedia terutama untuk menjaring iklan dan pembaca (pemirsa) telah menempatkan wartawan sebagai sekrup yang harus bekerja memenuhi target pemilik modal.

Konsekuensinya, banyak media bukan hanya memperkejakan orang yang tidak layak jadi wartawan tapi sekaligus mengajarkan para wartawannya untuk mengemis ke sumber berita dan menulis berita apa saja, termasuk jika berita itu adalah berita bohong.

Wartawan jahat akan selalu ada. Sebab, tak ada kejahatan yang tidak menawarkan perangsang. Ketamakan menjanjikan uang, kemewahan, beragam kesenangan, ambisi, jabatan-jabatan, dan aplaus. Perbuatan-perbuatan jahat menggoda Anda dengan hadiah-hadiah yang mereka tawarkan. Seneca (Filsuf Yunani)

Begitupun, apa yang terjadi di Simeulu dan adu jotos wartawan di Lhokseumawe, tak berarti menafikan wartawan yang masih bekerja secara professional dan memiliki integritas tinggi. Jadi, ada premanisme terhadap wartawan. Ada pula wartawan yang bersikap bak seorang premanisme. Bagi saya, apapun itu namanya, tetap saja: wartawan jahat!***